Manuver Menteri Yuddy

Bagi rapor evaluasi akuntabilitas kinerja
Bagi rapor evaluasi akuntabilitas kinerja

Kegaduhan politik baru muncul di kabinet presiden Joko Widodo. Ini terjadi setelah Kementerian PAN RB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) merilis penilaian kinerja kementerian, lembaga dan provinsi, (4/1/2016).

Evaluasi ini, menurut Menteri PAN-RB, Yuddy Chrisnandi, dilakukan dengan metodologi sangat ilmiah, yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada delapan butir penilaian, antara lain: perencanaan, evaluasi kinerja individual, dokumentasi laporan kinerja, sampai persepsi publik terhadap institusi.

Rapor akuntabilitas kinerja ini disoal banyak pihak dari berbagai aspek. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding, misalnya, menilai Kemen PAN-RB tak berwenang menilai kinerja kementerian lainnya. Maklumlah, tiga kementerian yang dipimpin kader PKB, nilainya merah.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nilanya 53,98; Kementerian Pemuda dan Olah Raga 53,54, dan Kementerian Tenaga Kerja 57,79.

PKB menilai publikasi evaluasi tersebut bernuansa politis. Bahkan pengurus DPP PKB, Bambang Susanto, menuding Yuddy Chrisnandi, ingin menyingkirkan menteri kader PKB dari kabinet.

Tudingan itu cukup beralasan, mengingat isu reshuffle kabinet tengah hangat dibicarakan. Asumsinya menteri yang bakal diganti adalah yang kinerjanya buruk.

Yuddy, dalam penjelasan saat merilis evaluasi sebenarnya sudah menjelaskan bahwa penilaian yang dilakukan tak punya pretensi politik dalam perombakan kabinet.

Tentang kewenangan Kemen PAN-RB melakukan penilaian, sesungguhnya tak perlu disoal. Sebab sejak 2004 evaluasi yang sama sudah dilakukan Kemen PAN-RB. Di situs web Kemen PAN-RB, masih bisa ditemukan hasil evaluasi capaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah periode 2009 sampai 2012. Saat itu, Azwar Abubakar yang menjabat sebagai menteri.

Nah sesungguhnya yang jadi soal justru publikasi yang dilakukan menteri Yuddy. Apa motivasi menteri dari Partai Hanura ini mengekspos hasil penilaian terhadap koleganya, tak ada yang bisa memastikan. Banyak yang menilai publikasi ini, adalah manuver politik Hanura agar kadernya selamat dari reshuffle kabinet. Apalagi, dalam penilaian ini, Kementerian PAN-RB, mendapat nilai bagus 77,00.

Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, presiden Joko Widodo tidak pernah memerintahkan Menteri Yuddy untuk mengumumkan hasil evaluasi tersebut. Pramono menilai, publikasi tersebut hanyalah bentuk "kreativitas" Yuddy.

Bila dicermati, pengumuman hasil evaluasi Kemen PAN-RB kali ini, memang agak janggal. Situs Kemen PAN-RB sudah merilis hasil lengkap penilaian akuntabilitas kinerja ini sejak 15 Desember 2015.

Yang dinilai adalah 34 provinsi serta 77 kementerian dan lembaga. Namun dalam membuat daftar terkesan serampangan. Daftar kementerian dan lembaga ditulis sampai angka 86. Ini terjadi karena banyak urutan angka yang melompat. Misalnya angka 29 tidak ada; dari 68 melompat ke 72, dari 80 ke 82. Tampak amatir.

Boleh jadi, setelah dua pekan dipublikasikan di situs resmi kementerian, tak ada tanggapan dan komentar, Yuddy berinisiatif mempublikasikannya melalui jumpa pers. Dia mengaku dasar melakukan pengumuman evaluasi kinerja koleganya itu adalah pesan Presiden dan Wapres.

"Pak Presiden dan Pak Wapres sudah bicara soal reformasi birokrasi. Ini dilakukan untuk melakukan perubahan birokrasi itu. Saya secara eksplisit menerjemahkan Pak Jokowi dan Pak Wapres ingin dilakukan terbuka," kata Yuddy.

Keterbukaan alias transparansi memang penting. Namun dalam konteks evaluasi kinerja kabinet, malah bisa membingungkan banyak pihak, bila masing-masing lembaga yang memiliki kewenangan melakukan evaluasi berbicara sendiri. Maklum, tak hanya Kemen PAN-RB yang punya tugas melakukan evaluasi.

Sesuai dengan Keppres 23, 24, dan 25 tahun 2015, Kantor Staf Presiden (KSP), Seskab, dan Mensesneg juga memiliki fungsi evaluasi. Bahkan KSP, punya fungsi monitoring. Namun semua hasilnya, dilaporkan kepada presiden. Tidak satu pun yang mempublikasikan hasil kerjanya secara sendiri-sendiri.

Itu artinya, susah dibantah bahwa Yuddy berjalan sendiri tanpa koordinasi, saat mengumumkan hasil evaluasi kinerja kementerian dan lembaga. Dan apa boleh buat, yang dilakukan Men PAN-RB ini bisa menambah citra buruk kabinet. Menteri sebagai anggota kabinet beraksi tanpa koordinasi dengan kementerian lain, bahkan izin presiden.

Presiden Jokowi memang tak mau menanggapi langsung, apa yang dilakukan Yuddy. Namun kepada wartawan ia memberikan penegasan bahwa yang berhak memberikan penilaian terhadap menteri adalah dirinya sebagai presiden.

"Saya sampaikan, yang menilai kinerja menteri itu adalah presiden, prinsip. Saya ulang, yang menilai kinerja menteri itu adalah Presiden, itu prinsip," kata Jokowi.

Nah, sekarang menjadi lebih transparan. Boleh saja, Kemen PAN-RB, melakukan self assessment dengan nilai bagus. Tapi penilaian ini bisa tak memberi makna apapun bila Presiden Jokowi memberikan nilai sebaliknya.

Kongkretnya, posisi Yuddy sebagai menteri pun tak ada yang bisa menjamin keamanannya. Bila Jokowi masih percaya kepadanya, dia akan bertahan. Tapi bila presiden ingin menggantinya, tak seorang pun bisa mencegahnya.



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1OM89V0
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat