Adu cepat perkara Novanto di kejaksaan dan kepolisian

Mantan Ketua DPR Setya Novanto mengikuti Rapat Paripurna ke-15 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (18/12).
Mantan Ketua DPR Setya Novanto mengikuti Rapat Paripurna ke-15 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (18/12).

Proses hukum kasus "Papa Minta Saham" yang melibatkan mantan Ketua DPR Setya Novanto terus berlanjut. Kejaksaan dan kepolisian adu cepat menangani perkara Novanto degan aduan berbeda.

Kejaksaan akan memeriksa Novanto pekan depan karena dugaan adanya pemufakatan jahat. Di kepolisian, Novanto akan dimintakan keterangan sebagai pelapor atas dugaan pencemaran nama baik oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan pemeriksaan Novanto dalam kasus dugaan pemufakatan jahat tidak perlu izin Presiden. Ia memastikan pemanggilan Novanto akan dilakukan pada pekan depan.

"Saya sudah perintahkan panggil segera, mungkin minggu depan," kata Prasetyo dilansir Kompas.com, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/1/2016).

Kejaksaan Agung sempat mengirim surat permintaan izin untuk memeriksa Novanto kepada Presiden Joko Widodo. Namun, izin tersebut kini tidak lagi diperlukan karena ada temuan baru dalam penyelidikan perkara tersebut

Kejaksaan menyelidiki kasus Novanto melalui Pasal 12 huruf e dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan tuduhan pasal korupsi alias tindak pidana khusus ini, Novanto sebagai anggota DPR dapat dipanggil dan dimintai keterangan tanpa persetujuan tertulis Presiden.

Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menyatakan pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Adanya persetujuan ini karena berkaitan dengan hak imunitas anggota DPR.

Persetujuan dari MKD kemudian diganti menjadi Presiden melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi, pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden.

Izin dari Presiden itu tak diperlukan ketika anggota DPR disangka melakukan tindak pidana khusus. Hukum pidana khusus merupakan tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, di luar KUHP, di antaranya kasus korupsi.

Kasus Novanto menjadi sorotan publik karena rekaman percakapan dengan pengusaha Reza Chalid dan Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin Maroef. Sudirman Said melaporkan adanya dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden kepada Mahkamah Kehormatan Dewan.

Sidang "opera catut" di DPR berakhir tanpa keputusan karena Novanto menyatakan mundur sebagai Ketua DPR ketika semua anggota Mahkamah Kehormatan Dewan menyatakan bersalah.

Kubu Novanto pun melakukan "serangan balik" dengan mengadukan Sudirman dan Maroef ke polisi. Dalam laporan LP/1385/XII/2015/Bareskrim, keduanya dituduh melakukan tindak pidana fitnah, pencemaran nama baik, penghinaan, dan pelanggaran ITE.

Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, menjadwalkan memeriksa Novanto hari ini, Jumat (8/1/2016). Dikutip Republika, Dirtipidum Bareskrim, Brigjen Carlo Brix Tewu mengatakan, Novanto diperiksa sebagai saksi pelapor.



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1O81gKg
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat