Selamatkan Danau Toba, perusahaan diminta berhenti beropersi

Nelayan menjala ikan di tepian Danau Toba di Desa Tongging, Karo, Sumatera Utara, Sabtu, 25 Januari 2014.
Nelayan menjala ikan di tepian Danau Toba di Desa Tongging, Karo, Sumatera Utara, Sabtu, 25 Januari 2014.

Kondisi Danau Toba dinilai kian memprihatinkan karena kerusakan hutan dan lingkungan cukup parah di kawasan danau terbesar di Indonesia ini. Kualitas air danau toba juga semakin hari terus menurun.

Aktivitas perusahaan di sekitar Danau Toba dituding mempunyai andil besar terjadinya pencemaran lingkungan terhadap danau yang memiliki luas 1.130 kilometer persegi ini.

Dilansir Kompas.com, Menteri Koordinator KemaritimanRizal Ramli meminta dua perusahaan besar di sekitar Danau Toba berhenti beroperasi. Menurutnya, kedua perusahaan itu memiliki andil besar terjadinya pencemaran lingkungan di kawasan destinasi unggulan Indonesia itu.

"Kalau dalam satu tahun membandel, kami minta Ibu Siti (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) saya kasih mission kalau ngeyel, coba bertahan, coba dituntut bikin bangkrut bisnisnya," ujar Rizal saat Rapat Pengambangan Pariwisata Danau Toba di Institut DEL Teknologi, Toba Samosir, Sabtu (9/1/2016).

Rapat Pengambangan Pariwisata Danau Toba juga dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pariwisata Arif Yahya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) Basuki Hadimuljono, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.

Rizal tak menyebut gamblang dua perusahaan tersebut. Menurut Rizal, pemerintah tidak akan main-main mengembangkan pariwisata Danau Toba. Pembangunan infrastruktur misalnya jalan tol, bandara, sedang disiapkan untuk mewujudkan masa depan Danau Toba yang lebih baik.

Ia menambahkan, semua upaya pemerintah itu akan sia-sia bila perusahaan-perusahaan itu terus mencemari Danau Toba. Akibatnya, turis bisa tak berminat datang karena air danau sudah tercemar.

Perintah berencana meningkatkan kegiatan ekonomi dari sektor pariwisata dalam lima tahun mendatang. Salah satu destinasi wisata yang akan dikembangkan adalah Danau Toba.

Pemerintah membuat Badan Otoritas yang berwenang mengembangkan kawasan Danau Toba. Akhir tahun lalu, Danau Toba gagal menjadi kawasan geopark dunia versi Unesco karena tidak mempunyai badan khusus.

Ihwal perusahaan yang dianggap merusak lingkungan itu pernah muncul dalam rapat dengar pendapat, antara anggota DPRD Sumatera Utara, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, perusahaan, serta masyarakat adat, Maret 2015.

Dilansir Mongabay, Dana Toba mengalami kerusakan hutan dan lingkungan karena dampak aktivitas lima perusahaan. Mereka adalah PT Toba Pulp Lestari (TPL), PT Inalum, PT Aqua Farm Nusantara, PT Allegrindo, PT Gorga Duma Sari, dan PT Simalem Resost.

Kondisi Danau Tba sedianya telah lama menjadi kekhawatiran masyarakat. Petisi daring telah muncul sejak 2012 dengan judul berjudul Selamatkan Danau Toba.

Petisi yang digagas Karmel Simatupang dari Komunitas Parbaringin Danau Toba ini meminta pemerintah memprioritaskan pelestarian Danau Toba dan meninjau ulang izin perusahaan.

Tak hanya petisi, sejumlah media daring juga mewartakan kondisi Danau Toba. Pada 25 November 2014, Antara melaporkan air Danau Toba menimbulkan penyakit gatal-gatal sehingga pelancong enggan berkunjung lagi.

Air yang menimbulkan penyakit gatal itu diduga karena banyaknya aktivitas yang tidak berkaitan sama sekali dengan pengembangan kepariwisataan, misalnya budi daya ikan. Perusahaan asing yang mengelola budi daya ikan dapat memberikan makanan ikan 160 ton per hari.

Detik.com menulis, pencemaran Danau Toba membuat ikan mati. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian LH dan Kehutanan, Karliansyah mengungkapkan bahwa pengecekan kondisi Danau Toba dilakukan oleh kementerian pada tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa danau yang jadi obyek wisata itu kini tercemar pakan ikan.



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1JAQnlo
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat