Satu tahun tak dihuni, Negara bisa lelang rumah orang asing

Pameran Real Estate Indonesia (REI) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta. REI optimis target pembangunan 120 ribu unit rumah pada tahun ini akan tercapai meskipun kondisi politik dan ekonomi Indonesia bukan sesuatu yang mudah dihadapi.
Pameran Real Estate Indonesia (REI) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta. REI optimis target pembangunan 120 ribu unit rumah pada tahun ini akan tercapai meskipun kondisi politik dan ekonomi Indonesia bukan sesuatu yang mudah dihadapi.

Presiden Joko Widodo akhirnya menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.

Dengan hadirnya PP tersebut, maka kini sudah ada kepastian hukum pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Rumah tinggal yang diberikan di atas tanah Hak Pakai dapat dimiliki Orang Asing untuk jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun.

Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia yang selanjutnya disebut Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia yang keberadaannya memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau berinvestasi di Indonesia.

Dilansir setkab.go.id, jika dalam hal ini Orang Asing meninggal dunia, menurut PP ini, rumah tempat tinggal atau hunian sebagaimana dimaksud dapat diwariskan. Ahli waris yang dimaksud harus mempunyai izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Begitu juga dengan WNI yang menikah dengan Orang Asing dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan WNI lainnya.

Hadirnya PP itu diakui membawa gairah positif kepada industri properti.

Wakil Ketua DPP Real Estat Indonesia (REI) Theresia Rustandi mengatakan dalam beritasatu.com, peraturan itu bisa dijalankan dengan baik mengingat kini hak pakai untuk asing itu sama dengan hak guna pakai (HGB) yang berlaku saat ini.

Supaya asing mau beli, kata dia, sertifikatnya harus dibuat hak pakai dan perlu disosialiasikan lebih lanjut. Mengingat saat ini HGB lebih dihargai daripada hak pakai. "Perbankan mestinya juga bisa memakai hak pakai itu sebagai agunan," kata Theresia.

Di sisi lain, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman mengatakan, PP ini tetap harus melihat kondisi masyarakat. Meski Irman mengakui, PP yang diterbitkan itu dimaksudkan agar industri properti di Indonesia lebih bergairah.

Selama, hunian yang dibangun untuk Orang Asing itu adalah dengan standar masyarakat kelas atas, dan tidak menyasar kelas menengah ke bawah. "Sepanjang dibatasi untuk apartemen luxury dan rumah-rumah bagus atau mahal," kata Irman, seperti yang dikutip Republika.co.id, Selasa (12/1/2016).

Selain itu, ancaman lelang properti oleh Negara juga membayangi.

Pasal 10 aturan berjudul lengkap Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia itu menyatakan Negara memiliki wewenang untuk melelang aset milik orang asing yang sudah tidak lagi tinggal di Indonesia selama satu tahun lamanya.

Aturan tersebut menyatakan apabila orang asing atau ahli waris yang merupakan orang asing pemilik rumah yang dibangun di atas tanah hak pakai atau berdasarkan perjanjian dengan pemegang hak atas tanah tidak lagi berkedudukan di Indonesia, maka dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak atas rumah dan tanahnya kepada pihak lain yang memenuhi syarat.

"Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud hak atas rumah dan tanahnya tersebut belum dilepaskan atau dialihkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat, maka rumah tersebut akan dilelang oleh Negara," bunyi peraturan tersebut.

Syarat kepemilikan hunian bagi WNA

Dilansir dari indonesianestate.com, berikut persyaratan yang diperlukan untuk membuat permohonan hak pakai bagi Warga Negara Asing (WNA) sertifikat asal diubah menjadi hak pakai kemudian dilaksanakan jual-beli dengan syarat sebagai berikut:

  • Passport
  • KITTAS (KIM S)

Apabila orang asing itu mempunyai PT sendiri maka Hak yang digunakan adalah HGB. HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun, dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 20 tahun.

Hak Guna Bangunan dapat beralih dan dapat dialihkan kepada pihak lain. Yang dapat memperoleh Hak Guna Bangunan adalah:

  • Warga Negara Indonesia
  • Badan hukum yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan Indonesia
  • Orang asing yang berkedudukan di Indonesia
  • Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia

Syarat-syarat untuk permohonan Hak Guna Bangunan:

  • Sertifikat asli
  • Foto copy passport
  • Sppt tahun berakhir
  • Pajak Penghasilan (PPh)/Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)


from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1RL28qF
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat