Pemerintah Turki bantah Erdogan ingin tiru Hitler

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, dalam acara Atlantic Council Energy and Economic Summit di Istanbul, Turki (19/11/2015)
Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, dalam acara Atlantic Council Energy and Economic Summit di Istanbul, Turki (19/11/2015)

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, dilaporkan membuat komentar kontroversial saat menegaskan keinginannya agar Turki mengadopsi sistem pemerintahan presidensial. Ia disebut menggunakan rezim Adolf Hitler sebagai contoh, namun pernyataan itu diklaim telah disalahartikan.

Berita itu merebak setelah rekaman konferensi pers Erdogan sepulang dari kunjungannya ke Arab Saudi, Kamis (31/12/2015), dirilis kantor berita Turki, Dogan. Berita yang dilaporkan telah dihapus itu, kemudian jadi rujukan media lain.

Kantor berita Reuters, menurunkan berita yang menyatakan Presiden Erdogan menggunakan Hitler-nya Jerman sebagai contoh sistem presidensial yang efektif. Berita berjudul "Turkey's Erdogan says Hitler's Germany exemplifies effective presidential system" itu, belakangan telah dikoreksi.

Berita itu menyatakan, Presiden Turki menjawab pertanyaan apakah sistem presidensial bisa diterapkan di negara kesatuan. "Sudah ada contoh di dunia. Anda bisa melihatnya ketika Anda melihat Jerman di masa Hitler," kata Erdogan yang ditulis Reuters. "Ada contoh lain di berbagai negara," tambahnya.

Pernyataan mantan Perdana Menteri yang berkuasa selama satu dekade di Turki itu menyebar ke media lain, dimaknai sebagai "pujian" terhadap rezim Hitler. Situs berita Time, misalnya, pada Jumat (1/1/2016) menulis, "Presiden Turki ingin menjadi seperti Adolf Hitler." Berita serupa dilansir media asal Inggris, The Independent.

Kantor Kepresidenan Turki segera membantah interpretasi tersebut. Mereka menyatakan, pernyataanErdogan telah disalahartikan. Dilansir koran berbahasa Inggris di Turki, Today's Zaman, pernyataan kepresidenan itu juga mengkritik pemberitaan yang salah menggunakan kutipan pendiri Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) itu.

Apa sebenarnya maksud Erdogan?

Video rekaman konferensi pers Erdogan yang berbahasa Turki, terlampir dalam artikel Today's Zaman. Saat itu, ada pertanyaan kepada Sang Presiden terhadap pernyataan Perdana Menteri Turki, Ahmet Davutoglu, bahwa sistem presidensial bisa diterapkan di negara kesatuan tanpa harus menjadi diktator.

Sebelumnya, Rabu (30/12/2015), Davutoglu yang juga ketua partai AKP--pemenang pemilu Turki November silam--bertemu pemimpin partai oposisi CHP, Kemal Kilicdaroglu. Pertemuan mereka dikabarkan membahas konstitusi baru, reformasi, dan peraturan parlemen Turki.

"Rabu lalu Tuan Davutoglu dan Kilicdaroglu bertemu, dan sesudah itu (Davutoglu) membuat pernyataan di televisi bahwa sistem presidensial bisa diterapkan di negara kesatuan. Bagaimana pandangan Anda tentang hal itu?" demikian suara dalam rekaman tersebut, tanpa gambar si penanya.

"Benar. Maksud saya, nggak ada itu yang namanya 'Tak ada sistem presidensial dalam negara kesatuan'", jawab Erdogan. "Sudah ada contohnya di dunia. Juga pada masa lalu. Jika Anda melihat Jerman semasa Hitler, Andapun bisa melihatnya di sana. Anda juga bisa melihat contohnya di beberapa negara lain," tambahnya dalam rekaman tersebut.

Dijelaskan pihak Kepresidenan Turki, ada tiga hal penting dari pernyataan Erdogan pada konferensi pers tersebut. Pertama, untuk menunjukkan bahwa sebuah sistem presidensial dapat diterapkan pada sebuah negara kesatuan.

Kedua, sistem presidensial tidak harus diterapkan dalam negara yang berbentuk federal. Yang ketiga, ditegaskan pula bahwa baik sistem presidensial maupun parlementer, tidak menjamin terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

"Jika sistem pemerintahan itu disalahgunakan, akan melahirkan pengelolaan negara yang buruk, dan menghasilkan bencana layaknya yang terjadi pada Jerman semasa rezim Hitler... Yang terpenting adalah mengedepankan pengelolaan yang adil bagi negara," ujar pernyataan tersebut di Today's Zaman.

Mereka juga menambahkan, tidak pada tempatnya menyebut Presiden Erdogan memuji rezim Nazi sebagai contoh. "Nazi di Jerman tak punya pengaturan kelembagaan yang tepat, jelas merupakan salah satu contoh yang memalukan dalam sejarah," demikian penjelasan pihak kepresidenan.

Erdogan, 61 tahun, presiden ke-12 Turki namun yang pertama lewat pemilihan langsung. Ia dilaporkan sedang menggalang dukungan untuk menerapkan sistem presidensial yang efektif, menggantikan sistem parlementer Turki saat ini setelah beberapa kali berubah sejak 1876.

Ia mengklaim, negara-negara maju menggunakan sistem presidensial. Dengan sistem ini, menurutnya, bisa mempercepat pembangunan Turki karena menghilangkan dualisme kepemimpinan, dan membuka jalan bagi sistem pengambilan keputusan yang efektif.

Pihak oposisi, CHP (Partai Rakyat Republik), dilaporkan sepakat dalam hal pembaruan konstitusi Turki. Sorotan utama adalah membersihkan konstitusi dari sisa-sisa kepentingan kudeta pada 1980, dan peran militer pada konstitusi itu.

Namun mereka tak mendukung perubahan sistem parlementer menjadi presidensial yang digagas Erdogan. Pemimpin CHP, Kemal Kilicdaroglu justru ingin memperkuat sistem parlementer. Ia bahkan menyindir Erdogan sebagai "pemimpin yang ingin menjadi diktator dan haus kekuasaan".



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1kApCBA
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat