Kategorisasi SIM C banjir komentar di linimasa

Seorang Anggota TNI AD mengikuti uji praktek mengemudi untuk mendapatkan Surat Ijin Mengemudi (SIM) di Yon Arhanud Se 8 Kodam V Brawijaya, Sidoarjo, Jawa Timur (22 April 2015).
Seorang Anggota TNI AD mengikuti uji praktek mengemudi untuk mendapatkan Surat Ijin Mengemudi (SIM) di Yon Arhanud Se 8 Kodam V Brawijaya, Sidoarjo, Jawa Timur (22 April 2015).

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan menetapkan aturan baru soal Surat Izin Mengemudi golongan C (SIM C). Menurut rencana, per Mei 2016, SIM C akan dibedakan menjadi tiga kategori berdasarkan besar silinder motor.

"CC (besar silinder) motor sendiri kan berbeda, untuk mengurangi tingkat kecelakaan juga. Karena kan tipe-tipe motor kan ada kecil, sedang, dan besar," kata Kepada Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Anton Charliyan, seputar alasan di balik rencana penerapan aturan itu, dilansir Detikcom (11/1/2016).

Kabar penerapan aturan baru ini sudah berembus sejak Desember 2015. Kabar itu mengacu pada surat pembaruan dari Kepala Korps Lalu Lintas Polri (Kakorlantas Polri) dari Nomor ST/271/II/2015 menjadi Nomor ST/2652/XII/2015, tertanggal 18 Desember 2015.

Merujuk pada kabar itu, SIM C akan dibagi menjadi tiga kategori, yakni:

  • SIM C untuk motor berkapasitas mesin di bawah 250cc
  • SIM C1 untuk mmotor berkapasitas mesin 250cc - 500cc
  • SIM C2 untuk motor berkapasitas di atas 500cc

Di sisi lain, rencana itu juga menuai kritik. Salah satunya, datang dari Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S. Pane.

Neta menyebut bahwa pembagian SIM C itu ilegal. "Peraturan baru, penggolongan SIM C itu tidak memenuhi aspek legalitas atau hukum karena hanya merupakan keputusan kakorlantas Polri," kata Neta, dilansir Pikiran Rakyat (10/1).

Neta menegaskan untuk urusan sebesar ini diperlukan payung hukum, berupa undang-undang. Pasalnya, aturan SIM sudah termuat dalam undang-undang Lalu Lintas dan Aturan Jalan (LLAJ)--belum menyertakan kategorisasi SIM C.

Bila mengacu pada undang-undang No.22/2009. Pada pasal 80 (ayat d), SIM C sekadar dijelaskan untuk "mengemudikan sepeda motor".

Lebih lanjut, Neta menyarankan Kapolri untuk segera memerintahkan Kakorlantas Polri mencabut keputusannya tersebut. Ia menyarankan, bila Polri hendak membuat aturan baru, maka langkah yang mesti diambil adalah dengan merevisi UU LLAJ.

"Jadi peraturan itu akan menjadi masalah baru. Jika memang hendak membuat aturan seharusnya Polri segera merevisi UU LLAJ," ujar Neta.

Di media sosial, rencana penerapan aturan ini, telah membawa kata kunci "SIM C" dalam topik tren Twitter Indonesia, Senin pagi (11/1).

Akun @TMCPoldaMetro (dikenal milik Traffic Management Center Polda Metro Jaya), lebih kurang menyebut peraturan ini belum diterapkan dan masih berupa rencana. @TMCPoldaMetro berjanji akan berbagi informasi, bila kelak ada perkembangan seputar rencana ini.

Adapun akun pseudonim berpengaruh, @Negativisme, terpantau mendukung kebijakan ini. "Di Indonesia, sih banyak pemilik motor, bahkan moge (motor gede) yang meskipun CC motornya gede, CC otaknya mini. Makanya suka seenak udel-nya di jalanan," tulis akun yang punya lebih dari 109 ribu pengikut itu.

Namun, ada juga sejumlah komentar miring, misalnya sejumlah tweeps turut menyoroti proses pembuatan SIM yang cenderung berbau kolusi. Atau yang biasa disebut dengan istilah "nembak".

Beberapa kicauan lain juga mempertanyakan urgensi kebijakan ini. Berikut beberapa komentar tweeps di linimasa Twitter.



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1VYeL1V
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat