Publik ingin Jokowi-Kalla tak lagi kompromi dengan partai

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan arahan kepada menteri-menteri dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/12).
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan arahan kepada menteri-menteri dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/12).

Masyarakat menginginkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tak berkompromi dengan partai politik. Publik juga menginginkan Presiden dan Wakil Presiden lebih cepat mengambil kebijakan.

Hasil kajian Lembaga Founding Father House menyatakan, 23,3 persen responden menginginkan Jokowi-Kalla tak lagi kompromi dengan partai politik. Jawaban ini muncul ketika responden mendapat pertanyaan terbuka tentang harapan terhadap Jokowi-Kalla.

"Kami tidak menyediakan jawaban. Jadi terserah publik mau jawab apa. Nah, publik melihat poin terbesar Jokowi-JK adalah ini," ujar peneliti FFH Dian Permata, dalam diskusi di Senayan, Jakarta, dikutip Kompas.com, Kamis (24/12/2015).

Harapan publik terhadap pemerintah berikutnya adalah lebih tegas dan cepat dalam bersikap serta mengambil kebijakan, 16,4 persen. Publik menilai Jokowi lambat dalam merespon kasus Setya Novanto di Mahkamah Kehormatan DPR. "Opera catut" yang berlarut pada akhirnya membuat Setya mundur dari jabatannya, meski tak jelas keputusan ihwal pelanggaran etiknya.

"Fenomena politik itu bisa dilihat. Ketika kasus MKD, Papa Minta Saham. Berapa lama Jokowi marah-marahnya? Dua minggu kemudian kan? Nah itu salah satu jawaban yang ada di publik," kata Dian.

Publik juga berharap pemerintahan Jokowi-JK di 2016 dapat meningkatkan komunikasi antarmenteri. "Kalau saya lihat dari jawabannya, banyak tentang rajawali kepret. Jadi ada pertempuran antara Rizal Ramli dengan Wapres, Rizal Ramli dengan menteri, dan menteri sama menteri," kata dia.

Survei "Persepsi dan Harapan Publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di 2016" dilakukan pada 31 November-22 Desember 2015. Sampel diperoleh melalui teknik systematic random sampling. Jumlah responden 813 orang yang sudah memiliki hak pilih dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

Tuntutan agar pemerintah lepas dan tak kompromi dengan partai politik sudah muncul dalam berbagai survei. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia pada Januari lalu menunjukkan bahwa mayoritas responden meyakini bahwa Jokowi bekerja tanpa intervensi dari siapa pun, termasuk dari partai politik pendukung.

Peta politik Indonesia, berubah setelah satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dukungan partai politik bertambah cukup bermakna, karena partai yang semula oposisi, kemudian menyatakan mendukung pemerintahan.

Belakangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai merapat ke istana. Sebelumnya, Partai Amanat Nasional (PAN) telah menyatakan secara terbuka mendukung pemerintah.



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1PnBBiQ
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat