Alasan Setya Novanto menolak diperiksa Kejaksaan Agung

etua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto melambaikan tangan seusai menjalani sidang etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR di Gedung Nusantara II, kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin, 7 Desember 2015. Sidang etik terkait dengan kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto tersebut, berlangsung tertutup selama kurang lebih lima jam.
etua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto melambaikan tangan seusai menjalani sidang etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR di Gedung Nusantara II, kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin, 7 Desember 2015. Sidang etik terkait dengan kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto tersebut, berlangsung tertutup selama kurang lebih lima jam.

Mantan Ketua DPR Setya Novanto menolak pemanggilan Kejaksaan Agung dalam kasus pemufakatan jahat dalam kasus permintaan saham PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden.

Sedianya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Munas Bali itu akan diperiksa hari ini. "Proses pemanggilannya prematur," kata kuasa hukum Novanto, Firman Wijaya seperti ditulis Kompas, Rabu (13/1/2016).

Pemanggilan prematur yang dimaksud Firman karena sebelumnya Kejaksaan Agung sudah berkirim surat ke Presiden Joko Widodo untuk meminta izin memeriksa Novanto.

Karena sudah berkirim surat, kata dia, mestinya Kejaksaan Agung menunggu jawaban presiden. "Kenapa Kejaksaan Agung tidak menghargai lembaga kepresidenan?" ujarnya.

Selain itu, menurut Firman, surat panggilan yang dilayangkan Kejaksaan Agung itu berada di luar otoritas Setya Novanto. Firman menilai permintaan penjelasaan mengenai perpanjangan kontrak lebih tepat ditanyakan ke Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan PT Freeport.

Jika Kejaksaan Agung tetap membutuhkan penjelasan Novanto tentang pertemuan yang selama ini disangkakan, kemungkinan besar pihaknya akan meminta opsi pemberian penjelasan secara tertulis.

Akhir Desember 2015 lalu Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan surat permohonan izin Kejaksaan Agung untuk memeriksa Novanto sudah diterima sehari sebelum hari Natal. "Ya, surat nomor R 78 tertanggal 23 Desember," katanya.

Perlu tidaknya izin presiden ini awalnya sempat menjadi perdebatan. Jaksa Agung Prasetyo awalnya ngotot lembaganya harus minta izin presiden. Dasarnya, pasal 224 Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Pendapat Prasetyo ini disanggah pegiat antikorupsi ICW. Menurut Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz, untuk memeriksa Novanto, Kejaksaan Agung tak usah meminta izin presiden.

Dasarnya, kata Donal, pasal 245 Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Pasal itu menerangkan, permintaan izin dikecualikan apabila orang yang disangkakan itu tertangkap tangan melakukan pidana; melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Ketiga, disangka melakukan tindak pidana khusus.

Dalam kasus Novanto ini, kata dia, Novanto bisa dijerat dengan dugaan melakukan tindak pidana khusus.

Akhirnya, Jaksa Agung berubah pikiran. Katanya setelah melakukan pendalaman UU MD3 itu, Prasetyo sependapat dengan ICW.



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1Rl0DR6
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat