Sudah terasakah dampak paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah?

Presiden Joko Widodo (kanan) berdiskusi dengan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli (dari kanan-kiri), Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Mentan Amran Sulaiman, Mendag Thomas Lembong, Menko Perekonomian Darmin Nasution saat rapat terbatas membahas dualisme kewenangan pengelolaan kawasan Batam di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/1).
Presiden Joko Widodo (kanan) berdiskusi dengan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli (dari kanan-kiri), Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Mentan Amran Sulaiman, Mendag Thomas Lembong, Menko Perekonomian Darmin Nasution saat rapat terbatas membahas dualisme kewenangan pengelolaan kawasan Batam di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/1).

Hingga Desember lalu, pemerintah telah meluncurkan delapan paket kebijakan. Isinya beragam. Intinya adalah untuk merangsang perekonomian agar lebih cepat jalannya. Di dalamnya ada efisiensi perizinan hingga pengupahan yang adil. Delapan paket tersebut memuat lebih dari 150 deregulasi kebijakan untuk memudahkan pergerakan bisnis di berbagai lini.

Saat membuka perdagangan hari pertama di Bursa Efek Indonesia, Senin (4/1/2016), Presiden Joko Widodo optimis perekonomian Indonesia 2016 membaik. Optimisme Jokowi itu didasari pada indikator ekonomi pada 2015 yang menurutnya terealisasi dengan baik. Hal itu, kata dia, tidak lepas dari delapan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan secara berkala.

Karenanya, Presiden Joko Widodo berjanji akan terus mengeluarkan paket kebijakan ekonomi pada 2016.

"Pada saat-saat sulit, itulah kesempatan kita untuk merombak total tatanan-tatanan yang menghambat kita. Dan itu akan terus kita lakukan," kata Presiden Jokowi seperti ditulis BBC Indonesia.

Menurut Kepala ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual, arah strategi pemerintahan Presiden Jokowi mengeluarkan paket-paket kebijakan ekonomi sudah benar, namun efektivitas penerapannya belum diketahui.

"Tinggal sekarang percepatan realisasinya saja. Jangan sampai menyampaikan janji-janji yang berlebihan, tapi nanti tidak terwujud," katanya.

Menurut ekonom Josua Pardede, ada beberapa kebijakan yang belum terefleksi seperti deregulasi kebijakan di sektor perdagangan dan insentif untuk mendorong investasi di sektor riil. "Sejauh ini masih dalam progress semuar," ungkap Josua.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G Ismy mengatakan dunia usaha berharap kebijakan pemerintah yang mendukung langsung daya saing industri, benar-benar diterapkan di lapangan.

Ernovian merujuk paket kebijakan enonomi tahap ketiga yang mencakup diskon bagi pengguna listrik dan keringanan bagi perusahaan yang menunggak listrik karena kesulitan cashflow dan rawan pemutusan hubungan kerja.

"Tetapi dalam pelaksanaannya, PLN (menerapkan) persyaratan tidak nunggak, misalnya. Padahal kita butuh bantuan kan karena kita nunggak," kata Ernovian.

Menanggapi kritik itu, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menanggapi santai. "Jangan dibilang belum ada," kata Darmin seperti dilansir Tempo. "Pasti butuh waktu." Darmin mencontohkan, kredit usaha rakyat (KUR) yang ada dalam paket kebijakan III sudah berjalan dengan cepat.

Menurut Darmin, implementasi kebijakan ekonomi tidak semua bisa kelihatan langsung. "Yang paling penting, aturannya sudah ada atau belum? Itu saja dulu, baru pelaksanaannya berjalan nanti untuk bisa dilihat efektif atau tidak," kata Darmin.



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1OLXSbf
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat