Dua tantangan Netflix di Indonesia

Reed Hastings, salah satu pendiri dan kini menjabat sebagai CEO Netflix
Reed Hastings, salah satu pendiri dan kini menjabat sebagai CEO Netflix

Kehadiran Netflix di Indonesia--dan 130 negara lain di dunia per Kamis (7/1/2016)-- disambut topik tren di media sosial. Namun, berita baik bagi pencinta film televisi maupun bioskop ini, masih dibayangi kabar buruk lainnya. Terutama di Indonesia.

Pertama, soal sensor film. Kebijakan sensor film di Indonesia menyebutkan, "Setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum wajib disensor terlebih dahulu oleh LSF (Lembaga Sensor Film)". Demikian bunyi Pasal 24, Peraturan Pemerintah No. 18/2014 tentang Lembaga Sensor Film.

Film-film yang bisa ditonton melalui layanan Netflix, tak melalui proses penyensoran seperti yang disebutkan dalam aturan pemerintah. Dilansir detikINET, Kepala Humas dan Pusat Informasi Kementerian Kominfo, Ismail Cawidu, menyatakan perangkat hukum dan pelaksana bagi LSF untuk menyortir serbuan film di internet, ternyata belum siap.

"Harusnya memang melalui sensor LSF. Tapi perangkat kita belum memadai, jadi kita masih belum memasuki wilayah (film digital) tersebut," ungkap Dody kepada detikINET, Kamis (7/1/2015).

Dody mengakui, kondisi ini harus segera diantisipasi oleh LSF dan Kemkominfo. Ia berharap pembahasannya bisa rampung pada 2016, karena semua film yang beredar di Indonesia harus melewati sensor LSF.

Salah satu kekhawatiran dalam isu sensor ini adalah konten berbau pornografi. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, menyatakan akan bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan untuk membahas soal ini. Ia juga mengagendakan bertemu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

"Kalau dengan Pak Anies soal konten, kalau sensor film segala rupa itu akan kita bicarakan dengan KPI, stakeholder-nya banyak sekali. Saya tahu mengenai masalah ini, tapi sekarang saya sedang tata, coba dirapikan...," tuturnya dilansir Viva.co.id.

Netflix harus mendaftar ke Kominfo

Isu lainnya yang akan dihadapi layanan pengaliran (streaming) film dan serial televisi ini adalah perizinan. Menurut Ismail Cawidu, jika dilihat dari layanan yang diberikan, Netflix masuk ke dalam penyelenggara sistem elektronik.

Karena itu, saat Netflix masuk ke Indonesia, keberadaannya diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Sistem dan Transaksi Elektronik No. 82/2012. PP tersebut, menurut Ismail Cawidu, mewajibkan semua penyelenggara sistem elektronik mendaftar ke Kominfo.

"Jadi Netflix itu harus daftar, karena dia melayani publik dan mendapat pemasukan dari masyarakat Indonesia," tegasnya, seperti dikutip detikINET. Meski demikian, belum diketahui apakah pihak Netflix sudah mendaftarkan layanannya ke pemerintah Indonesia.

Saat ini hingga sebulan ke depan, Netflix memang masih memberi layanan ujicoba atau trial tak berbayar. Namun, dalam aturan dimaksud, penyelenggara sistem elektronik diwajibkan mendaftar sebelum layanan tersebut mulai digunakan publik.

Sementara, salah satu persyaratan seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menkominfo No. 36/2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik, adalah NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), baik bagi bagi pendaftar berbentuk Badan Hukum, maupun perorangan.

Netflix, perusahaan yang berkedudukan di Los Gatos, California, Amerika Serikat itu, rasanya tak mungkin memenuhi persyaratan pendaftaran dimaksud, jika tak memiliki badan hukum di Indonesia.

Mungkinkah Netflix melalui dua tantangan ini? Apa yang akan terjadi jika tantangan ini jadi batu sandungan bagi Netflix di Indonesia?

Menkominfo Rudiantara yang akrab disapa Chief RA, menyatakan kehadiran Netflix harus bisa disikapi pemerintah dengan bijak. Kalau perlu, menurutnya, mengubah aturan main di lintas industri.

"Bagaimana kita deal dengan teknologi seperti Netflix ini, kita harus lihat kemaslahatannya terhadap masyarakat Indonesia lebih banyak atau enggak," katanya yang dilaporkan detikINET.

Dia menegaskan, tak mau bersikap reaktif menghambat kemajuan teknologi asalkan bermanfaat bagi masyarakat.



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1ISQLeK
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat