Alasan pungutan dana ketahanan energi ditunda

Petugas melakukan pengisian BBM kendaraan di SPBU Coco Cikini, Jakarta Pusat, Senin (4/1).
Petugas melakukan pengisian BBM kendaraan di SPBU Coco Cikini, Jakarta Pusat, Senin (4/1).

Pemerintah menunda pelaksanaan pungutan Dana Ketahanan Energi dari bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Solar. Harga Premium yang mulai berlaku Selasa (5/1/2016) hari ini menjadi Rp6.950 per liter dan Solar Rp5.750 per liter tanpa beban pungutan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, melalui rilis Selasa (5/1/2015) mengatakan, penundaan ini memberi kesempatan kepada semua pihak untuk terus menyempurnakan persiapan pelaksanaa pungutan ketahanan energi.

"Persiapan berupa landasan hukum yang lebih kuat, persiapan kelembagaan, mekanisme penghimpunan dan pemanfaatan serta komunikasi yang lebih luas dengan stakeholders."

Dikutip Antara, Sudirman mengatakan penghimpunan Dana Ketahanan Energi ditunda untuk menghindari berbagai kontroversi. Konsekuensinya, harga BBM akan dikenakan harga baru yang tidak lagi ditambahi dengan penghimpunan Dana Ketahanan Energi.

Dana Ketahanan Energi mencuat ketika Sudirman mengumumkan penurunan harga Premium dan Solar, 23 Desember 2015 lalu.

Sudirman memperincikan harga baru kedua jenis BBM itu beserta pungutan ketahanan energi. Harga Premium, ketika itu, ditetapkan Rp7.150/liter karena ada pungutan Dana Ketahanan Energi Rp200/liter. Sedangkan harga Solar Rp5.950 per liter termasuk pungutan ketahanan energi.

Menteri ESDM menetapkan harga BBM setiap tiga bulan sekali berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 39/2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4/2015, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 39/2015

Apabila dianggap perlu dapat menetapkan lebih dari satu kali dalam setiap tiga bulan untuk menjaga kestabilan sosial ekonomi, pengelolaanharga dan logistik serta menjamin penyediaan BBM Nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution dikutip Liputan6, mengatakan terlalu banyak perbedaan pendapat mengenai pungutan Dana Ketahanan Energi sehingga harus diserahkan melalui mekanisme APBN. Dana Ketahanan Energi akan diusulkan dalam pembahasan APBN-P 2016 paling cepat Februari mendatang.

Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Pasal 29 dan Pasal 30 menyatakan adanya penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diutamakan untuk energi baru dan terbarukan, demi kemandirian industri energi nasional.

Pendanaan kegiatan ini difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara lain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan dana dari swasta. Syaratnya, diambil dari pendapatan negara yang berasal dari energi tak terbarukan. Istilah Dana Ketahanan Energi menjadi persoalanan karena tidak secara tegas dimuat dalam Undang-undang.

Dilansir CNNIndonesia, Darmin mengatakan pemerintah tidak dapat menggunakan istilah Dana Ketahanan Energi untuk mengutip dana dari masyarakat, meskipun tujuannya demi meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Untuk itu, Darmin mengatakan pemerintah akan mengganti istilah Dana Ketahanan Energi menjadi Dana Pengembangan Energi Terbarukan untuk memuluskan program tersebut.



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1JUAG3i
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat