Tidak taat aturan, Netflix diminta hengkang

Netflix
Netflix

Baru saja masuk ke Indonesia, layanan pengaliran film berbayar, Netflix, sudah banyak mendapat sandungan.

Setelah dua sandungan dari sensor film dan legalitas yang diwajibkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), kali ini Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) beranggapan layanan Netflix melanggar aturan dan harus dihentikan operasinya di Indonesia.

Dilansir dari situs mastel.id, bisnis yang dilakukan oleh Netflix seharusnya juga dikenakan ketentuan yang sama dnegan para penyelenggara jasa perfilman dan TV berbayar lainnya sesuai dengan ketentuan Perpres No. 39 tahun 2014.

Perpres tersebut mengatur para pelaku transaksi perdagangan yang menerima pembayaran dari pelanggan, dan para pelaku kegiatan penyiaran yang jenis usahanya diatur dalam aturan tentang daftar negatif investasi asing.

"Netflix menjadi salah satu contoh pelaku perdagangan global yang turut memperpanjang daftar OTT asing yang menyingkat berbagai aspek ketaatan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Padahal selama ini pemerintah sangat tegas menegakkan aturan-aturan tersebut," kata Ketua Umum Mastel, Kristiono dalam situsnya, Rabu (13/1/2016).

Mastel mengklaim bahwa pihaknya mewakili masyarakat yang menginginkan kehadiran Netflix dan konten lain yang serupa dengan tidak sekedar menambah derasnya arus uang masyarakat Indonesia ke luar negeri tanpa memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia sendiri.

"Pemerintah melalui Kemenkominfo perlu mengkampanyekan mutual respect dan mutual benefit dalam konteks hubungan internasional Indonesia dengan berbagai penyedia konten atau OTT," lanjut Kristiono.

Dilansir dari indotelko.com, Nonot Harsono dari Mastel Institute berharap Kemenkominfo lebih sering berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal & Badan Kebijakan Fiskal tentang objek pajak baru di era online dan perdagangan global.

Sebelumnya, Lembaga Sensor Film sudah menyuarakan untuk meminta Netflix memenuhi aturan sensor di Indonesia. Dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman disebutkan bahwa tiap film yang akan dipertontonkan pada khalayak harus mengantongi surat tanda sensor dari LSF.

Menkominfo Rudiantara yang tadinya terkesan moderat atas nama teknologi menerima Netflix dengan tangan terbuka terlihat mulai berubah haluan.

"Netflix akan diwadahi dari sisi regulasi, karena ada kepentingan masyarakat yang harus diproteksi, terutama dari sisi konten," ujar pria yang akrab disapa RA itu, Selasa (12/1/2016). Ditambahkannya, setelah kontennya berhasil dikontrol, Netflix harus menjadi Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Dalam catatan, Netflix berpusat di Los Gatos, California, saat ini memiliki koleksi sedikitnya 65.000 judul film dengan sekitar lima juta pelanggan. Tidak hanya ke Indonesia, Netflix di awal tahun ini juga melakukan ekspansi ke sekitar 130 negara.



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1PaSd8M
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat