Jakarta pecahkan rekor laporan suap

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok seusai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Juli 2015.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok seusai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Juli 2015.

Pemerintah DKI Jakarta memecahkan rekor suap (gratifikasi) yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengembalikan suap yang mereka terima ke KPK. Nilainya mencapai Rp10 miliar. Kedua SKPD tersebut yakni Dinas Perumahan dan Gedung Pemda, serta Dinas Bina Marga.

Menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama, yang menerima gratifikasi adalah beberapa kepala bidang. Pejabat penerima lalu melaporpada atasannya masing-masing. Selanjutnya Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda, Ika Lestari Aji, serta Kepala Dinas Bina Marga, Yusmada melaporkan kepada Ahok, sapaan akrab Basuki.

Gratifikasi tersebut didapat dari honor membeli lahan untuk pengadaan rumah susun (rusun). " Ibu Ika ketakutan, dia lapor ke saya. Katanya kepala bidangnya terima duit lapor ke dia," ujarnya seperti dikutip dari Beritajakarta.com. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda mengembalikan gratifikasi sekitar Rp9,6 miliar. Sementara Dinas Bina Marga mencapai Rp300 juta.

Pejabat lain yang mengembalikan adalah Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati, Rp50 juta serta beberapa uang dollar Amerika. Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan disebutnya mengembalikan gratifikasi kurang lebih Rp300 juta.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said pernah melaporkan pemberian sebuah berlian senilai Rp 4 miliar kepada KPK. "Rekor gratifikasi hampir Rp 4 miliar berbentuk berlian. Sudirman Said yang lapor," ujar Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono kepada Liputan6.com, pada Desember 2015. Tapi si pemberi suap tak disebutkan.

Jakarta memang rawan suap. Saat Abraham Samad memegang komando komisi anti rasuah, ia sempat menyebut, lingkungan Pemerintah DKI Jakarta rawan suap. Pasalnya, 70 persen gerak perekonomian di Indonesia ada di Ibu Kota. Menurut Samad, nilai APBD DKI Jakarta 2014 yang mencapai Rp72 triliun rawan disunat di sana-sini. Jadi, penggunaannya harus diawasi ketat. "Penyakit sama semua dari Sabang sampai Merauke, memperpanjang birokrasi dan mempersulit perizinan. Ini yang dimanfaatkan untuk menarik keuntungan. Ke depannya, ini yang harus diperbaiki secara maksimal," kata Samad seperti dinukil dari Metrotvnews.com.

September tahun lalu, Ahok telah memecat sebanyak 120 pegawai negeri sipil (PNS). Salah satu alasannya karena menerima suap dan jarang masuk kerja. Selain itu, sebanyak 2.500 PNS telah didemosi atau diturunkan dari jabatannya.

Sekitar 30 PNS lagi yang dalam proses pemecatan. Basuki mengaku tidak mentolerir jika ada PNS yang menerima suap. "Jadi kalau kamu nyolong sedikit saja di Jakarta saya pecat sebagai PNS, bukan pecat sebagai jabatan. Rata-rata terima suap. Kamu terima suap Rp1,5 juta pun saya pecat jadi PNS," kata dia seperti dikutip dari Bisnis.com.



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1mXescl
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat