SPBU asing bakal kena kutip Dana Ketahanan Energi

Petugas mengisi bahan bakar minyak (BBM) ke pelanggan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Shell, kawasan Antasari, Jakarta, Rabu, 6 Mei 2015.
Petugas mengisi bahan bakar minyak (BBM) ke pelanggan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Shell, kawasan Antasari, Jakarta, Rabu, 6 Mei 2015.

Pemerintah memutuskan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar turun mulai 5 Januari 2016. Harga premium menjadi Rp7.150 dan solar Rp5.950. Meski demikian, harga keekonomian premium saat ini hanya Rp6.950 per liter, dan solar Rp5.650 per liter, sudah termasuk subsidi Rp1.000 per liter.

Menurut menteri yang mengurusi masalah energi dan sumber daya mineral, harga-harga meleset dari tingkat keekonomian "karena ada pungutan dana ketahanan energi Rp200 per liter untuk premium, dan Rp300 per liter untuk solar."

Wacana mengenai pungutan itu ditembakkan oleh Sudirman Said, pejabat tertinggi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. pekan lalu. Dewan Perwakilan Rakyat pun mengecam rencana tersebut. Dalihnya, belum ada kejelasan dasar aturan.

Terbaru dari polemik ini, Dewan Energi Nasional (DEN) menyarankan pungutan juga dikutip dari BBM selain premium dan solar seperti Pertamax, Pertadex, dan Pertalite. Bahkan, BBM yang dijual oleh stasiun pengisian bahan bakar asing mesti pula dikenai dana ketahanan energi.

"Harus. Kalau tidak, kami akan lebih keras lagi (menegur pemerintah) dari ini," ujar anggota DEN, Rinaldy Dalimi, dikutip Katadata.

Menyangkut ketiadaan dasar hukum, Rinaldy juga mengakuinya. Namun, katanya, "(dasarnya ada) di dalam kebijakan energi nasional mencakup pada Peraturan Pemerintah (PP) No.79/2014."

PP No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, khususnya Pasal 27, menyebutkan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyediakan alokasi dana pengembangan dan penguatan infrastruktur energi yang memadai. Penguatan pendanaan itu dilaksanakan dengan meningkatkan peran perbankan nasional dalam pembiayaan kegiatan produksi minyak dan gas bumi nasional, pengembangan energi terbarukan, dan program hemat energi; menerapkan premi pengurasan energi fosil; dan/atau alokasi anggaran khusus oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal, menganjurkan pemerintah untuk mengutip pajak karbon demi mengembangkan energi baru dan terbarukan ketimbang memungut dana ketahanan yang tidak jelas dasar perhitungannya. Menurutnya, dilansir Katadata, praktik pajak karbon ini lazim sudah di banyak negara maju yang juga mengembangkan energi terbarukan.

"Kami sangat mendukung penetapan carbon tax, bahkan sejak 10 tahun lalu," ujarnya.

Penerapan pajak karbon akan membuat pengguna BBM tidak ramah lingkungan membayar lebih mahal ketimbang bahan bakar yang memiliki faktor emisi rendah. Berdasarkan data lembaganya, angka emisi nasional dari Pertamax tergolong paling rendah atau sekitar 2,15 kilogram karbondioksida per liter. Sedangkan Premium dan Solar memiliki angka emisi 2,16 dan 2,66 kilogram karbondioksida per liter.



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1VqOwB5
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat