Cerita Hilmar Farid terpilih jadi Dirjen Kebudayaan

Hilmar Farid, saat bercakap-cakap bersama Beritagar.id, di ruang Dirjen Kebudayaan, Gedung E, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Rabu (6/1).
Hilmar Farid, saat bercakap-cakap bersama Beritagar.id, di ruang Dirjen Kebudayaan, Gedung E, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Rabu (6/1).

Hilmar Farid bercerita tentang terpilihnya dia menjadi Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menggantikan Kacung Marijan.

"Saya tertarik karena ini untuk pertama kalinya dalam sejarah, jabatan Dirjen dilelang," kata lulusan jurusan Sejarah Universitas Indonesia (1993) itu, kepada Beritagar.id di kantornya, gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Rabu (6/1/2016).

Hal yang sama, diungkapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan saat melantiknya 31 Desember lalu. "Hilmar Farid mencatat sejarah untuk pertama kalinya menjalani karier sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan dari non-PNS (Pegawai Negeri Sipil)," kata Menteri Anies.

Nama Fay, demikian ia biasa disapa, sudah tidak asing di kalangan akademisi dan aktivis. Peraih gelar doktor kajian budaya di National University of Singapore ini tercatat pernah menjadi pengajar di Institut Kesenian Jakarta (1995-1999).

Pada tahun 2002-2007, ia memimpin Institut Sejarah Sosial Indonesia. Pria berusia 47 tahun itu juga tercatat sebagai Ketua Perkumpulan Praxis sejak 2012.

Di dunia politik, ia turut membentuk Relawan Penggerak Jakarta Baru (RPJB) yang bertujuan mensosialisasikan Pilkada DKI Jakarta 2012, tanpa keterlibatan politik uang. Kelompok relawan ini juga menjadi salah satu motor pendukung Joko Widodo dan Basuki T. Purnama dalam Pilkada DKI Jakarta 2012.

Jelang pencalonan Jokowi sebagai presiden 2014, Fay juga tercatat menjadi deklarator Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi, salah satu kelompok relawan pendukung Jokowi terbesar. Maret 2014, ia bertindak sebagai Ketua Panitia Simposium Nasional bertajuk "Jalan Kemandirian Bangsa", yang bertujuan menyusun semacam garis besar program pemerintahan Jokowi.

Orang banyak menyebut terpilihnya Fay ini, karena kedekatannya (sebagai relawan) dengan Jokowi itu. Namun Fay membantah."Saya melamar dan mengikuti proses seleksi dari awal hingga akhir," ujarnya.

Ia juga mengaku sama sekali tak melakukan kontak dengan Presiden Jokowi maupun Menteri Anies. Ia mengaku sempat berbicara dengan Teten Masduki, Kepala Staf Kepresidenan--yang pada saat seleksi masih menjabat Tim Komunikasi Presiden . "Cuma memberitahu kalau saya ikutan tes Dirjen ini," katanya.

Apa saja langkah dan strategi yang akan dilakukannya? Berikut petikan wawancaranya bersama Beritagar.id.

Hilmar Farid saat pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Desember 2015.
Hilmar Farid saat pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Desember 2015.

Kenal dengan Jokowi sejak kapan?

Kenal pertama kali waktu beliau masih di Solo. Ada acara waktu itu, kita undang di Salatiga. Saya enggak ingat persis tahunnya, mungkin 2011. Saya terkesan. Wali Kota ini bukan aktivis, bukan juga politisi. Simpel, enggak banyak teori, langsung to the point: kerja.

Dan yang paling penting, keberhasilannya menarik gerbong birokrasi untuk mengikuti langkahnya. Saya ketemu banyak orang (pemimpin) ngomongnya bagus, dan hebat, tapi cenderung mengambil segala sesuatunya di tangannya sendiri, berarti agak gagal nih.

Dalam kasus Pak Jokowi, dia berhasil menarik gerbong birokrasinya aktif. Trus saya baca lagi seneng musik metal. Nah ini, pas (tertawa).

Pernah dua kali mendukung langsung Jokowi (saat Pilkada DKI Jakarta 2012, dan Pilpres 2014), orang berpikir posisi Anda ini hanya bagi-bagi kekuasaan saja. Komentar Anda?

Kalau saya misalnya jadi presiden. Tentu saya pilih orang yang memang sejalan dengan saya. Kan sebagai pemerintah kita punya program yang harus dijalankan. Enggak mungkin kita menjalankan dengan orang yang menentang. Kurang lebih begitu ya. Jadi, buat saya itu pilihan alamiah aja gitu.

Dan itu akan dilakukan semua pemenang pemilu, membentuk pemerintahannya dengan komposisi orang-orang yang dia tahu mengerti programnya dan akan mendukung. Itu sangat wajar.

(Sebelum terpilih menjadi Dirjen Kebudayaan, Hilmar tercatat menjadi Komisaris Krakatau Steel, sejak April 2015).

Saat menyampaikan pidato kebudayaan, Anda menyinggung budaya maritim. Bagaimana konkretnya?

Ini bukan ide yang tiba-tiba muncul. Sejak zaman Gus Dur sebetulnya sudah dipikirkan. Bagaimana caranya menghidupkan kembali budaya (atau tradisi) maritim yang sejak lama hilang. Hanya saja, sekarangmendapat momentum karena dirumuskan secara eksplisit di dalam program politik, poros maritim (di era Jokowi).

Nah, kekurangannya, saya sebut di pidato (kebudayaan) itu, poros maritim bukan perkara teknis. Bukan perkara misalnya: kurang kapal, kurang pelabuhan, kurang duit, atau kurang tenaga.

Sekarang ada sekitar 16 kementerian lembaga tumpang tindih memperebutkan laut. Dari segi itu (jumlah kementerian), bukan perlu ditambah, tapi perlu dikoordinasi. Kita enggak kekurangan soal program, tenaga, atau duit. Tapi ada masalah besar dengan kemampuan untuk menghimpun elemen-eleman terserak ini di dalam kehidupan maritim, demi menjadi satu kekuatan. Dan itu persoalan kebudayaan.

(Pidato itu berjudul "Arus Balik Kebudayaan: Sejarah sebagai Kritik" disampaikan dalam acara Pidato kebudayaan, yang diselenggarakan Dewan Kesenian Jakarta di Teater Besar, Gedung Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki, 10 November 2014. Sila lihat video dan teks-nya.)

Lalu sekarang mau Anda arahkan ke mana?

Kelemahannya yang terjadi sekarang adalah kesadaran ruangnya: ruang maritim, sangat kurang. 60 persen orang tinggal di pesisir, yang punya kesadaran (ruang maritim) berapa? Bisa dihitung. Kita aja di Jakarta enggak tahu kita tinggal di kota pelabuhan. Jadi untuk mengembalikan itu, prosesnya panjang.

Menurut saya, pemerintah sudah semestinya memainkan peran sebagai fasilitator. Peran sebagai fasilitator juga jangan retorika gitu. Pemerintah dalam mendorong (kesadaran ruang maritim) betul-betul dipikirkan secara strategis: intervensi apa yang akan dilakukan.

Gimmick seperti Sail ini, Sail itu, penting untuk memperkenalkan, tapi harus ada sesuatu yang jauh lebih substansial. Sehingga mampu menghidupkan (kesadaran ruang maritim) itu kembali.

Kalau begini, mau enggak mau, harus ketemu salaman dengan kementerian dan lembaga lain. Mulai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Angkatan Laut, kita di sini (Kemendikbud), Kementerian Desa yang punya program nelayan.

Pidato Anda mirip-mirip dengan pernyataan-pernyataan Jokowi soal poros kemaritiman. Bisa diceritakan?

Kalau soal pidato saya tentang budaya maritim, saya memang memulainya dari statement-nya Pak Jokowi, waktu pelantikan. Pak Jokowi bilang, "kita terlalu lama memunggungi laut." Itu yang saya pakai sebagai titik tolak. Statement itu saya lacak akar historisnya, dan berusaha menjawab dalam pidato saya.

Dalam posisi sebagai Dirjen (sekarang) tugasnya kan juga menerjemahkan. Kalau visinya, Pak Jokowi yang punya: "Jalan Perubahan Menuju Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian."

Jadi bagaimana Anda menerjemahkan itu?

Yah, membangun Indonesia dari pinggiran. Kembali ke identitas sebagai bangsa maritim. Harus dicari bagaimana cara agar identitas maritim itu. Kita (Direktorat Jenderal Kebudayaan) bertugas untuk menjelaskan latar belakangnya (soal kemaritiman).

Catatan redaksi: Fajar W. Hermawan dan Yandi Mohammad Rofiandi, berkontribusi dalam wawancara ini.


from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1Plrsi6
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat