Daftar kekalahan pahit Pemerintah DKI di pengadilan

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyapa anak-anak saat peresmian Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Intiland Teduh Karet Tengsin, Jakarta, Rabu (30/12).
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyapa anak-anak saat peresmian Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Intiland Teduh Karet Tengsin, Jakarta, Rabu (30/12).

Rentetan kasus yang dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di pengadilan tak selalu berakhir mulus. Dalam sejumlah kasus, Pengadilan ternyata memenangkan gugatan lawan Pemda, seperti kasus Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Jakarta.

Kinerja bagian Hukum dianggap sebagai faktor yang membuat Pemda keok di pengadilan. Walhasil, perombakan pegawai pun dikaitkan dengan penanganan kasus yang tengah dihadapi pemerintah.

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama melakukan perombakan besar-besaran PNS di lingkungan Balai Kota Jakarta, termasuk Biro Hukum, Jumat (8/1/2016). Kepala Biro Hukum sekarang adalah Sri Rahayu yang telah memasuki masa pensiun pada Desember 2015.

"Target penggantinya yang lebih berani aja. Untuk lebih banyak litigasi," kata Ahok dikutip Merdeka.com, Jumat (8/1/2016).

Masalah hukum dan gugatan masyarakat yang mengalir ke Pemprov DKI misalnya sengketa bekas Kantor Wali Kota Jakarta Barat dengan Yayasan Sawerigading. Ada juga sengketa di Meruya Barat dengan PT Portanigra, sengketa dengan PT Copylas, hingga masalah tanah Waduk Ria Rio dengan ahli waris Adam Malik.

Aset tanah DKI Jakarta menjadi incaran banyak pihak. Berdasarkan data 2013 yang belum diaudit, dari total aset Rp405 triliun, sekitar Rp271 triliun berupa tanah.

Akibat lemahnya pendataan dan bukti hukum, banyak lahan milik pemerintah DKI yang lepas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berpotensi kehilangan aset tanah hingga Rp7,9 triliun akibat telah beralih ke pihak ketiga.

Berikut daftar kasus di pengadilan yang berujung pada kekalahan pemerintah provinsi DKI Jakarta:

SMAN 3 Jakarta

Ahok mencopot Retno Listyarti karena dianggap melakukan tindakan indisipliner. Di hari pertama pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA dan sederajat pada Senin, 14 April 2015, Retno meninggalkan peserta didiknya di SMAN 3 Jakarta.

Retno berada di SMAN 2 Jakarta untuk menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, dan Ahok yang melakukan peninjauan pelaksanaan UN.

Retno juga meladeni permintaan wawancara langsung sebuah stasiun televisi. Retno berdalih kedatangannya dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI).

Retno dicopot dari jabatannya sebagai kepala sekolah pada tanggal 8 Mei 2015. "Padahal Bu Retno seharusnya serahkan saja kepada Kepala Dinas," kata Ahok dikutip Viva.co.id.

Retno mengajukan gugatan terhadap surat keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan DKI terkait pemberhentiannya sebagai kepala sekolah ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 4 Agustus 2015. Ia menggugat dengan sembilan alasan antara lain keputusan pemberhentian yang dianggap berlebihan.

Pada sidang Jumat (8/1/2016) hari ini, Pengadilan mengabulkan gugatan Retno. Dikutip CNNIndonesia, Hakim Ketua Tri Cahya menyatakan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian dan Pemindahan Retno batal dan diperintahkan untuk dicabut. Hakim juga memerintahkan Pemerintah merehabilitasi nama baik serta mengembalikan Retno menjadi kepala sekolah.

Stadion BMW

Pembangunan Taman Bersih, Manusiawi dan Wibawa (BMW), di kawasan Sunter Jakarta Utara berlarut-larut karena sengketa lahan. Dalam lahan Taman BMW ini direncanakan dibangun stadion sebagai pengganti Stadion Lebak Bulus di Jakarta Selatan.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta ternyata membatalkan dua sertifikat tanah seluas 12 hektare yang akan digunakan Pemprov DKI untuk stadion pada 15 Januari 2015. Pegadilan memenangkan gugatan PT Buana Permata Hijau.

Tidak menyerah atas keputusan PTUN, Pemprov DKI Jakarta banding. Pada Juni, Pemprov DKI Jakarta di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) akhirnya memenangkan gugatannya atas lahan BMW.

Kantor Wali Kota Jakarta Barat

Mahkamah Agung memutuskan bahwa PT Sawerigading adalah pemilik sah lahan eks Gedung Wali Kota Jakarta Barat. Berdasarkan amar putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung No 19 PK/Pdt/2006, Pemprov DKI harus mengembalikan lahan kantor walikota Jakarta Barat ke Yayasan Saweri Gading dan harus membayar sewa tanah selama 29 tahun sebesar Rp40 miliar.

Kantor lama Wali Kota Jakbar dibangun tahun 1970 dan dua tahun kemudian pembangunan selesai. Bangunan yang terdiri dari tiga blok dengan ketinggian enam lantai dan tanahnya disertifikatkan tahun 1982.

Pada tahun yang sama, muncul gugatan kepemilikan atas tanah kantor tempat berdirinya kantor wali kota. Nurudin Sjahadat, pengurus Yayasan Sawerigading, mengajukan gugatan dengan sejumlah bukti pembebasan atas tanah itu dari penggarap lamanya, dan mengaku telah mengurus pengesahan kepada pemerintah.

Yayasan Sawrigading juga menggugat kepemilikan Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat di Jalan S Parman. Tapi, gugatan akhirnya ditolak melalui Peninjauan kembali (PK).

Penyegelan Taman Ria Senayan

Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa penyegelan pembangunan mal Taman Ria Senayan yang dilakukan Pemrov DKI tidak sah pada 29 Januari 2013. Vonis ini diketok pada 8 Agustus 2012 lalu ini melalui ketua majelis hakim Paulus Effendi Lotulung serta hakim anggota Achmad Sukardja dan Supandi.

Kasus bermula saat pengembang mal PT Ario Bimo Laguna Perkasa memegang surat Izin Konstruksi Menyeluruh (IKM) yang dikeluarkan oleh Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) DKI Jakarta.

Pada 27 Juli 2010, Pemprov DKI Jakarta membekukan izin tersebut.

PT Ario Bimo Laguna menggugat Pemprov DKI Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada 18 Januari 2011, PTUN Jakarta mengabulkan seluruh permohonan dan membatalkan SK No 84\/2010 yang membekukan Surat Keputusan Kepala Dinas No 39\/IP-STR\/VI\/2010.

Upaya hukum pemda DKI sampai tingkat kasasi tak mengubah keputusan.



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1IU7VZF
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat