Rapat tim teknis yang dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution, telah mengantongi hasil rekomendasi pemenang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Dari rekomendasi tersebut, Darmin menyebut antara Tiongkok dan Jepang yang tengah bersaing keras, masing-masing punya keunggulan.
"Itu antara Cina dan Jepang beda. Kalau China lebih unggul sosial ekonomi dibanding Jepang. Jepang unggul track record teknologinya," jelas Darmin dikutip Detik.com di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (2/9/2015) malam.
Rapat dihadiri antara lain oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
Sementara, seperti yang ditulis Metrotvnews.com, Menteri BUMN Rini Soemarno cenderung mengarah ke Tiongkok. Sebab, Tiongkok memiliki tawaran khusus untuk menanggung semua dana yang dibutuhkan dalam membangun kereta cepat.
"Ini adalah Investasi dari badan usaha (BUMN) yang berpartner dengan Tiongkok. Jadi betul-betul pemerintah tidak dibebani. Pengembangan kereta cepat ini pun kita menyumbangkan lahan," kata Rini, ketika ditemui di Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (2/9/2015).
Menhub Jonan, pada kesempatan yang sama, lebih memilih untuk tidak ambil pusing di antara dua pilihan tersebut. Yang terpenting menurutnya adalah keselamatan dan penggunaan anggaran proyek yang tidak ditarik dari APBN.
Seperti diketahui, pemerintah telah merekrut konsultan independen untuk mengkaji proposal dari Tiongkok dan Jepang. Konsultan itu adalah Boston Consulting Group.
Darmin mengatakan, ada 4 poin yang menjadi penilaian konsultan terkait proposal proyek kereta cepat ini.
Poin tersebut adalah komitmen pemerintah dan risiko yang ditanggung pemerintah. Kedua soal teknologi, ketiga sosial ekonomi, dan keempat rencana proyek.
Pemenang proyek kereta cepat hasil rapat tersebut masih dirahasiakan Darmin, karena akan disampaikan terlebih dahulu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk penentuannya besok.
"Saya belum mau sampaikannya karena saya mau lapor dulu. Kami harus lapor itu ke presiden. Kalau sudah keluar dari presiden, baru saya mau jawab," ujar Darmin.
Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, setelah rekomendasi tersebut disampaikan ke Jokowi, maka keputusannya itu sudah menjadi domain keputusan presiden, apakah akan memilih Jepang atau Tiongkok.
Namun demikian, Okezone.com menulis, tampaknya tim teknis masih memerlukan waktu untuk mengkaji masukan, penilaian, evaluasi dari konsultan internasional.
Sehingga untuk penentuan pemenang tender diundur tujuh hari sampai dengan 7 September, dimana semula dijadwalkan akan diumumkan hari ini.
"Memberikan kesempatan untuk dilakukan evaluasi, pendalaman sekaligus berikan kesempatan pada dua-duanya (China dan Jepang) untuk bisa dinilai dengan seadil-adilnya.," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/9/2015).
from Google Newsstand RSS Beritagar.id http://ift.tt/1NOh46r
via Hatree Indonesia
Posting Komentar
Posting Komentar