Polisi tegaskan pengkategorian SIM C masih berupa wacana

Polisi tengah memeriksa SIM dan STNK pengendara motor
Polisi tengah memeriksa SIM dan STNK pengendara motor

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akhirnya meluruskan kabar simpang-siur soal pengkategorian Surat Izin Mengemudi (SIM) C untuk kendaraan roda dua. Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Condro Kirono menegaskan bahwa pengkategorian tersebut adalah wacana yang masih dalam proses pembahasan.

"Saya tegaskan rencana pembagian kelompok SIM C masih dalam tahap pembahasan. Kalau ada yang menyebut berlaku Februari, berlaku Mei, sesungguhnya wacana itu baru sebatas diskusi internal kami," kata Condro di Jakarta, Senin (11/1/2016), seperti dikutip Antaranews.

Sejak Desember 2015 sudah ramai beredar kabar mengenai akan berlakunya peraturan baru yang bakal membagi SIM C menjadi tiga kategori, yaitu:

  • SIM C untuk motor berkapasitas mesin di bawah 250cc,
  • SIM C1 untuk mmotor berkapasitas mesin 250cc - 500cc, dan
  • SIM C2 untuk motor berkapasitas di atas 500cc.

Kabar tersebut berawal dari berita mengenai adanya surat pembaruan dari (Kakorlantas Polri) Nomor ST/271/II/2015 menjadi Nomor ST/2652/XII/2015, tertanggal 18 Desember 2015, mengenai masa berlaku SIM, yang di dalamnya juga tertulis mengenai penggolongan baru untuk SIM C.

Pengkategorian SIM C tersebut tentu saja ramai ditanggapi oleh masyarakat Indonesia, dan menimbulkan perdebatan karena tentunya ada yang pro dan kontra.

Condro meluruskan kabar tersebut.

"Belum pernah kami buat ST untuk penggolongan. Kami hanya mengundang beberapa pihak untuk ranah wacana diskusi pendalaman. Saya tegaskan rencana penggolongan masih dibahas," ujar Condro kepada Republika Online (11/1).

"Memang ada telegram rahasia no 2652/XII/2015 tapi isinya bukan soal pengelompokan SIM C. Tapi soal batas perpanjangan SIM C," tegas jenderal berbintang dua itu kepada Tribunnews.

Walau demikian Kakorlantas mengakui bahwa pengelompokan itu memang bakal diberlakukan di masa datang. Alasan utama Polri, seperti diutarakan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Anton Charliyan kepada Detik, adalah untuk mengurangi kecelakaan.

"Cc motor sendiri kan berbeda, untuk mengurangi tingkat kecelakaan juga. Karena kan tipe-tipe motor kan ada kecil, sedang dan besar," urai Anton.

Hanya saja Polri belum menentukan kapan waktu tepatnya.

Saat ini, papar Condro, pihaknya terus berdiskusi dengan para Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) untuk mendalami materi tersebut. Masih butuh pembahasan yang panjang sebelum peraturan tersebut bisa diterapkan.

"Perlu masukan internal, masukan eksternal, yakni dari asosiasi otomotif. Kemudian revisi Perkap (Peraturan Kapolri, red.) yang tidak tahu (makan waktu, red.) berapa lama, kemudian pengadaan sarana prasarana juga berapa lama," jelas Condro. "Ya paling cepat tahun 2017."



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1ZjK0oi
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat