Tuntutan Din Minimi, sambutan KPK dan korupsi di Aceh

Kepala BIN Letjen Purn Soetiyoso berfoto bersama dengan kelompok bersenjata Nurdin alias Din Minimi di Desa Ladang Baro, Kecamatan Julok, Aceh Timur, Aceh, Selasa (29/12).
Kepala BIN Letjen Purn Soetiyoso berfoto bersama dengan kelompok bersenjata Nurdin alias Din Minimi di Desa Ladang Baro, Kecamatan Julok, Aceh Timur, Aceh, Selasa (29/12).

Pemimpin kelompok bersenjata Din Minimi menyerahkan diri dengan memberikan syarat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus rasuah di Aceh. Permintaan Din itu disambut baik oleh KPK.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, dikutip Tribunnews, mengapresiasi permintaan pimpinan kelompok bersenjata Din Minimi. Saut mengatakan KPK bekerja di seluruh wilayah hukum indonesia dari timur (Papua) sampai barat (Aceh).

"Tanpa permintaan siapapun KPK harus memiliki inisiatif dan inovasi dalam mencegah dan memberantas prilaku korup. Apalagi dengan permintaan kami harus mengapresiasinya," kata Saut Minggu (3/1/2015).

Ketua KPK, Agus Rahardjo juga menyambut permintaan Din terhadap KPK. "Kalau memang di sana butuh perhatian ekstra (mengungkap kasus korupsi), ya kami akan turun," ujar Agus dilansir Okezone.

Din Minimi menyerahkan diri setelah bertemu dan bernegosiasi dengan Kepala Badan Intelijen Negara, Sutiyoso, Senin (28/12/2015). Dari hasil negosiasi itu, Din Minimi meminta anak GAM yang yatim piatu dirawat dan inong balee (janda) diperhatikan.

"Mereka meminta KPK di Aceh mengawasi pemerintah daerah," kata Sutiyoso. "Mereka juga minta Pilkada dilakukan secara independen."

Di Aceh, tindak pidana korupsi dinilai kian marak setelah perjanjian perdamaian pada 2005. Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani melalui rilis, mengatakan saat konflik, hanya satu pejabat pemerintah yang terjerat kasus korupsi di Aceh, yakni gubernur Abdullah Puteh, yang dituduh melakukan korupsi pembelian dua helikopter PLC Rostov jenis MI-2 senilai Rp 12,5 miliar.

Dalam catatan GeRAK Aceh, sedikitnya ada 27 kasus yang berpotensi korupsi terjadi di Aceh pada tahun 2015. Dugaan penyimpangan keuangan negara pada 2015 mencapai Rp885,8 miliar, meningkat dibandingkan 2014 lebih kurang Rp500 miliar.

"Adapun beberapa kasus tersebut saat ini masih dalam penanganan penegak hukum baik di kejaksaan, kepolisian, KPK serta pengadilan," ujar Kepala Divisi Advokasi Korupsi GeRAK Aceh, Hayatuddin Tanjung dikutip PortalSatu.

Ihwal permintaan terhadap KPK, Din Minimi tak menyebutkan spesifik kasus korupsinya. Komisi Pemberantasan Korupsi lazim menerima pengaduan dari masyarakat sebelum menangani perkara. Keberhasilan KPK dalam menangkap koruptor merupakan hasil dari peran serta dan kepedulian masyarakat dalam melaporkan kasus korupsi.

Pengaduan bisa disampaikan langsung ke kantor KPK, melalui surat, faksimili, pesan pendek dan Internet. Masyarakat dapat mengunjungi situs KPK: www.kpk.go.id, lalu pilih menu "KPK Whistleblower's System", atau langsung mengaksesnya melalui: http://kws.kpk.go.id.



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1mx8MES
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat