Mencermati masalah penggusuran warga Bukit Duri

Seorang warga melakukan aktivitas di bantaran sungai Ciliwung, Kelurahan Bukit Duri, Jakarta, Kamis (7/1).
Seorang warga melakukan aktivitas di bantaran sungai Ciliwung, Kelurahan Bukit Duri, Jakarta, Kamis (7/1).

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan melakukan pembongkaran terhadap puluhan bangunan di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Penggusuran itu diklaim sebagai bagian dari normalisasi Kali Ciliwung.

AntaraNews melaporkan, bangunan yang dibongkar, terutama di RT 11, 12, dan 15 RW 10, Bukit Duri, Kecamatan Tebet.

"Kegiatan hari ini memang penertiban 97 bidang yang diprioritaskan pemerintah. Sedangkan sisanya kita menunggu penyediaan rusun (rumah susun) dulu, kan tidak mungkin kita tertibkan tapi rusunnya tidak ada. Nanti warga mau tinggal di mana," ujar Camat Tebet, Mahludin, dikutip Berita Satu, Selasa (12/1).

Di linimasa Twitter, kata kunci "Bukit Duri" menjadi tren, menyusul insiden pengeroyokan terhadap Alldo Fellix Januardy, salah seorang pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Merujuk laporan Tempo.co, Alldo mengalami kekerasan, saat tengah mengajak dialog aparat pemerintah, jelang penggusuran, Selasa (12/1) pagi.

Akun Twitter @LBH_Jakarta turut membagikan kronologi pengeroyakan itu. Dalam seri kicauan itu, Alldo disebut sebagai korban pengeroyakan yang dilakukan lima orang aparat kepolisian dan polisi pamong praja. Camat Tebet dan Kapolsek Tebet juga disebut "ikut mendorong dan memukul."

Penolakan warga Bukit Duri

Sebagai latar informasi, sejak Desember 2015, warga Bukit Duri telah menyampaikan keberatan atas penggusuran ini. Bersama pengacara publik dari LBH Jakarta, warga juga mengadukan perkara ini ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Mereka menilai keputusan pembongkaran itu diambil secara tiba-tiba oleh Camat Tebet.

Warga mengaku, mereka tiba-tiba dikirimi Surat Pemberitahuan (SP) dari Camat Tebet, untuk membongkar bangunannya sendiri. Tercatat dua kali SP dilayangkan (18 dan 28 Desember 2015).

"Pada 3 Desember lalu, warga telah diajak bicara oleh pejabat terkait soal pelebaran Kali Ciliwung. Namun, dalam pertemuan itu, pihak Kelurahan Bukit Duri hanya memutuskan sepihak bahwa warga akan dipindahkan ke Rusunawa Cipinang Besar Selatan dan Pulo Gebang," demikian penjelasan pengacara publik LBH Jakarta, Oky Wiratama, dilansir CNN Indonesia (23 Desember 2015).

Belakangan, warga Bukit Duri juga menggugat surat yang dikeluarkan Camat Tebet itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. "Surat dari Camat Tebet itu cacat hukum dan tak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah," kata Oky, dikutip Tempo.co (5 Januari 2015).

12 Januari 2016, pembongkaran rumah tetap digelar. Warga menilai pembongkaran itu telah mengabaikan proses hukum di PTUN.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama (Ahok) juga angkat bicara dalam perkara ini. Ahok menyebut bahwa pihaknya tidak akan menunggu putusan PTUN untuk melakukan pembongkaran. "Sekarang bongkar dulu, soal putusan PTUN mah urusan kedua," kata Ahok, dikutip Kompas.com (12/1)

Menurut Ahok, warga Bukit Duri telah menempati tanah milik negara. Ahok juga berargumen bahwa pihaknya telah menyiapkan rusun sebagai pengganti rumah warga.

"Sekarang kalau semua orang sudah pasti salah, menduduki lahan negara, terus menggugat ke PTUN, ya itu bakal didudukin terus lahan negara, enggak bisalah," ujar Ahok.

Sebagai pelengkap, kami kutip sejumlah kicauan yang memuat kata kunci "Bukit Duri". Umumnya, netizen mengkritisi pembongkaran rumah warga, dan pemukulan terhadap Alldo.



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1Sfqx95
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat