Resolusi mental 2016

Selamat tahun baru 2016, selamat meresolusi mental.
Selamat tahun baru 2016, selamat meresolusi mental.

Tak seorang pun bisa menghentikan waktu. Dia terus berjalan membawa kehendaknya. Perlahan tapi pasti, tahun 2016 akan menggantikan 2015, tanpa suara tanpa kata-kata.

Resolusi 2016, itulah yang lazim dituliskan untuk menyambut pergantian tahun. Atmosfer optimisme dipancarkan agar hal-hal positif menyertai dalam menyusuri perjalanan setahun mendatang. Menyingkirkan hal-hal negatif agar kejadian buruk tak terulang.

Pada 2016, akan ada banyak hal yang ikut menetukan hitam putih catatan perjalanan bangsa ini. Begitu memasuki pintu 2016, kita sudah ada di dalam rumah yang bernama MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang efektif berjalan per 1 Januari 2016.

MEA banyak yang menyederhanakan dengan istilah pasar bersama ASEAN. Padahal sesungguhnya, lebih dari itu. Ia mengintegrasikan ekonomi ASEAN dengan basis produksi bersama ke dalam perekonomian global. Pasar tunggal yang dimaksud adalah mewujudkan satu kawasan ekonomi yang kompetitif serta pembangunan ekonomi kawasan yang lebih merata.

Persekutuan ekonomi ASEAN ini, akan memberi dampak positif bagi kita, karena banyak analisa yang menyebut masa depan ekonomi dunia berada di Asia. Namun tentu ada prasyaratnya. Misalnya kesiapan sumberdaya manusia yang kompeten. Kemampuan pelaku bisnis, baik produk barang maupun jasa untuk berkolaborasi.

Pemerintah juga punya peran penting untuk membuat kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung peningkatan daya saing. Tanpa kesiapan yang baik, terbukanya pasar yang dibarengi arus bebas masuknya barang, jasa, investasi serta tenaga kerja berkeahlian khusus, bisa jadi petaka.

Potensi gonjang-ganjing politik tahun depan juga bisa diprediksi, sebab pada 24 Juli 2016, Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti akan pensiun. Berkaca pada 2015, pemilihan Kapolri jadi kemelut politik berkepanjangan, setelah calon terpilih Komjen Budi Gunawan ditetapkan menjadi tersangka korupsi oleh KPK.

Kini Budi Gunawan adalah Wakapolri, ia punya peluang untuk kembali ditunjuk jadi Kapolri. UU Kepolisian memang memberi ruang presiden untuk memperpanjang masa jabatan Kapolri yang pensiun sampai 2 tahun. Namun bila presiden kembali menunjuk Budi Gunawan sebagai Kapolri, bisa dibayangkan kegaduhan politik lalu bakal terulang.

Soal perombakan kabinet, jilid II, bisa diduga bakal terjadi pada 2016. Reshuffle yang sudah diwacanakan sejak berubahnya sikap Partai Amanat Nasional (PAN) dari oposisi menjadi pendukung pemerintah, belum terjadi sampai akhir tahun ini.

Bila reshuffle dilakukan hanya sekadar mengakomodasi kepentingan politik, maka penggantian menteri tidak menjawab persoalan kabinet yang sesungguhnya. Sebab bukan rahasia hubungan antar anggota kabinet selama ini dirasakan publik kurang harmonis. Saling sindir di antara kolega, bahkan sampai perang pernyataan di media. Kondisi tersebut, bukan cuma tidak produktif, tapi juga menimbulkan kesan bahwa menteri A bisa mengurusi kebijakan Menteri B.

Hal yang juga perlu mendapat perhatian lebih serius adalah persiapan Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018, serta Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XIX di Jawa Barat.

Tahun depan berbagai proyek untuk PON sudah harus selesai. Sedang untuk Asian Games, mulai intensif dikerjakan, termasuk pembangunan sarana lomba dan wisma atlet. Pengalaman pembangunan wisma atlet SEA Games XXVI Palembang 2011, membuahkan korupsi dengan tersangka dari eksekutif, legislatif, dan swasta. Hal seperti ini semestinya tidak boleh terulang lagi.

Yang juga tidak kalah penting, pada 2016 akan diisi kesibukan politik menyiapkan pilkada serentak gelombang ke-2 yang akan dilaksanakan Februari 2017. Pilkada serentak gelombang pertama 9 Desember lalu, memberi catatan penting, dari susahnya penyelenggara mendapatkan dana APBD, partisipasi pemilih, sampai sengketa pilkada.

Berbagai persoalan pilkada serentak tersebut sebagian besar bisa diatasi dengan perubahan UU Pilkada. Pendanaan pelaksanakan pilkada diubah dari APBD ke APBN misalnya. Yang pasti perubahan UU pilkada hanya bisa dilakukan pada 2016, agar pilkada 2017, menjadi lebih baik dari gelombang sebelumnya.

Optimisme menjadikan 2016 lebih baik dari 2015, tentu saja tidak akan tercapai bila hanya sekadar membuat resolusi 2016. Yang paling dibutuhkan adalah resolusi mental. Yaitu membuat resolusi 2016 dengan terlebih dahulu mengubah mentalitas.

Mentalitas koruptif, tak mampu memahami etika dan tersesatkan oleh kepentingan politik sesaat harus dibuang ke tempat sampah.

Selamat tahun baru 2016, selamat meresolusi mental.



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1Oum0ZE
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat