Jalan panjang menuju Keppres MotoGP 2017

Juara dunia MotoGP 2015 Jorge Lorenzo menampilkan aksi eksibisi di Sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada 1 Desember 2013
Juara dunia MotoGP 2015 Jorge Lorenzo menampilkan aksi eksibisi di Sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada 1 Desember 2013

Indonesia secara prinsip mendapat hak tuan rumah ajang balap motor bergengsi MotoGP mulai 2017. Menuju ke sana, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sebagai wakil pemerintah Indonesia telah mengeluarkan surat jaminan (Letter of Intent) pada Oktober 2015.

Surat jaminan itu adalah payung hukum pertama. Sementara payung hukum kedua adalah surat Keputusan Presiden (Keppres) Joko Widodo (Jokowi) yang masih ditunggu hingga kini.

Itu sebabnya pihak Sirkuit Sentul di Jawa Barat, lokasi MotoGP 2017 akan digelar di Indonesia, enggan bicara banyak apabila Keppres belum terbit. Begitulah Lola Moenek, Manajer Umum Sentul, mengatakan kepada Beritagar.id pada November 2015. Tapi perempuan berusia 59 ini optimistis Keppres bakal terbit.

Namun menjelang tenggat 30 Januari 2016 untuk mengikat kontrak dengan Dorna, penguasa hak komersial MotoGP, Keppres belum juga terbit. Bahkan pada Senin (11/1/2016), disebutkan Keppres membutuhkan tiga syarat. Sentul harus memenuhinya sebelum Keppres MotoGP bisa terbit.

Tiga syarat itu mengemuka seusai rapat terbatas soal MotoGP 2017 dan Asian Games 2018 di Kantor Kepresidenan, Jakarta. Dilansir laman Kementerian Sekretariat Negara, Jokowi minta kalkulasi beberapa alternatif sirkuit.

Beritasatu mewartakan, tiga syarat yang diminta Jokowi adalah rencana induk (master plan) Sirkuit Sentul, rancangan kontrak dengan Dorna, dan surat pernyataan kepemilikan Sirkuit Sentul.

Menurut Kemenpora Imam Nahrawi, rencana induk perubahan Sirkuit Sentul belum pernah diserahkan kepada pemerintah. Sentul pun diminta mencontoh rencana induk yang sudah dibuat panitia penyelenggara Asian Games 2018 di Jakarta dan Sumatera Selatan.

Di dalam rencana induk itu akan terdapat pembangunan fisik sirkuit, tribun penonton, trek, dan fasilitas akomodasi. Sementara soal rancangan kontrak dengan Dorna, pemerintah minta penjelasan soal mekanisme pembayaran.

Soal dana ini menjadi penting lantaran ada unsur dana pemerintah (APBN) bakal masuk ke swasta murni (pihak Sentul). Itu sebabnya Jokowi minta pihak berwenang mengkaji dengan baik dan benar.

Pihak Sentul diberi waktu seminggu untuk memenuhi tiga syarat itu. Maklum, tenggat dengan Dorna makin dekat.

"Kami beri waktu hingga satu pekan supaya setelah itu bisa kami koreksi. Sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak Dorna Sport," kata Gatot S Dewa Broto, Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, dikutip Detikcom.

Apakah ini jalan mundur soal kemungkinan Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP 2017? Jokowi tidak menyatakan begitu. Tapi bekas walikota Solo dan gubernur DKI Jakarta ini minta momentum dimanfaatkan dengan maksimal demi pariwisata Indonesia.

Gatot, seperti ditulis VIVA, masih yakin satu lomba MotoGP 2017 bakal digelar di Indonesia.

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kanan) membahas persiapan menggelar MotoGP 2017 dan Asian Games 2018 bersama Menpora Imam Nahrawi (tengah) dan Ketua Komite Olimpiade Indonesia Erick Thohir (kiri) di Jakarta, 11 Januari 2016
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kanan) membahas persiapan menggelar MotoGP 2017 dan Asian Games 2018 bersama Menpora Imam Nahrawi (tengah) dan Ketua Komite Olimpiade Indonesia Erick Thohir (kiri) di Jakarta, 11 Januari 2016


from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1mRRLWf
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat