Tunjangan bulanan pegawai pajak dipotong

Wajib pajak mengisi data pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, Yogyakarta, 19 November 2015. Terjadi perubahan target pajak hotel di APBD murni 2015 Yogyakarta, yang sebelumnya Rp 88 miliar direvisi turun menjadi Rp 84,5 miliar.
Wajib pajak mengisi data pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, Yogyakarta, 19 November 2015. Terjadi perubahan target pajak hotel di APBD murni 2015 Yogyakarta, yang sebelumnya Rp 88 miliar direvisi turun menjadi Rp 84,5 miliar.

Pemerintah gagal mencapai target penerimaan pajak tahun 2015 yang sebesar Rp1.294,3 triliun. Hingga akhir tahun kemarin, penerimaan pajak hanya mencapai sekitar 70 persennya saja.

Dampaknya memang belum menyentuh pemotongan gaji para pegawai negeri sipil (PNS), tetapi remunerasi atau tunjangan kinerja bulanan bagi pegawai pajak tahun ini akan dipotong sebagai konsekuensinya.

Sesuai aturan, dengan pencapaian target pajak hanya sebesar 84 persen, porsi remunerasi hanya sebesar 80 persen dari total besaran remuerasi tahun ini.

Plt Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dalam Kontan.co.id menyebut, anggaran remunerasi bagi 35.000 pegawai Ditjen Pajak di 2015 sebesar Rp4 triliun.

Maka di tahun 2016, remunerasi tertinggi yang diberikan kepada direktur jenderal pajak menjadi sebesar Rp93,9 juta per bulan, atau turun dari Rp117,37 juta di tahun lalu. Sementara remunerasi terendah adalah sebesar Rp4,29 juta per bulannya.

Mengacu Perpres Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, plafon remunerasi terbesar ialah untuk dirjen pajak sebesar Rp117,37 juta per bulan.

Sementara remunerasi terendah sebesar Rp5,36 juta bagi pegawai pelaksana, peringkat jabatan ke empat.

Dalam Perpres tersebut juga diatur bahwa khusus tahun 2015, pemanis bagi kinerja pegawai pajak diberikan 100 persen.

Sementara di tahun berikutnya, diberikan berdasarkan pencapaian target pajak tahun sebelumnya.

Jika pencapaian penerimaan pajak lebih dari 95 persen, pegawai pajak masih akan menerima remunerasi secara penuh.

Jika penerimaan pajak hanya tercapai 90 persen hingga 95 persen, remunerasi hanya 90 persen. Jika target pajak hanya 90 persen-85 persen, tunjangan dikurangi 15 persen atau hanya 85 persen.

Jika hanya tercapai 80 persen hingga 85 persen, potongan tunjangan 20 persen atau hanya diterima 80 persen. Dan jika realisasi hanya 70 persen hingga 80 persen, tunjangan disunat sampai 50 persen.

Sementara itu, pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo, menyatakan perlu adanya pembenahan dalam sistem perpajakan Indonesia. Dengan pembenahan, Yustinus optimistis penerimaan pajak akan merangsang pertumbuhan ekonomi Indonesia ke target 5,3 persen di 2016.

"Saya kira bisa karena pemerintah akan punya cukup dana untuk belanja infrastruktur yang akan menggerakkan perekonomian dan punya efek multiplier," kata Yustinus lewat pesan singkat kepada Tempo, Minggu (3/1/2016).

Langkah awal, menurut Yustinus, pemerintah perlu merevisi target penerimaan pajak 2016 yang sebesar Rp1.360,14 triliun. Angka penerimaan pajak realistis adalah Rp1.260 trilliun.

"Dengan dasar realisasi 2015 dan kenaikan 15 persen jadi Rp1.210 triliun ditambah tax amnesty Rp50 triliun," katanya. Adanya penyesuaian target pajak dari realisasi penerimaan 2015 supaya tidak menekan perekonomian di 2016.



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1Sup1PN
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat