Ada kalanya razia polisi tak perlu surat tugas

Ilustrasi razia kendaraan
Ilustrasi razia kendaraan

Seorang pengendara sepeda motor bernama Fitra Apriliansyah menulis pengalamannya dirazia oleh polisi di kawasan Kalimalang, Jakart Timur. Dalam tulisan di laman Facebook itu, Fitra mendapat perlakuan tak semestinya dari polisi hanya karena menanyakan surat tugas dan kelengkapan razia.

Salahkah Fitra?

Perlu Anda ketahui, polisi memang berwenang melakukan razia. Apalagi ini adalah salah satu langkah preventif kepolisian untuk memperkecil potensi kejahatan. Salah satu fokusnya adalah pencegahan curanmor.

Tapi ada sejumlah hal yang sebaiknya menyertai razia itu. Berikut penjelasannya.

Razia adalah komunikasi dua arah

Komunikasi dua arah artinya, polisi berwenang menanyakan STNK dan SIM Anda. Sedangkan Anda berhak menanyakan surat tugas razia.

Hal itu ditunjukkan dengan jelas dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP 80/2012). Demikian ditulis Hukum Online.

"Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala atau insidental atas dasar Operasi Kepolisian dan/atau penanggulangan kejahatan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas."

Para petugas kepolisian lalu lintas juga wajib memasang papan pengumuman razia sekitar 100 meter sebelum lokasi pemeriksaan. Bila ini tidak dilakukan, termasuk tidak disertai surat tugas, razia tersebut tidak sah.

Polisi berwenang memberhentikan kendaraan Anda secara sepihak

Teknik razia atau penindakan pelanggaran lalu lintas terdapat dalam Vademikum Polisi Lalu lintas, Bab III. Disebutkan, pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas digolongkan menjadi dua:

1. Penindakan bergerak (hunting) yaitu cara menindak pelanggar sambil melaksanakan patroli (bersifat insidentil). Sifat penindakan ofensif terhadap pelanggaran yang tertangkap tangan (Pasal 111) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bagi petugas tidak perlu dilengkapi Surat Perintah Tugas.

b. Penindakan di tempat (stationer) yaitu cara memeriksa kendaraan bermotor dengan posisi statis atau diam. Razia ini dilengkapi Surat Perintah atau sudah direncanakan.

Jadi, bila Anda diberhentikan polisi patroli (penindakan bergerak) dan bersifat insidentil, polisi dibebaskan dari kewajiban surat tugas. Demikian pula tidak dibutuhkan papan "Operasi Rutin."



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1Z1igda
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat