Pemerintah harus berani membubarkan parpol korup

Bagi-bagi proyek APBNP 2010 sesuai jumlah kursi di DPR
Bagi-bagi proyek APBNP 2010 sesuai jumlah kursi di DPR

Partai Demokrat (PD) mendapat kapling 20 persen dari jatah DPR atas proyek-proyek yang didanai APBNP 2010. Pengakuan mengejutkan itu diungkapkan Angelina Patricia Sondakh (Angie), mantan anggota Fraksi PD, di Pengadilan tindak pidana korupsi, Jakarta, Rabu (6/1/2016).

Terpidana 10 tahun penjara tindak korupsi ini, hadir di pengadilan tipikor, sebagai saksi atas terdakwa M. Nazaruddin, mantan Bendahara PD, yang juga kolega Angie di DPR. Nazaruddin yang juga tengah menjalani pidana korupsi, kali ini diadili dengan tuduhan korupsi dan pencucian uang. Ia dituduh menerima aneka fee proyek dari beberapa perusahaan yang jumlahnya mencapai Rp40,369 miliar.

Dalam kesaksiannya, Angie menyebut, saat dia aktif sebagai anggota DPR, ada pembagian jatah proyek untuk tiap-tiap partai di DPR. Besarnya jatah disesuaikan dengan perolehan kursi di DPR. Nah, jumlah kursi PD saat itu adalah 20 persen.

Selanjutnya proyek-proyek yang menjadi jatah PD dikendalikan oleh Nazaruddin. Caranya, Nazaruddin memerintahkan anggota Badan Anggaran (Banggar) dari Fraksi PD untuk menggiring proyek-proyek jatah Demokrat agar masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN.

Selanjutnya proyek ini didistribusikan Nazaruddin, ke berbagai perusahaan. Syaratnya, perusahaan tersebut mesti memberi fee sekitar 22 persen dari nilai proyek. Jumlah fee ini sudah termasuk jatah 5 persen dari nilai proyek untuk PD.

Angie, mendapat tugas mengawal 16 proyek di Kemendiknas untuk diperjuangkan di Banggar. Hasilnya, ada sekitar 4-5 proyek yang gol.

Sekadar contoh, PT Nindya Karya, membayar fee Rp17,25 miliar. Itulah nilai 22 persen fee, setelah perusahaan ini kebagian proyek pembangunan Rating Scholl Aceh dan pembangunan gedung di Universitas Brawijaya, Malang.

Lalu berapa yang diterima oleh PD? Biarkan pengadilan tipikor mengungkapkan lebih detail lagi, sebab persidangan baru dalam tahap pemeriksaan saksi.

Yang pasti kesaksian Angie ini adalah fakta sidang, mengungkap bahwa korupsi benar-benar terencana, terstruktur dan terorganisasi. Melibatkan tak sekadar anggota DPR secara pribadi, tapi juga institusi parpol lengkap dengan pengurusnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ditantang untuk berani mengambil langkah progresif. Menjadikan institusi termasuk korporasi dan partai politik, sebagai subyek hukum pelaku korupsi. Sejak KPK berdiri belum satu pun korporasi dijadikan tersangka korupsi. Padahal dalam banyak kasus korupsi, sangat jelas keterlibatan korporasi atau institusi.

Tengok saja kasus korupsi yang menjebloskan Bupati Bogor Rachmat Yasin ke penjara, ada korporasi di belakangnya. Yasin diduga menerima suap Rp5 miliar dari utusan PT Bukit Jonggol Asri dalam kasus alih fungsi lahan. Begitu pula dalam kasus korupsi Hambalang, peran PT Adhi Karya dalam persidangan terungkap jelas.

Malah ada kasus dengan contoh yang lebih lengkap, yaitu melibatkan parpol sekaligus korporasi. Yaitu kasus suap kuota daging sapi yang memenjarakan mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

Dalam persidangan jelas sekali peran PT Indoguna Utama dalam suap tersebut. Selain itu, salah satu mobil barang bukti yang disita KPK, ternyata sudah diakui masuk dalam inventaris DPP PKS.

Tak gampang memang menjerat korporasi sebagai pelaku korupsi. Undang-Undang yang ada tak cukup komprehensif mengatur korupsi korporasi. Namun Pasal 20 UU No. 3/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setidaknya bisa dijadikan pintu masuk, meskipun pidana pokoknya hanya denda.

Namun, mengingat korupsi terstruktur yang melibatkan institusi atau korporasi semakin banyak, semestinya KPK bisa membuat terobosan dengan hukum progresif. Atau setidaknya memotori usulan memasukkan tindak pidana korupsi institusi, organisasi dan korporasi ke dalam UU Tipikor.

Pemerintah juga ditantang untuk berani menindak tegas partai politik. Pasal 40 ayat 3 huruf e, UU No.2/2008 tentang Partai Politik, jelas melarang parpol menggunakan kekuatan fraksi sebagai sumber pendanaan.

Sedang Pasal 68, UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) membuka peluang untuk membubarkan partai politik. Syaratnya pemerintah yang mengajukan pembubaran parpol, dengan alasan parpol dimaksud bertentangan dengan UUD 1945.

Pada kasus PD dalam menjarah APBNP 2010, jelas tak bisa disebut korupsi dilakukan oknum. Sebab pelakunya dari ketua partai, bendahara dan pengurus lainnya. Ada juga perintah pengurus partai kepada anggota fraksi. Apalagi Angie bilang, partai mendapat jatah 5 persen hasil korupsi.

Kita tentu berharap, pemerintah punya keberanian untuk mengajukan pembubaran partai politik mana pun yang korup, kepada MK. Partai politik, sesuai fungsinya adalah salah satu tempat untuk melahirkan pemimpin bangsa. Dan pemimpin bangsa tak bisa dilahirkan dari rahim partai politik yang korup.

Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang tentu saja bertentangan dengan UUD 1945.



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1kOw9sp
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat