Tinggalkan kegaduhan 2015

Mari tinggalkan kegaduhan 2015
Mari tinggalkan kegaduhan 2015

Dalam hitungan hari, tahun 2015 akan segera tutup buku. Ketika catatan dibuka Januari lalu, tentu tak diharapkan cerita buruk mendominasi isi buku. Tapi, apa boleh buat, catatan 2015 malah diawali dengan kegaduhan politik.

Pada 10 Januari 2015, Presiden Joko Widodo memilih Komjen Budi Gunawan (BG), sebagai calon tunggal Kapolri. Dua hari berikutnya (13/1) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan BG sebagai tersangka korupsi. Geger politik ini tak pernah tuntas sampai 2015 akan berakhir.

Penetapan tersangka BG memang akhirnya kandas di sidang praperadilan. Berkas penyidikan KPK diserahkan ke Polri. Dan penyidikan tidak dilanjutkan karena dilnilai tak cukup bukti. Pada April, BG dilantik jadi Wakapolri.

Selesai? Tidak sepenuhnya. Dua pimpinan KPK yang mengumumkan BG sebagai tersangka, bernasib sial. Ketua KPK, Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, ditetapkan sebagi tersangka oleh Polisi. Konsekuensinya, keduanya harus mundur dari KPK.

Sangkaannya adalah perbuatan masa lalu, jauh sebelum keduanya jadi komisioner KPK. Berkas keduanya kini sudah di Kejaksaan, namun belum dibawa ke pengadilan.

Kegaduhan terjadi juga di kabinet. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, membuat pernyataan pers, menuding salah seorang menteri melecehkan presiden dalam sebuah percakapan. Tudingan tersebut diamini oleh politisi PDIP. Spekulasi muncul, menteri yang dimaksud adalah Menteri BUMN, Rini Soemarno. Namun presiden tak merespon serius kegaduhan ini.

Yang terjadi kemudian adalah reshuffle kabinet. PDIP mendapat tambahan satu kursi menteri. Kegaduhan jeda sejenak. Namun merebak kembali setelah Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, menyerang lintas sektoral. Menteri BUMN, ESDM, dikritik tajam. Wapres bahkan diajak debat terbuka.

Kegaduhan politik (paling) besar, terjadi lagi menutup tahun 2015. Ketua DPR RI, Setya Novanto diseret ke meja sidang Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) karena aduan pelanggaran kode etik. Sang Pengadu, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said. Buktinya, rekaman percakapan antara Sang Ketua bersama pengusaha M. Riza Chalid, dan Presiden Direktur Freeport Indonesia (PTFI), Maroef Sjamsoeddin.

Setya dan Riza dituding bisa membantu mengegolkan perpanjangan kontrak PTFI, dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta meminta saham. Dalam sidang MKD, 9 dari 17 anggota MKD menyatakan Setya melakukan pelanggaran etika sedang, sisanya menyatakan melanggar etika berat.

Ketika Mahkamah rapat untuk menentukan putusan akhir, Setya menyampaikan surat pengunduran dari kursi Ketua DPR. Sidang MKD pun lalu ditutup tanpa vonis.

Setelah lengser dari Ketua DPR, partai asal Setya, Golkar, memutuskan Setya diangkat menjadi Ketua Fraksi Golkar di DPR. Padahal tiga anggota Fraksi Golkar dalam sidang MKD menyatakan koleganya itu melanggar etika berat.

Pemilihan Setya menjadi ketua fraksi memang janggal untuk ukuran awam. Dianggap memutarbalikkan nilai dan etika. Tapi itulah politik, kepentingan lebih tinggi posisinya dibanding etika dan moralitas.

Beragam kegaduhan politik tak membuahkan nilai yang bisa dipetik. Kegaduhan KPK versus Polri, malah dituding sebagai pijakan untuk terus menekan dan melemahkan pemberantasan korupsi. Bahkan dugaan pelemahan sistematis sampai pada pelucutan kewenangan KPK melalui revisi UU KPK, yang akan dibahas pada 2016.

Gaduh di DPR membuat legislatif tidak produktif. Dari 39 (dua RUU disahkan akhir Desember) target program legislasi nasional, hanya 3 undang-undang dirampungkan DPR. Begitupun kegaduhan di kabinet. Kinerja kementerian menjadi tidak fokus.

Penyerapan anggaran 2015 yang nilainya mencapai Rp1.984,1 triliun, menjelang akhir tahun rata-rata baru mencapai 60 persen. Inilah salah satu penyebab kelesuan ekonomi 2015.

Kelesuan ekonomi memang sempat mencekam. Bayangan kembali pada situasi krisis 1998 sempat terlintas. Itu terjadi pada September. Ketika itu, 7 September, satu dolar Amerika setara dengan Rp14.230. Ini nilai rupiah terendah sejak krisis 1998.

Pada 17 Juni 1998 kurs rupiah Rp16.650 dibanding dolar AS. Menjelang akhir tahun rupiah memang belum stabil, nilainya masih sekitar sedikit di bawah Rp14.000. Belum mencapai nilai patokan APBN 2016 yang Rp13.400.

Tekanan ekonomi Indonesia juga diakibatkan musibah tahunan kebakaran hutan. Selama lima bulan hutan terbakar atau dibakar. Yang paling parah di Sumatera dan Kalimantan. Menurut Bank Dunia, setidaknya lebih dari 2,6 juta hektar lahan hangus. Kerugiannya mencapai USD16,1 miliar. Jika tiap dolar dihitung Rp14.000, kerugian ini setara Rp225,4 triliun. Hal ini nilainya sama dengan 1,9 persen PDB Indonesia.

Namun tentu tak cuma catatan buruk yang mengisi buku 2015. Pilkada serentak 9 Desember 2015, menjadi pijakan kemajuan demokrasi Indonesia. Sebanyak 263 daerah dari rencana 269 berhasil menyelenggarakan pilkada, yang relatif aman.

Ada kekecewaan pendukung kepala daerah yang tak terpilih lalu ngamuk, namun jumlahnya tidak besar. Ada sengketa, namun wajar dan diselesaikan dengan mekanisme hukum yang sudah dipersiapkan.

Catatan positif yang lain adalah pembangunan infrastruktur yang mulai berjalan. Kelak yang memiliki jalan bebas hambatan tak hanya di Jawa. Jalan tol Lampung sampai Aceh sudah mulai dibangun. Kalimantan juga demikian. Menyambung Jakarta-Surabaya melalui jalan tol, berjalan sesuai rencana. Dari Jakarta sampai Tegal, Jawa Tengah, sudah tersambung lewat tol.

Tol laut pertama diresmikan Mei lalu. Rute Lampung-Surabaya dilayani kapal Roll on-Roll off (RoRo). Kapal berbobot 15 ribu gross ton ini mampu menampung 200 truk dan sedikitnya 500 penumpang, waktu tempuhnya, sekitar 39 jam. Artinya hemat waktu 50 persen dibandingkan lewat jalur darat.

Pembangunan infrastruktur jalan dan tol laut, menjadi sangat strategis. Bukan hanya untuk transportasi massal, tapi keduanya bisa menjadi urat nadi menuju bangkitnya perekonomian Indonesia. Distribusi barang ke seluruh penjuru nusantara, selama ini masih menjadi kendala dan mengakibatkan ekonomi berbiaya tinggi.

Apa yang telah terjadi pada 2015, akan menjadi pelajaran berharga untuk memasuki 2016 yang lebih kompetitif, akibat berlakunya secara efektif Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tinggalkan kegaduhan 2015, sambut optimisme pada 2016.



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1mihojb
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat