International Monetary Fund (IMF) datang lagi ke Indonesia. Tapi kedatangan mereka kali ini, bukan untuk memberi pinjaman dan "mengatur" perekonomian Indonesia seperti yang terjadi saat krisis 1998 lalu.
Kali ini, Dana Moneter Internasional malah ingin "meminjam" keramahtamahan Indonesia.
Itulah yang disampaikan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde, saat menemui Presiden Joko Widodo, (1/9/2015) di Istana Merdeka, Jakarta.
IMF memilih Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia pada 2018. Pertemuan tersebut akan membahas isu yang menjadi perhatian dunia, termasuk prospek perekonomian, stabilitas keuangan, pemberantasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, pembangunan ekonomi, efektivitas bantuan, dan perubahan iklim.
Selain kulanuwun, Lagarde yang disertai tim lengkap: Direktur Asia dan Pasifik IMF, Changyong Rhee; Penasihat Direktur Pelaksana IMF, Martin Muhleisen; Kepala Misi IMF untuk Indonesia, David Cowen; Wakil Direktur Komunikasi IMF, Rhoda Weeks-Brown; dan Senior Resident Representative IMF untuk Indonesia, Ben Bingham, juga melakukan diskusi seputar ekonomi global.
Menguatnya dolar AS, devaluasi Yuan, merosotnya harga komoditas ditambah kebijakan moneter Amerika Serikat, memberi pengaruh besar terhadap perekonomian dunia. Lagarde menyebut saat ini tengah terjadi badai ekonomi dunia.
Menurut dia persiapan Indonesia menghadapi persoalan ekonomi global ini akan lebih baik ketimbang persoalan serupa yang pernah terjadi sebelumnya (1998 dan 2008).
Saat ini, Indonesia dalam tahap peralihan menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan akan lebih tinggi. Syaratnya, Indonesia harus bisa mengoptimalkan potensi iklim investasi, sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan integrasi perdagangan.
Arah kebijakan Indonesia untuk memberantas korupsi, pembangunan infrastruktur, teknologi informasi, dan pendidikan, diapresiasi Lagarde. Semua upaya itu akan memperkuat Indonesia.
Apresiasi Lagarde dan menjadikan Indonesia menjadi tempat pertemuan tahunan IMF - Bank Dunia sangat bermakna dalam situasi ekonomi dunia seperti sekarang. Ini bisa menjadi dorongan untuk meraih kepercayaan internasional terhadap perekonomian Indonesia.
Suka atau tidak, sampai saat ini IMF adalah salah satu lembaga keuangan dunia yang dipercaya oleh berbagai lembaga investasi internasional. Tentu saja bila dibandingkan dengan pernyataan normatif pejabat negara.
Beberapa waktu lalu, ketika dolar AS menembus Rp14.000, menteri keuangan bilang kondisi fundamental ekonomi Indonesia kuat, untuk meyakinkan investor agar tidak kabur. Yang terjadi adalah lembaga manager investasi, JP Morgan, menyarankan investor asing mengurangi portofolio Indonesia.
Sejumlah obligasi pun kemudian dilepas.
Tentu tak cukup hanya mengandalkan pernyataan figur kompeten untuk memikat kepercayaan pasar. Kebijakan ekonomi riil juga sangat diperlukan agar pasar tahu kejelasan kemana arah kapal ekonomi Indonesia dikendalikan untuk menghindari gelombang ketidakpastian saat ini.
Kebijakan utang ke ADB sebesar USD400 juta (setara Rp5,6 triliun) yang baru saja disetujui misalnya, digunakan untuk apa saja? Pengaruhnya terhadap ketahanan ekonomi serta cadangan devisa mesti dijelaskan lebih lanjut.
Mengingat kondisi utang Indonesia saat ini menurut ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, sudah berada di lampu kuning. Indonesia butuh uang tunai, tapi bukan dari utang, melainkan dari investasi.
Pemerintah menjanjikan akan mengeluarkan paket kebijkan ekonomi untuk menghadapi tekanan nilai rupiah yang akibatnya membuat lesu berbagai sektor usaha. Baru Bank Indonesia (BI) yang sudah mengeluarkan paket kebijakan untuk menjaga stabilitas perekonomian pada 27 Agustus lalu.
Namun deregulasi berbagai peraturan yang menghambat ekspor, juga kebijakan sektor riil untuk menggairahkan bisnis, belum juga diumumkan.
Menko Perekonomian, Darmin Nasution, baru akan mengumumkan paket kebijakan ekonomi tersebut pada pekan depan. Itu pun akan dicicil, setiap minggu ada kebijakan baru diumumkan, sampai sebulan.
Kalangan usaha masih cukup bersabar menunggu kebijakan tersebut karena percaya beleid tersebut akan menggairahkan iklim usaha. Namun jika kebijakan terus ditunda, kepercayaan bisa meluntur seiring waktu.
from Google Newsstand RSS Beritagar.id http://ift.tt/1JMfShx
via Hatree Indonesia
Posting Komentar
Posting Komentar