Kritik terhadap pemerintah Malaysia yang mendeportasi aktivis HAM Indonesia

Pendukung gerakan Bersih 2.0 memegang poster bertuliskan "Demonstrasi = Demokrasi" di depan markas Kepolisian Kerajaan Malaysia, di Kuala Lumpur, Malaysia (2 September 2015).
Pendukung gerakan Bersih 2.0 memegang poster bertuliskan "Demonstrasi = Demokrasi" di depan markas Kepolisian Kerajaan Malaysia, di Kuala Lumpur, Malaysia (2 September 2015).

Aktivis HAM asal Indonesia, Mugiyanto Sipin, dideportasi oleh otoritas imigrasi Malaysia. Peristiwa ini terjadi, saat Mugiyanto tiba di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Kamis siang (7/1/2016).

Sebelumnya, Mugiyanto dijadwalkan akan menjadi pembicara dalam forum Yellow Mania atau Semangat Kuning. Forum itu diselenggarakan oleh Bersih 2.0, koalisi masyarakat sipil Malaysia, sekaligus oposisi pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak.

Mugiyanto menceritakan peristiwa pencekalan itu lewat akun Facebooknya, Kamis (7/1).

"Tiga polisi yang menginterogasi saya, mengatakan bahwa mereka diperintahkan oleh otoritas politik untuk melarang saya masuk Malaysia. Mereka mengatakan bahwa kehadiran saya di Yellow Mania Forum untuk diskusi, dianggap sebagai campur tangan politik oleh asing," tulis Mugiyanto.

Lebih lanjut, Mugiyanto menyebut pengusiran itu mencerminkan watak otoriter pemerintah Malaysia. "Argumen mereka membuat saya sedih. Terakhir kali saya mendengar penjelasan macam itu sekitar 20 tahun yang lalu, ketika indonesia masih di bawah rezim otoriter. Hal itu masih terjadi di Malaysia saat ini."

BBC Indonesia mengutip pernyataan dari Maria Chin Abdullah, Ketua Bersih 2.0 yang sedianya tampil bersama Mugiyanto dalam forum Yellow Mania.

"Ini sebuah skandal. Pelanggaran terang-terangan terhadap kebebasan berekspresi," kata Maria Chin. "Kami mengutuk keras pemerintah Malaysia atas tindakan ini, dan menuntut mereka memberikan penjelasan terbuka, mengapa mereka mendeportasi Mugiyanto," tegasnya.

Pernyataan senada juga termuat dalam rilis pers yang dipublikasikan di laman Facebook Bersih 2.0. Dalam pernyataan itu, Bersih 2.0 menyebut tindakan pemerintah Malaysia itu "tidak matang" dan "pendek akal".

Meski dicekal, Mugiyanto akhirnya tetap bisa berbicara dalam forum Yellow Mania, melalui layanan Skype.

Pengacara HAM asal Malaysia, Eric Paulsen mencatat ini bukan pertama kalinya pemerintah Malaysia melarang aktivis progresif, yang hendak menjadi pembicara dalam forum-forum di negeri jiran itu.

"Aktivis progresif lain seperti pemimpin mahasiswa Hong Kong, Joshua Wong, dan sarjanawan Indonesia, Dr Ulil Abshar Abdalla sebelumnya juga dilarang memasuki Malaysia," kata Paulsen, dilansir The Malaysian Insider.

Kritik keras juga disampaikan, International NGO Forum on Indonesia Development (INFID). Direktur Eksekutif INFID, Sugeng Bahagio, turut mendesak pemerintah Indonesia mengeluarkan surat keberatan atas peristiwa ini.

"Ini bertentangan secara langsung dengan komitmen ASEAN untuk memajukan dan menghormati nilai-nilai hak asasi manusia," kata Sugeng, dalam rilis pers yang dikutip Tempo.co.

Respons berkebalikan datang dari Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Herman Prayitno. "Kami mengerti bahwa Mugiyanto telah kembali ke Jakarta, dan kami menghargai otoritas pemerintah Malaysia untuk mendeportasi orang," kata Herman, dilansir Malaysia Kini.

Mugiyanto Sipin, merupakan salah seorang aktivis reformasi di masa senjakala Orde Baru. Pria yang karib disapa Mugi itu merupakan salah seorang aktivis yang sempat menjadi korban penculikan Tim Mawar Kopasus.

Mugi juga tercatat sempat menjadi Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) selama 2002-2014. Saat ini dirinya menjabat sebagai pelaksana program bidang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di INFID.



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1OQo3O6
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat