Alasan Sofyan Djalil hubungi Dirut Pelindo II

Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution (kiri) berbincang dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil (kanan) saat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman Pengembangan Kelapa Sawit Berkelanjutan dan Peluncuran Biodiesel 15 persen (B15) di Jakarta, Selasa (18/8/2015).
Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution (kiri) berbincang dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil (kanan) saat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman Pengembangan Kelapa Sawit Berkelanjutan dan Peluncuran Biodiesel 15 persen (B15) di Jakarta, Selasa (18/8/2015).

Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil membenarkan dirinya menghubungi Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino saat Bareskrim Polri menggeledah kantor Lino.

"Benar itu transkrip telepon dengan saya. Saya yang telepon Pak Lino, karena saya empati, dan ingin tahu apa yang terjadi," ujar Sofyan, seperti dikutip liputan6, Minggu (30/8/2015).

Namun Sofyan mengaku dirinya tidak tahu kalau telepon itu akan dibuka kepada wartawan.

Kasi tahu presiden, 'Pak kalau begini caranya saya berhenti besok

RJ Lino di Kompas.com (28/8/2015)

Bareskrim Mabes Polri menggeledah kantor Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino, Jumat (28/8/2015). Lino terkejut saat kantornya digeledah karena tanpa pemberitahuan. Ia pun mengancam.

"Ini contoh enggak baik untuk negeri ini. Kasih tahu Presiden, 'Pak, kalau caranya begini, saya berhenti saja besok,'" kata Lino melalui sambungan telepon kepada seseorang yang disebutnya Sofyan Djalil (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas), seperti ditulis Kompas.com, Jumat (28/8/2015).

Kebetulan, demikian Detik.com menulis, telepon genggam Lino sengaja dikerasakan suaranya sehingga percakapan mereka terdengar oleh media.  "Nanti dulu ya Pak Sofyan Djalil telepon. Halo Pak Sofyan selamat siang, Pak. Ini saya pulang rapat di luar tiba-tiba kok begitu banyak polisi di kantor. Ada penggeledahan," kata RJ Lino kepada sang penelepon. 

Kepada Sofyan Djalil, Lino menjelaskan bahwa polisi mencari file dokumen terkait 10 crane yang tak berfungsi sehingga mempengaruhi proses dwell time alias bongkar muat di pelabuhan. 

Dari penggeledahan itu, menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Victor E Simanjuntak, polisi menyita 26 bundel dokumen.

Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi pengadaan mobile crane yang menelan biaya hingga Rp 45 miliar. Pengadaan itu diduga menyalahi prosedur. Dalam waktu dekat, penyidik ?Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri akan memeriksa Lino terkait dugaan korupsi pengadaan mobile crane itu.

Presiden Joko Widodo sendiri, demikian kompas.com menulis, tak mau banyak berkomentar soal ancaman mundur Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino setelah kantornya digeledah penyidik Bareskrim. Dia menyatakan belum mendapatkan laporan atas kasus korupsi yang diduga menjerat RJ Lino tersebut. "Saya belum dapat laporan, nanti kalau sudah dapat laporan baru saya komentar," katanya.



from Google Newsstand RSS 360 http://ift.tt/1JuZpNb
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat