Hemat anggaran, jumlah PNS bakal dipangkas

PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, November 2015 saat mengikuti peringatan HUT Korpri ke-44 di Lapangan Monas. Menteri PAN RB Yuddy Crisnandi menggagas memangkas sejuta PNS hingga 2019.
PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, November 2015 saat mengikuti peringatan HUT Korpri ke-44 di Lapangan Monas. Menteri PAN RB Yuddy Crisnandi menggagas memangkas sejuta PNS hingga 2019.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi menggagas pemangkasan sejuta pegawai negeri sipil (PNS).

Menurutnya, gagasan ini perlu dilakukan untuk efisiensi penggunaan anggaran belanja pegawai. Ia memperkirakan pengkajian rencana rasionalisasi jumlah PNS dan anggaran ini akan memakan waktu kira-kira dua pekan.

Dengan pemangkasan ini, Kementerian PAN-RB akan menurunkan rasio kepegawaian. Saat ini, menurut Yuddy, rasio terhadap jumlah penduduk kan 1,77 persen. "Idealnya di angka 1,5 persen rasio jumlah pegawai pemerintah terhadap jumlah penduduknya," ujar Yuddy Rabu (6/1) seperti ditulis CNN Indonesia.

Saat ini jumlah PNS di Indonesia sekitar 4,5 juta orang. Menurutnya, jika total penduduk Indonesia saat ini kira-kira 250 juta orang, maka idealnya jumlah PNS adalah 1,5 persen dari 250 juta, yakni sekitar 3,75 juta orang. Hal ini berarti perlu ada pemangkasan sekitar 750 ribu hingga sejuta PNS.

"Kira-kira sejuta orang," katanya. Pemangkasan ini diperkirakan akan dilaksanakan hingga 2019.

Alasan utama dari pemangkasan jumlah PNS ini, tutur Yuddy, adalah belanja pegawai yang menyentuh hampir 40 persen dari total anggaran.

Menurut Yuddy, dengan memangkas sejuta PNS, maka anggaran negara yang bisa dihemat mencapai Rp36 triliun per tahun. Dalam APBN 2016, porsi belanja Kementerian mencapai 37,1 persen atau setara Rp784,1 triliun. Sebagain dari duit sebanyak itu digunakan buat membayar pegawai.

Menurut Yuddy, anggaran belanja pegawai semestinya tidak lebih besar dari belanja pembangunan. Perampingan jumlah PNS bisa mengurangi belanja pegawai untuk dialihkan ke belanja pembangunan yang lebih produktif.

"Rata-rata 42 persen anggaran kementerian untuk belanja pegawai. Ada yang belanja pegawai 50 persen itu sudah lampu merah, masa lebih besar daripada belanja pembangunan," kata Yuddy seperti dikutip dari Detik Finance.

Pemangkasan PNS akan dilakukan salah satunya lewat cara alamiah, lewat pensiun. Jumlah PNS yang pensiun misalnya 125 ribu sampai 150 ribu, tidak semuanya diganti dengan merekrut PNS baru.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN RB, Herman Suryatman kepada Liputan6.com menyatakan, moratorium perekrutan CPNS hingga lima tahun ke depan akan menggunakan pendekatan negative to zero growth.

Zero growth berarti pengadaan PNS sejumlah PNS yang pensiun. Sedang negative to zero growth pengadaan PNS bisa lebih sedikit dari jumlah PNS yang pensiun.

Belanja pegawai adalah pos paling nomor 4 yang menguras duit negara. Dalam nota keuangan RAPBN 2015, yang dilansir Kompas.com alokasi anggaran belanja pegawai mencapai Rp340 triliun. Belanja pegawai pemerintah pusat saja mencapai Rp263,9 triliun.



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1JvARai
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat