Target pajak 2016 disarankan direvisi

Petugas pelayanan pajak memasang plang peringatan bagi penunggak Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di di kawasan Tanjung Priok, Jakarta, November 2015.
Petugas pelayanan pajak memasang plang peringatan bagi penunggak Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di di kawasan Tanjung Priok, Jakarta, November 2015.

Setelah ngos-ngosan, pemerintah akhirnya berhasil memungut pajak hingga 81,5 persen dari target APBNP 2015. Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo, berdasar surel yang dikirim Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro kepadanya, pemerintah berhasil merealisasikan perpajakan Rp1.235,8 triliun atau sekitar 83 persen dari target Rp1.489,3 triliun.

Penerimaan perpajakan itu terdiri dari pajak sebesar Rp1.055 triliun ditambah penerimaan bea dan cukai Rp181 triliun. Dengan raupan pajak Rp1.055 triliun ini, berarti realisasi pajak hanya 81,5 persen dari target Rp1.294,25 triliun.

Dalam penjelasan tersebut, maka realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.491,5 triliun atau 84,7persen dari target Rp1.761,6 triliun. Angka itu merupakan penjumlahan dari penerimaan pajak, bea cukai serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Melesetnya pencapaian ini, maka membuat hitungan pemerintah meleset. Pemerintah memperkirakan realisasi defisit anggaran 2015 sebesar 2,9 persen.

Sesuai lansiran Detik Finance, defisit ini ditambal dengan utang sebesar Rp329,4 triliun. Utang itu berasal dari pinjaman multilateral, penerbitan SBN (Surat Berharga Negara), dan pinjaman siaga.

Untuk itu, Yustinus menyarankan, target pajak 2016 direvisi. "Kami menyarankan target penerimaan pajak direvisi dari Rp1.368 triliun menjadi Rp1.260 triliun, sudah termasuk potensi tambahan dari pengampunan pajak," tulisnya melalui akun Faceboknya, Ahad (3/1). Demikin pula dengan target penerimaan cukai, diturunkan dari Rp145 triliun menjadi Rp135 triliun.

Belum ada konfirmasi dari Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro ataupun Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi. Namun Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani membenarkan angka penerimaan pajak ini. "Betul, cukup surprise kerja teman-teman DJP," ujarnya kepada Liputan6.com.

Melambatnya ekonomi ditenggarai sebagai penyebab seretnya penerimaan pajak. Yustinus menambahkan, realisasi penerimaan perpajakan tahun lalu juga dipengaruhi oleh melemahnya impor dan harga-harga komoditas, terutama yang menjadi ekspor utama Indonesia yaitu CPO dan komoditas pertambangan.

"Melambatnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2015 telah berdampak terhadap penerimaan perpajakan, terutama pada sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan," kata Yustinus, seperti dilansir CNN Indonesia.

Menurut Deputi Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia Hendra Sinadia, Agustus lalu, 80 persen perusahaan tambang batu bara berhenti produksi dan tutup sementara. "Margin sudah negatif. Buat apa lagi beroperasi?" kata Hendra kepada Tempo.

Pada Juni 2015, harga batu bara dunia rata-rata berada di angka US$59,19 per ton, sedangkan harga batu bara acuan (HBA) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral US$59,59 per ton. Padahal, pada Juni 2014, batu bara dihargai rata-rata US$72,45 per ton.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), lewat siaran persnya menyebut, salah satu sebab turunnya ekspor adalah berkurangnya permintaan minyak sawitnya dari Amerika Serikat.

Pada September 2015, mereka mengurangi 46 persen impor minyak sawit dari Indonesia. NIlai volume minyak swait berkurang dari 93,65 ribu ton pada Agustus menurun menjadi 50,62 ribu ton di September. Musababnya, ada larangan penggunaan lemak trans pada makanan.



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1PJcPKf
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat