Jika tak divestasi, Freeport dinyatakan ingkar

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Front Nasionalisasi Freeport Kota Salatiga menggelar aksi teatrikal nasionalisasi freeport di Salatiga, Jawa Tengah, Senin (21/12/2015). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah untuk segera menasonalisasi Freeport.
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Front Nasionalisasi Freeport Kota Salatiga menggelar aksi teatrikal nasionalisasi freeport di Salatiga, Jawa Tengah, Senin (21/12/2015). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah untuk segera menasonalisasi Freeport.

14 Januari 2016 adalah batas akhir pengajuan penawaran saham PT Freeport Indonesia kepada pemerintah. Tapi, hingga tiga hari jelang tenggat waktunya, masih belum ada tanda-tanda Freeport akan menyampaikan penawarannya.

Perusahaan tambang asal Amerika Serikat yang beroperasi di Tanah Papua itu pun terancam wanprestasi atau ingkar.

Freeport, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, memiliki waktu mengajukan penawaran selama 90 hari terhitung sejak 14 Oktober 2015 kemarin.

Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya (ESDM) pun akan mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan surat peringatan kedua kepada Freeport.

Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Ciruss) Budi Santoso menilai surat peringatan kedua yang dikeluarkan Kementerian ESDM memang sudah tepat diberikan kepada Freeport.

Karena, menurut Kontrak Karya Freeport, ketentuan divestasi tidak bersifat tetap, sehingga harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

"Freeport tidak bisa menghindar dari hal itu. Kalau tidak dipatuhi, maka bisa menjadi wanprestasi dan jadi pertimbangan (bagi pemerintah) untuk tidak memperpanjang lagi," kata Budi kepada Kontan.co.id, Minggu (10/1/2016).

Konsekuensi yang didapat setelah surat peringatan kedua, yakni peringatan ketiga lalu dinyatakan default atau lalai. Setelah itu ada terminasi kontrak.

Kewajiban divestasi Freeport mengacu ke PP 77/2014 sebesar 30 persen. Dalam beleid itu mengatur tiga jenis kategori divestasi.

Jika perusahaan tambang milik asing hanya melakukan kegiatan pertambangan maka divestasi sebesar 51 persen. Kemudian jika perusahaan tambang itu melakukan kegiatan pertambangan dan terintegrasi dengan pengolahan dan pemurnian maka divestasi sebesar 40 persen.

Apabila perusahaan itu melakukan kegiatan tambang bawah tanah (underground) maka divestasi 30 persen.

Divestasi itu pun dilakukan bertahap, pada tahun ini Freeport wajib melepas 20 persen saham dan di 2019 sebesar 10 persen saham. Lantaran pemerintah sudah memiliki 9,36 persen saham maka tahun ini divestasi sebesar 10,64 persen

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno berharap, proses sdivestasi dapat melibatkan BUMN, karena pihaknya telah menyiapkan dua BUMN pertambangan, yakni PT Antam (Persero) dan PT Inalum (Persero) untuk menyerap divestasi tersebut.

Kementerian BUMN juga baru saja membentuk kesepakatan antara dua BUMN itu dengan PT Bukit Asam (Persero) dan PT Timah (Persero) untuk proses divestasi saham Freeport.

"Kalau ada divestasi, kami dari pihak BUMN diberikan kesempatan juga untuk bisa membeli saham yang akan didivestasikan," kata Rini seperti yang dilansir okezone.com.

Rini tidak mempermasalahkan mengenai turunnya harga tembaga (copper) saat ini, di mana menjadi harga yang paling terendah sejak 2009. Namun, potensi wilayah tambang milik Freeport Indonesia masih bisa memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian Indonesia.



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1OWA1Wz
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat