Membakar hutan bukan perusakan lingkungan

Bukan merusak lingkungan, karena bisa tumbuh lagi
Bukan merusak lingkungan, karena bisa tumbuh lagi

Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan, kini tengah tenar. Prestasinya menolak gugatan perdata pemerintah senilai Rp7,8 triliun terhadap PT Bumi Mekar Hijau (BMH) akhir Desember lalu, jadi pembicaraan dari tingkat menteri sampai masyarakat kecil.

Pemerintah, diwakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), ingin menegakkan pasal Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945:

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Itulah sebabnya, pada 2014 KLHK menggugat perdata BMH. Anak usaha grup Sinar Mas ini tengah dikenai sanksi penangguhkan izin, setelah terbakarnya lahan hutan tanaman industri seluas 20.000 hektare dalam konsesinya.

KLHK menduga perusahaan tersebut sengaja melakukan pembakaran dalam membuka lahan. Gugatan itu ringkasnya berbunyi "Perbuatan Melawan Hukum", karena membuka lahan dengan cara membakar, dan karena tidak lengkapnya sarana penanggulangan kebakaran, menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan kerugian.

Pasal 69 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, jelas melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Karenanya BMH dituntut membayar ganti rugi material Rp2,6 triliun dan biaya pemulihan lingkungan Rp5,6 triliun.

Namun semua dalil gugatan KLHK dimentahkan oleh majelis hakim. Dalam pertimbangan keputusan, majelis hakim yang diketuai Parlas Nababan, dengan anggota Kartidjo dan Eli Warti, antara lain menyebut:

"Benar telah terjadi kebakaran hutan di lahan BMH, tetapi kebakaran tersebut tidaklah menimbulkan kerugian ekologi atau kerusakan lingkungan. Tidak ada kausalitas (sebab-akibat) antara kebakaran hutan dan pembukaan lahan, sehingga kesengajaan melakukan pembakaran tidak terbukti."

"Dari hasil laboratorium diketahui, tidak ada indikasi tanaman rusak karena setelah lahan terbakar, tanaman akasia masih dapat tumbuh dengan baik."

Netizen di media sosial, menyederhanakan pertimbangan putusan majelis dalam kalimat pendek: "Bakar hutan itu tidak merusak lingkungan, karena masih bisa ditanam lagi."

Keputusan itupun mendapat kritik tajam dari masyarakat. Bahkan situs PN Palembang sempat diretas, dengan memberi pesan ketidakpuasan terhadap putusan tersebut.

Majelis hakim dalam setiap mengambil putusan memang punya kebebasan. Ia ibarat wakil Tuhan yang memberi keadilan. Bahwa keadilan yang diberikan majelis hakim dinilai tak berpihak pada rasa keadilan masyarakat, harus dipertanggungjawabkan majelis.

Bila dicermati secara lengkap putusan majelis hakim, memang ada dua faktor yang menjadi penyebab kandasnya gugatan tersebut. Pertama, lemahnya gugatan. Misalnya, kesengajaan membakar lahan tak bisa dibuktikan. Juga, soal pencemaran lingkungan, hanya menyoal soal fungsi lahan, tak menyinggung pencemaran udara akibat asap.

Faktor lainnya, majelis hakim juga terkesan tak punya kepekaan terhadap isu lingkungan. Misalnya, saat sidang pemeriksaaan lapangan (1-2 Desember 2015), hakim melihat sendiri bahwa dalam konsesi BMH terjadi kebakaran lagi pada 2015. Kebakaran yang berulang di lahan yang sama tak menjadi pertimbangan putusan.

Hal yang lain soal implementasi Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hakim sebenarnya bisa mengartikan pasal 88 UU ini dengan: Pemilik izin harus bertanggung jawab mutlak (strict liability) terhadap lahannya. Meski doktrin ini memungkinkan pelaku membela diri, namun syaratnya tak mudah.

Regulasi lingkungan hidup di Indonesia, memang sering dituding tidak komprehensif. Padahal sesungguhnya persoalannya bukan pada regulasi, tapi lebih pada penegakan hukumnya. Tak hanya di pengadilan tentunya, tapi sejak pemberian izin, pengawasan, sampai penegakan hukum administrasi oleh KLHK.

Apa pun, keputusan majelis hakim PN Palembang ini harus menjadi titik balik keberpihakan semua pihak terhadap lingkungan. Kebakaran hutan di Indonesia, adalah tragedi lingkungan terbesar dan berulang setiap tahun. Asap yang dihasilkan juga bagian dari aib Indonesia dalam pergaulan internasional.

Kebakaran hutan Juni hingga Oktober 2015, setidaknya sudah menghanguskan lebih dari 2,6 juta hektare lahan. Ini setara dengan empat kali lebih luas dari Pulau Bali. Kerugiannya mencapai USD16,1 miliar. Jika tiap dolar dihitung Rp14 ribu, kerugian ini setara Rp225,4 triliun, alias sama dengan 1,9 persen PDB Indonesia.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kebakaran hutan ini juga sudah menelan korban 24 orang meninggal. Sedang korban cemaran asap bisa tak terhitung jumahnya. Di Riau saja, salah satu daerah yang termasuk wilayah kebakaran cukup parah, lebih dari 61.000 orang terganggu pernafasannya.

Polisi sudah menetapkan 265 tersangka dalam kebakaran hutan 2015. Mereka terdiri dari pribadi maupun perorangan yang dikendalikan korporasi. Perusahaan yang terlibat juga banyak, baik perusahaan lokal maupun asing. KLHK sudah menyusun data setidaknya ada 124 perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan.

Kita tentu tidak ingin ratusan kasus kebakaran hutan 2015 dengan kerugian triliunan ini juga akan kandas di pengadilan. Lalu kebakaran hutan terjadi lagi pada tahun-tahun mendatang, tanpa bisa meminta pertanggungjawaban.

Dan negara terbukti gagal melaksanakan konstitusi: yaitu memberikan lingkungan hidup yang baik.



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/22IF4Or
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat