Pemerintah akan hentikan pengeboran sumur Lapindo

Sebuah alat berat melakukan pengurukan dan pemadatan tanah sebagai tahap awal pengeboran sumur gas bumi di Sumur Tanggulangin 1, Desa Kedungbanteng, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (8/1).
Sebuah alat berat melakukan pengurukan dan pemadatan tanah sebagai tahap awal pengeboran sumur gas bumi di Sumur Tanggulangin 1, Desa Kedungbanteng, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (8/1).

Upaya Lapindo Brantas menggali sumur baru di Sidoarjo ditentang berbagai pihak. Pemerintah pun akan menghentikan rencana pengeboran sumur gas Tanggulangin 1 dan Tanggulangin 2 di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur.

Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja, dikutip Antara, mengatakan sudah berkoordinasi dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Migas untuk menghentikan rencana pengeboran sumur gas oleh Lapindo.

Wiratmaja mengatakan Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM belum memberikan persetujuan dari aspek keselamatan kerja pengeboran sumur gas itu. "Perlu direevaluasi keamanan baik dari sisi aspek geologi maupun sosial," katanya.

Lapindo akan mengebor sumur baru meski persoalan semburan lumpur dan ganti rugi belum sepenuhnya selesai. Sumur Tanggulangin 1 lokasinya hanya sekitar dua kilometer dari pusat semburan lumpur yang menenggelamkan ribuan rumah, sarana dan prasarana umum.

Persiapan pengeboran Lapindo sudah berlangsung sejak Rabu (6/1) di bawah penjagaan ratusan polisi dan tentara. Pengeboran sungai akan berlangsung pada Maret 2016.

Pengeboran sumur gas Tanggulangin 1 dan 2 itu seharusnya sudah dilaksanakan sejak 2012, namun terus tertunda karena ditolak masyarakat.

Manajer Area Lapindo Brantas Harzah Harjana, melalui Kompas.com, mengatakan persiapan pengeboran meliputi pengurukan lahan seluas 4.000 meter persegi dari total luas area sumur yang mencapai 1 hektare.

Persiapan pengeboran, termasuk penyiapan alat, seperti rig atau pengaman sumur, dijadwalkan berlangsung hingga akhir Februari.

Produksi gas dari dua sumur baru yang ditargetkan mencapai lima juta kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/MMSCFD) untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo.

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengatakan pemerintah provinsi tidak mempunyai kewenangan perizinan. Dikutip Detik.com, Soekarwo mengatakan pemerintah provinsi hanya bisa mengirimkan pertimbangan tentang berbagai persoalan yang akan dihadapi.

"Kami sampaikan ke menteri agar dilakukan evaluasi dan pendekatan kepada masyarakat," katanya.

Lumpur Lapindo menyembur mulai 2006 dan menenggelamkan ribuan rumah. Lapindo dinilai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab sehingga dituntut memberikan ganti rugi.

Persoalan ganti rugi menjadi rumit karena tafsir penyebab semburan lumpur antara "kelalaian" dan "musibah" alias bencana alam. Faktor kelalaian berdampak pada Lapindo sebagai penanggung jawab atas penanggulangan dan dampak sosialnya.

Di era Presiden Joko Widodo, Pemerintah mendesak PT Minarak Lapindo Jaya, anak usaha dan juru bayar Lapindo Brantas Inc., melunasi pembayaran ganti rugi senilai Rp781 miliar kepada warga yang menjadi korban.

Sejak 2007, Lapindo mengklaim telah membayar ganti rugi senilai Rp3,8 triliun. Lapindo telah hanya menyalurkan sebagian ganti rugi karena mengaku kesulitan keuangan. Walhasil, ganti rugi terkatung-katung selama sembilan tahun.

Pemerintah akhirnya turun tangan dengan mengacu pada aturan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang APBN.

"Berdasarkan keputusan MK penyelenggara (negara) harus hadir, kalau tidak, akan disalahkan. Dianggap mendiskriminasi rakyat di dalam peta dan di luar peta. Kalau di dalam peta tidak diperhatikan pemerintah juga salah," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimujono dikutip Katadata.

Pemerintah mengalokasikan dana talangan melalui APBN sebesar Rp781 miliar. Setelah sembilan tahun, pembayaran ganti rugi kembali dibayarkan mulai Juli 2015. Pembayaran itu dilakukan setelah PT Minarak Lapindo Jaya, sebagai juru bayar Lapindo Brantas, menyerahkan akta serah terima jaminan aset kepada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sebagai wakil pemerintah.



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1Rqig2h
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat