Mengendalikan pemerintah via rekonstruksi haluan negara

Mengendalikan haluan
Mengendalikan haluan

"Negara ini harus punya haluan, ke mana negara akan dibawa." Itulah salah satu ucapan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), di Jakarta, Minggu (10/1/2016).

Pembangunan jangka sangat panjang, jangka menengah, yang berisi rencana besar, cita-cita besar, mimpi besar kita, yang harus mulai dipikirkan secara serius sejak saat ini. Kemasannya adalah Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB).

Siapa yang menyusun PNSB, untuk berapa lama, dan bagaimana implementasinya dalam pelaksanaan ketatanegaraan setiap kali terjadi perubahan kepala negara? Semuanya belum jelas. Wong namanya juga baru lontaran gagasan.

Tapi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, punya lontaran yang lebih konkret. Yaitu menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Menurut Megawati, program pembangunan harus bersumber dari GBHN yang ditetapkan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), bukan berdasarkan visi-misi lima tahunan presiden-wapres.

Rencana pembangunan bahkan bisa dibuat untuk 100 tahun ke depan. Rencana tersebut tidak boleh berhenti meski terjadi mekanisme penggantian pimpinan negara. Presiden ke-5 RI ini juga mengkritik buruknya sistem pembangunan nasional, yang ganti pemimpin, ganti arah. Ibarat tari poco-poco, maju lima langkah mundur sepuluh langkah.

Ide memfungsikan kembali peran MPR dan menghidupkan kembali GBHN sudah sejak lama diperjuangkan PDIP. Senior PDIP yang juga Ketua MPR periode sebelumnya, Sudarto Danusubroto, pada 2013, sudah melontarkan gagasan ini. Bahkan MPR pada 2014 malah sudah berniat melakukan amandemen UUD 1945.

Apakah ide menghidupkan kembali GBHN bikinan MPR ini sama dengan gagasan PNSB Jokowi? Ini yang belum jelas. Yang pasti ide tersebut kini mulai disambut. Ketua MPR mengapresiasi gagasan tersebut.

Untuk merealisasikan gagasan Megawati ini tantangan besar harus dihadapi PDIP. Mengamandemen UUD 1945, harus disetujui oleh 2/3 anggota MPR yang berjumlah total 692 orang. Setelah itu, juga mesti merevisi UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, juga UU No. 17/2014 tentang MPR, DPD, DPR/D.

GBHN adalah panduan bagi pimpinan nasional dalam penyelenggaraan negara. Pemerintah orde lama dan orde baru, menggunakan GBHN. Produk ini dibuat MPR sesuai perintah UUD 1945 (sebelum diamandemen). Ketika itu, MPR adalah lembaga tertinggi negara yang mempunyai fungsi ketatanegaraan: Mengubah dan Menetapkan Undang-Undang Dasar dan GBHN, serta memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.

Namun setelah reformasi, UUD 1945 diamandemen. MPR menjadi lembaga tinggi setingkat dengan presiden dan DPR. Kewenangan ketatanegaraan MPR seperti terhapus. Kewenangannya, tinggal melantik presiden, dan mengisi kekosongan presiden dan wakil, bila keduanya berhenti bersama sebelum masa jabatan berakhir.

Perubahan fungsi MPR ini adalah konsekuensi logis dari sistem pemilihan presiden, yang semula dilakukan oleh MPR diganti dengan pemilihan langsung oleh rakyat. Ketika presiden dipilih oleh MPR, maka presiden disebut sebagai mandataris MPR dan wajib menjalankan GBHN yang dibuatnya.

Ketika presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan bukan lagi mandataris MPR, bukan berarti presiden tak lagi punya panduan pembanguan nasional. Sebagai gantinya, UU No. 25/2004 mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan pembangunan, tak lagi dibuat MPR, tapi oleh Bappenas (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional). Artinya peran eksekutif, mutlak dalam perencanaan ini. Kendati begitu, filosofinya tetap merujuk pada tujuan dibentuknya Republik Indonesia seperti dimuat dalam Pembukaan UUD 1945.

Hasil perencanaannya disebut RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang). Skala waktu RPJP adalah 20 tahun. Saat ini yang berlaku adalah RPJP Nasional 2005 sampai dengan 2025, yang diatur dalam Undang-Undang No. 17/2007.

Selanjutnya, RPJP dijabarkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), yaitu perencanaan dengan skala waktu 5 tahun, yang memuat visi, misi dan program pembangunan dari presiden terpilih. Di tingkat daerah pun, Pemda harus menyusun sendiri RPJP dan RPJM Daerah, dengan merujuk kepada RPJP Nasional.

Kita tentu sepakat bahwa pada usia 70 tahun, Indonesia harus punya perencanaan pembangunan yang baik, membumi, untuk selekasnya mencapai tujuan pembentukan negara. Namun menentukan perencanaan terbaik, tentu tidak bisa hanya dengan asumsi.

Sampai saat ini tak ada riset yang yang membuktikan bahwa RPJP lebih buruk dari GBHN. Atau sebaliknya, GBHN adalah sistem perencanaan pembangunan terbaik di Indonesia, sehingga pemerintah harus ganti kemasan, kembali ke GBHN.

Artinya, ajakan Megawati bersama PDIP untuk menghidupkan kembali GBHN tak punya dalih yang kuat.

Tanpa alasan faktual yang kuat, keinginan mengembalikan kewenangan MPR membuat GBHN, malah bisa menimbulkan tudingan bahwa PDIP ingin mengambil sebagian kewenangan presiden melalui MPR.

Bukan rahasia lagi, PDIP sering berseberangan dengan presiden. Namun sampai sekarang PDIP tidak pernah bisa mengontrol kadernya yang tengah jadi presiden tersebut, apalagi mengendalikannya.



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1Om6wb5
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat