Golkar: Munas atau musnah

Bila konflik tidak segera diselesaikan, Golkar bisa musnah.
Bila konflik tidak segera diselesaikan, Golkar bisa musnah.

Proses hukum dalam konflik Partai Golkar boleh saja satu-persatu berakhir. Keputusan pengadilan tingkat akhir di Mahkamah Agung (MA), sudah turun. Namun ternyata, proses hukum tak bisa serta merta menghakhiri perseteruan kubu Aburizal Bakrie (Ical) versus kubu Agung Laksono.

MA, Oktober 2015 lalu memenangkan gugatan kubu Ical, atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM, yang mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono. Dalam keputusannya, MA antara lain memerintahkan MenkumHAM, membatalkan SK pengesahan kepengurusan Golkar kubu Agung.

Selain itu, menyatakan kepengurusan Golkar yang sah adalah hasil Musyawarah Nasional (munas) Riau 2009. Ketua Umum terpilih dalam munas Riau adalah Aburizal Bakrie, Wakil Ketua Umum Agung Laksono, dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menaati putusan MA. Ia membatalkan SK kepengurusan Golkar kubu Agung. Namun, tidak otomatis kepengurusan Golkar kubu munas Bali yang diketuai Ical menjadi sah sebagai pengurus Golkar di mata pemerintah.

Yang terjadi malah, saat ini tak ada satu kepengurusan Golkar pun yang legal sesuai ketentuan UU Partai Politik. Kepengurusan versi Munas Riau sudah habis masa tugasnya pada akhir 2015. Sementara MenkumHAM belum memberikan SK pengesahan kubu Ical.

Alasannya sederhana: putusan MA tak meminta MenkumHAM mengesahkan kubu Ical. Yasonna minta konflik Golkar diselesaikan sesuai AD/ART.

Tanpa ada kepengurusan yang sah, saat ini Golkar ibarat hanya tinggal nama sesuai akta pendirian partai. Namun tak bisa melakukan aktivitas politik apapun. Akibatnya, konflik makin meluas dan terkesan tak ada yang bisa mengerem.

Para senior Golkar, seperti Ketua Dewan Pertimbangan Akbar Tanjung, B.J. Habibie, Jusuf Kalla, Siswon Yudho Husodo, juga Ketua Mahkamah Partai Golkar (MPG), Muladi, mendesak agar para elite Golkar segera melakukan munas untuk mengatasi konflik. Permintaan serupa diajukan Agung Laksono, serta Poros Muda Golkar.

Akbar mendesak diadakan Munas pada 2016, dengan kepentingan praktis. Yaitu menyongsong pilkada serentak tahap 2 yang akan dilaksanakan Februari 2017. Bila tak ada kepengurusan yang disahkan MenkumHAM sampai akhir tahun ini, kader Golkar bisa dipastikan tidak bisa ikut pilkada tahap 2 tersebut.

Sekadar catatan, pada pilkada serentak tahap pertama, 9 Desember 2015, Golkar tak bisa memenuhi target yang dipatok. Dari 264 daerah yang menyelenggarakan pilkada, Golkar menargetkan bisa menang di 59 persen daerah.

Kenyataannya, karena konflik yang terjadi, Golkar hanya mampu menyiapkan jago di 116 daerah, dan meraih 18 persen kemenangan. Padahal pada pilkada periode 2009-2014, Golkar memenangi 54 persen dari daerah yang diikuti.

Meski demikian, desakan untuk melakukan munas pada 2016, ditolak mentah-mentah kubu Ical. Alasannya, dalam rapat konsolidasi antara elite Golkar kubu Ical dengan para Ketua DPD I di Sanur, Bali, Senin (4/12/2015), telah mengambil beberapa keputusan. Antara lain, menolak diadakannya munas sebelum 2019.

Selain itu, memberi teguran kepada Akbar Tanjung sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai, yang terus melakukan upaya untuk diadakannya munas pada 2016.

Keputusan lainnya adalah Golkar kubu Ical pindah haluan, dari oposisi yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), menjadi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Nurdin Halid, keinginan para pengurus DPD I Golkar merapat ke pemerintahan didasarkan pada pertimbangan historis. Golkar sejak lahir sudah menempatkan diri sebagai partai pemerintah.

Banyak yang menilai merapatnya kubu Ical ke pemerintah, adalah strategi agar kepengurusan kubu Ical mendapatkan pengesahan dari MenkumHAM. Setidaknya itulah yang disampaikan oleh Muladi, Ketua MPG.

Namun strategi ini, dinilai tidak ampuh untuk menyelesaikan konflik Golkar yang sesungguhnya. Sebab, sejak awal kubu Agung sudah menyatakan mendukung pemerintah. Kalau memang mau mendukung pemerintah, ya kubu Ical bisa mendukung kubu Agung dengan sejumlah syarat, dan konflik selesai sejak lama.

Namun konflik dua kubu ini bukan sekadar soal keinginan mendukung pemerintah belaka. Tapi juga soal rivalitas serta pengaruh. Dan konflik berkepanjangan ini sudah mengakibatkan social political damage. Golkar sudah mengalami kehancuran tingkat tinggi. Perpecahan terjadi di tingkat elite, fraksi di DPR, sampai kepengurusan di daerah.

Penyebab utama konflik berkepanjangan Golkar sesungguhnya tak jauh dari ego pemimpin kedua kubu. Keduanya merasa pemilik Golkar yang sah. Padahal salah satu partai tertua di Indonesia ini diakui atau tidak, adalah bagian dari asset dan sekaligus liability demokrasi Indonesia. Golkar juga milik kader muda dan konstituennya, yang ingin merasakan perubahan paradigma dalam organisasi kepartaian.

Bila Ical dan Agung masih menginginkan Golkar bersatu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah keduanya legowo, mundur. Selanjutnya, menyerahkan kepemimpinan Golkar pada kaum muda, melalui munas yang demokratis.

Munas gabungan atau munas rekonsiliasi, akan menjadi pilihan terbaik untuk menyelesaikan konflik. Mengutip penuturan Muladi, bila konflik tidak segera diselesaikan, pada pemilu 2019 Golkar akan jadi dinosaurus.

Bila pada masa lalu, Golkar masih punya beberapa pilihan untuk menyelesaikan konflik, seperti jalur politik, hukum, kekeluargaan, sampai islah. Kali ini pilihannya tinggal satu: munas. Tanpa Munas, golkar akan musnah.



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1OEfNyD
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat