Kasus pelanggaran HAM berat menunggu penuntasan Kejaksaan Agung

Anggota Koalisi Peringatan Hari HAM melakukan aksi kamisan ke-423 dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/12). Jokowi memerintahkan Jaksa Agung menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.
Anggota Koalisi Peringatan Hari HAM melakukan aksi kamisan ke-423 dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/12). Jokowi memerintahkan Jaksa Agung menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Jaksa Agung, HM Prasetyo, agar menyelesaikan warisan persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu, agar tak membebani Indonesia.

"Masalah ini harus segera dituntaskan, ada proses yang harus segera kita lakukan dan segera kita putuskan," kata Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (5/1) seperti dilansir Setkab.go.id.

Dikutip dari Tempo.co, Jokowi juga meminta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan untuk memimpin koordinasi itu. Selama ini, pemerintah dinilai lamban dalam menyelesaikan kasus HAM masa lalu. Padahal Komnas HAM telah merekomendasikan 10 kasus pelanggaran HAM berat yang harus ditindaklanjuti. Namun pemerintah lebih cenderung menyelesaikan kasus HAM dengan jalan rekonsiliasi.

Pada peringatan Hari HAM Sedunia, Desember lalu, Jokowi menyerukan upaya rekonsiliasi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. "Kita harus punya keberanian untuk melakukan rekonsiliasi atau mencari terobosan penyelesaian, baik melalui jalur-jalur yudisial maupun nonyudisial," ujarnya seperti dikutip dari Republika.co.id.

Saat kampanye menuju kursi Presiden pada 2014, Jokowi menggelontorkan janji-janji terkait HAM. Bersama Jusuf Kalla, sesuai ditulis Kompas.com, mereka berkomitmen akan menyelesaikan kasus kerusuhan Mei, Trisakti, Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, dan Tragedi 1965. Tapi tak disebut apa mekanisme penyelesaian kasus-kasus HAM berat.

Dalam Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat yang dilansir Komnas HAM pada Desember 2014, ada 10 kasus yang telah selesai diselidiki dan perlu ditindaklanjuti. Wujud penyelesaian yang direkomendasikan bermacam-macam. Sepuluh kasus tersebut beserta penyelesaian adalah;

Kasus 1965-1966

Penyelesaiannya: Jaksa Agung diminta menindaklanjuti hasil penyelidikan ini dengan penyidikan. Bisa juga diselesaikan melalui mekanisme non yudisial

Penembakan Misterius 1982-1985

Penyelesaiannya: Jaksa Agung diminta segera menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan KUHAP dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Kasus Tanjung Priuk 1984-1985

Penyelesaian: Pemerintah diminta menuntaskan semua aspek masalah ini. Kepada Panglima TNI, direkomendasikan memeriksa seluruh personil yang terlibat sesuai dengan hukum.

Kasus Talangsari 1989

Penyelesaian: Jaksa Agung diminta menindaklanjuti temuan ini dengan penyidikan dan penuntutan. DPR dan Presiden juga diminta mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc untuk mengadili kasus ini.

Penghilangan Orang Secara Paksa

Penyelesaian: Jaksa Agung diminta menindaklanjuti hasil penyelidikan ini dengan penyidikan. DPR dan Presiden juga diminta mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc untuk mengadili kasus ini.

Kasus Kerusuhan Mei 1998

Penyelesaian: Jaksa Agung diusulkan menyidik kasus ini sebagaimana sesuai UU 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. DPR dan Presiden didesak segera membetuk Pengadilan HAM ad hoc untuk mengadili kasus ini.

Kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II

Penyelesaian: Mengusulkan Jaksa Agung menindaklanjuti kasus ini sesuai UU 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kejaksaan juga diminta menyidik kasus ini sesuai dengan temuan Tim Gabungan Pencari Fakta. Pemerintah diminta menindak aparat TNI dan Polri yang menghalangi proses penyelesaian tiga kasus ini.

Kasus Papua 2001

Penyelesaian: Jaksa Agung diminta segera menyidik kasus ini.

Kasus Abepura Papua

Penyelesaian: Kejaksaan Agung diminta menangani kasus ini sejak penyidikan hingga penuntutan. Pemerintah juga diminta meninggalkan pendekatan represif dan mengutamakan dialog.

Kasus Timor-Timur

Penyelesaian: Kejaksaan Agung diminta menyidik pelaku yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat dalam kasus ini. DPR dan pemerintah juga didesak membentuk Pengadilan HAM yang berwenang mengadili perkara pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengacu kepada hukum nasional dan internasional.



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1JtakdL
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat