Pemerintah segera bentuk Komite Nasional Keuangan Syariah

Kepala Bappenas Sofjan Djalil, Gubernur BI Agus Martowardojo serta Ketua OJK Muliaman D Hadad memaparkan hasil rapat terbatas membahas pembentukan Dewan Pengembangan Ekonomi Syariah di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/1).
Kepala Bappenas Sofjan Djalil, Gubernur BI Agus Martowardojo serta Ketua OJK Muliaman D Hadad memaparkan hasil rapat terbatas membahas pembentukan Dewan Pengembangan Ekonomi Syariah di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/1).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui gagasan membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah. Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah bertujuan mengembangkan potensi keuangan syariah di tanah air.

Dikutip Republika, Jokowi mengatakan perkembangan sektor jasa keuangan syariah masih sangat prospektif dan menjanjikan untuk dikembangkan. "Tercermin dari pertumbuhan perbankan syariah, reksa dana syariah, peningkatan industri nonbank syariah," katanya saat membuka rapat mengenai dewan pengembangan ekonomi syariah, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (5/1/2015).

Presiden akan memimpin langsung Komite ini sebagai Ketua Dewan Pengarah. Sedangkan anggotanya yakni Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Agama, Menteri Koperasi, Menteri BUMN, dan Ketua MUI.

Sekretaris Komite akan dijabat oleh Kepala Bappenas dan direktur eksekutif akan ditunjuk dari kalangan profesional. "Targetnya sesegera mungkin, karena komite ini harus dibentuk dengan Peraturan Presiden," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil dilansir laman Sekretariat Kabinet.

Menurut Sofyan, tugas Komite mengharmonisasi peraturan perundang-undangan standar regulasi keuangan syariah. Ia menambahkan kehadiran komite dapat memanfaatkan dana-dana keagamaan agar lebih produktif dan profesional.

Sofyan menjelaskan, pengembangan keuangan syariah Indonesia jauh dari potensi yang ada, yang sekarang sudah berkembang. "Kita jauh ketinggalan di belakang dibandingkan Malaysia," ujarnya.

Dikutip Okezone, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan, ada beberapa negara yang sudah membentuk komite yang mengembangkan ekonomi syariah. Misalnya, Malaysia yang membentuk badan bernama Malaysia International Islamic Financial Center.

Menurut Agus, Komite Nasional Keuangan Syariah akan mengatasi berbagai hambatan yang selama ini dijumpai Indonesia dalam mengembangkan ekonomi syariah.

Di Indonesia, sektor jasa keuangan syariah masih kalah jauh dengan konvensional. Dalam catatan OJK, pangsa pasar perbankan syariah hanya 4,7 persen. Info Bank menuliskan beberapa kendala perbankan syariah dalam menghadapi persaingan sengit industri jasa keuangan, yaitu keterbatasan modal, sumber dana, sumber daya manusia dan teknologi.



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1OyfTba
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat