Jejak korupsi jajaran elit partai

erpidana kasus korupsi dana penyelenggaraan Ibadah haji Suryadharma Ali menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (11/1) malam.
erpidana kasus korupsi dana penyelenggaraan Ibadah haji Suryadharma Ali menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (11/1) malam.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin menghukum 6 tahun penjara dan denda Rp300 juta terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali. Mantan Menteri Agama era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini didakwa menyalahgunakan wewenang dalam penyelenggaraan ibadah haji 2010 hingga 2013. Akibat perbuatannya negara dirugikan Rp27,28 miliar dan 17,9 riyal Saudi.

"Menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Kerugian negara dibayarkan paling lama sejak perkara ini diputuskan," kata Hakim Ketua Aswijon saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, seperti dilansir CNN Indonesia, Senin (11/1).

Terpidana kasus dugaan korupsi proyek Hambalang yang juga mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, memasuki mobil tahanan sebelum meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu, 17 Juni 2015.
Terpidana kasus dugaan korupsi proyek Hambalang yang juga mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, memasuki mobil tahanan sebelum meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu, 17 Juni 2015.

Vonis terhadap Suryadharma ini menambah deretan para petinggi parpol yang masuk jeruji karena tindak korupsi. Pada 2014 lalu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga mengganjar hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp300 juta terhadap Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat.

Selain itu, majelis juga mengharuskan Anas membayar uang pengganti kerugian negara Rp57,5 milliar. Menurut Ketua Majelis Hakim, Haswandi, Anas terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah dan tindak pidana pencucian uang terkait proyek Hambalang dan Proyek APBN lainnya.

Tak terima dengan hukuman itu, Anas banding. Pengadilan Tinggi menolak banding Anas. Namun anehnya, Pengadilan Tinggi justru mengurangi hukuman Anas menjadi 7 tahun penjara denda Rp300 juta.

Masih tak puas dengan putusan Pengadilan DKI, Anas mengajukan kasasi.

MA menolak kasasi yang diajukan Anas. Dan sebaliknya, Anas justru memperberat hukuman Anas menjadi 14 tahun penjara ditambah denda Rp5 miliar subsider satu tahun empat bulan kurungan dan ditambah membayar uang pengganti Rp57,59 miliar subsider empat tahun kurungan. Tak hanya itu, majelis hakim MA juga mencabut hak dipilih untuk menduduki jabatan publik.

Terpidana Luthfi Hasan Ishaaq bersiap melaksanakan salat Jumat di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat, 19 September 2014.
Terpidana Luthfi Hasan Ishaaq bersiap melaksanakan salat Jumat di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat, 19 September 2014.

Selain Suryadharma dan Anas ada juga nama Luthfi Hasan Ishaq, mantan Presiden PKS. Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Desember 2013 itu, majelis hakim menghukum Luthfi 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

"Menyatakan Luthfi Hasan Ishaaq terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) secara bersama-sama," kata Ketua Majelis Hakim Gusrizal Lubis itu seperti dikutip Kompas.

Luthfi bersama rekannya, Ahmad Fathanah, terbukti menerima suap Rp1,3 miliar dari Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman, terkait kepengurusan penambahan kuota impor daging sapi. Uang itu diterima Luthfi ketika masih menjabat anggota Komisi I DPR dan Presiden PKS.

Tak terima dengan hukuman itu Luthfi banding. Namun upaya untuk meringankan hukuman pada banding ini sia-sia. Pada April 2014, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta malah menguatkan putusan Pengadilan Tipikor.

Tak puas dengan putusan itu, Luthfi mengajukan kasasi pada September 2014. MA menolak kasasinya dan memperberat hukuman Luthfi menjadi 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider kurungan 6 bulan. Selain itu, majelis juga mencabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik.

Terdakwa kasus dugaan suap untuk mengamankan kasus Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho di Kejaksaan Agung, Patrice Rio Capella (kiri) melambaikan tangan pada kuasa hukumnya usai menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (21/12).
Terdakwa kasus dugaan suap untuk mengamankan kasus Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho di Kejaksaan Agung, Patrice Rio Capella (kiri) melambaikan tangan pada kuasa hukumnya usai menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (21/12).

Sementara di jajaran sekretaris jenderal ada nama Patrice Rio Capella. Rio dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp50 juta oleh Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Desember 2015.

Hakim menganggap bekas Sekretaris Jenderal Partai NasDem itu terbukti secara sah dan meyakinkan selaku anggota DPR periode 2014-2019 dan Sekjen Partai Nasdem menerima suap dari Evy Susanti, istri muda gubernur non aktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

Rio, kata hakim, terbukti menerima Rp200 juta dari Evy melalui Sisca (staf di kantor pengacara OC Kaligis) pada 22 Mei 2015 di Planet Hollywood Cafe Hotel Kartika Chandra. Dari jumlah yang diterima sebanyak Rp 50 juta diserahkan Rio kepada Sisca.



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1SfjD3D
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat