Tak hanya listrik, Golkar juga tunggak bayar PBB dan gaji Satpam

Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono didampingi sejumlah pengurus Partai Golkar menggelar konferensi pers terkait dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa, 10 Maret 2015.
Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono didampingi sejumlah pengurus Partai Golkar menggelar konferensi pers terkait dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa, 10 Maret 2015.

Konflik dua kubu Partai Golkar, Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, berimbas pada operasional partai itu. Perseteruan yang berlangsung lebih dari setahun ini menyebabkan kantor partai berlambang beringin yang terletak di Slipi itu seperti "mati".

Gedung Golkar yang terletak di Jl Anggrek Neli Murni 11A, Slipi, Jakarta Barat, itu, merupakan hibah dari pemerintah Orde Baru sejak 19 Juli 1991. Sejak dihibahkan itu, tanah tempat gedung itu dibangun dihapus dari daftar inventaris negara.

Sejak diresmikan 16 Agutus 1991 oleh mantan Ketua Umum Golkar Wahono itu, partai penguasa itu resmi berkantor di situ. Menurut petugas keamanan setempat, tanah tempat gedung itu berdiri memiliki luas sekitar 2,5 hektar. Terdiri dari 7 bangunan, termasuk masjid, ruang pertemuan dan area lainnya.

Saat awal konflik, kubu Agung menguasai kantor itu. Namun belakangan kubu Agung rupanya mulai keteteran dalam menanggung biaya operasional.

Menurut bekas Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Agung, Yorrys Raweyai, DPP Partai Golkar kubu Agung belum membayar tagihan listrik kantor itu sejak Oktober dan November 2015. Jumlah tagihan dua bulan itu mencapai Rp400 juta.

Tanggungjawab pembayaran itu, kata Yorrys, ada pada kubu Agung karena merekalah yang selama ini menghuni gedung tersebut.

Yorrys mengklaim dirinya mengusir pengurus hasil Munas Ancol atau kubu Agung dari DPP Golkar. "Saya usir tanggal 3 Desember. Lalu kunci saya serahkan ke Ical," kata Yorrys, seperti dilansir CNN Indonesia.

Tak hanya listrik, menurut Bendahara Umum Golkar kubu Aburizal, Bambang Soesatyo, kubu Agung juga belum membayar gaji karyawan dan satpam kantor itu. Yang paling parah, kata dia, kubu Agung juga menunggak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp1 miliar.

"Tunggakan listrik, pajak dan gaji karyawan yang ditinggalkan kubu Ancol pekan depan akan kami lunasi," kata Bambang seperti ditulis Detik.

Rupanya kubu Agung ingin tagihan listrik ditanggung bersama dengan kubu Ical. Tak mau disalahkan, kubu Agung menganggap tanggungan tunggakan itu harus ditanggung bersama. Sebab, kantor itu bisa digunakan bareng terhitung November 2015.

"Ini bukan soal nominal, tapi caranya," ujar Bendahara Umum Golkar kubu Agung, Sari Yuliati



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1MOO48R
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat