Presiden belum puas dengan rekor dwelling time

Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli (kiri), Mehub Ignasius Jonan (kedua kiri), dan Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan) saat mengikuti Rapat Kabinet Terbatas membahas masalah dwelling time di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/12/2015)
Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli (kiri), Mehub Ignasius Jonan (kedua kiri), dan Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan) saat mengikuti Rapat Kabinet Terbatas membahas masalah dwelling time di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/12/2015)

Masih ingat dengan kemarahan Presiden Joko Widodo soal dwelling time? Dikabarkan, pemerintah sudah berhasil menurunkan dwelling time atau waktu tunggu pelayanan kapal dan barang di pelabuhan, termasuk untuk bongkar muat barang, dari 6-7 hari, menjadi sekitar 4,39 hari. Namun rekor itu masih dinilai kurang oleh Presiden.

"Sekali lagi kita tidak bisa main-main lagi dengan yang namanya efisiensi, dengan namanya dwelling time, karena apapun kita telah memasuki era kompetisi, era persaingan antar negara yang memerlukan kecepatan, memerlukan efisiensi untuk meningkatkan competitiveness, meningkatkan daya saing ekonomi kita. Begitu kita lambat, kita tidak efisien, kita akan ditinggal oleh negara-negara yang lain," kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas, seperti dilansir Setkab RI (22/12/2015).

Tren peningkatan dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok terjadi dalam lima tahun terakhir. Pada Oktober 2010, dwelling time tercatat 4,88 hari, lalu meningkat pada Agustus 2011 menjadi 5,75 hari. Pada Juni 2012, malah makin lama, yakni 6,38 hari.

Menteri Perindustrian pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, MS Hidayat, pernah menyebut target dwelling time harus mencapai dua hari. "Kalau kita mau berkompetisi dengan negara di ASEAN, dwelling time ini semestinya dua hari," katanya.

Adapun data dwelling time di Port Klang, Malaysia, hanya membutuhkan waktu 2 hari, di Thailand 2-3 hari, sedangkan di Singapura hanya 1 hari.

Menurut Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli, ada beberapa strategi untuk menurunkan dwelling time. Pertama, mengurangi regulasi yang terlalu ribet. Di antaranya 18 peraturan Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian, 1 peraturan pemerintah, dan 19 peraturan menteri.

Strategi kedua, pembenahan jalur dan pemeriksaan fisik. Ia menyebutkan, ada dua jalur di Bea Cukai. Satu, jalur hijau, digunakan dalam 94 persen pemeriksaan barang. Pemeriksaan lebih cepat karena dilakukan secara acak dan banyak yang sifatnya post audit. Sedangkan sisanya yang 6 persen adalah jalur merah.

Jalur merah ini memerlukan pemeriksaan fisik yang lebih ketat terutama dari importir-importir yang tidak terlalu kredibel. Menko Rizal menyampaikan hal ini akan dirapikan, dan proses pemeriksaan fisik dipercepat. Targetnya, paling lambat bisa selesai jam 12 pada hari berikutnya.

Hal lain terkait pemeriksaan adalah pemberitahuan impor atau manifest. Importir harus mengirimkan, dan memasukkannya sebelum barang datang. Rizal mengakui, masih banyak yang tidak mengikuti aturan ini. "Ya ini akan diberikan sanksi agar lebih cepat dokumen masuk sebelum barangnya tiba," tambah Rizal.

Strategi ketiga, masih menurut Menko Rizal, soal jalur kereta api. "Nah, PT Kereta Api Indonesia sudah membangun rel kereta api, 45% pengerjaannya sudah selesai, diharapkan kereta api pelabuhan ini akan mulai beroperasi akhir Februari 2016," tutur Rizal. Ia menambahkan, dwelling time akan berkurang 40 hari lebih dan kemacetan di Tanjung Priok juga akan berkurang.

Keempat, pengenaan denda atas kontainer. Selama ini biaya simpan kontainer di Tanjung Priok di lini satu, sangat murah, hanya Rp28.500. Karena itu, menurut Rizal, cukup banyak importir yang menyimpan barang dan tidak diangkut keluar, karena biaya penyimpanan kontainer di luar jauh lebih mahal.

Rizal Ramli menyampaikan bahwa Menteri Perhubungan telah mengeluarkan peraturan bahwa penimbunan kontainer paling lama hanya 3 hari setelah pemeriksaan. Setelah itu akan dikenakan denda. Ia menyebutkan, selama ini Pelindo menolak mengenakan denda yang cukup tinggi, Rp5 juta, meski hal ini dapat mengurangi dwelling time.

Rapat terbatas telah memutuskan, Menteri BUMN agar menggunakan sistem denda, dan menentukan dendanya. Prinsipnya, denda harus cukup tinggi agar kontainer ini bisa keluar secepat mungkin. "Kalau kita laksanakan sistem denda ini, dwelling time akan berkurang 40 hari lagi," kata Rizal Ramli.

Yang kelima, menyangkut sistem teknologi informasi. Tagihan Bea cukai sudah dapat dilakukan melalui billing system sehingga pembayaran dapat dilakukan setiap saat. "Nah selama ini, kalau misalnya barangnya datang hari Jumat, ya harus nunggu hari Senin baru bisa bayar. Tapi dengan sistem ini, hari Minggu, hari Sabtu bisa bayar," imbuhnya.

Selama ini, menurut Rizal, sistem Indonesian National Single Window yang merupakan tulang punggung dari sistem informasi ekspor dan impor, masih kurang efektif.

Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Perhubungan berencana aktifkan sistem Inaport. Sistem ini membuat semua data terintegrasi sehingga posisi kontainer bisa diketahui, pemiliknya siapa, dan isinya apa. "Integrated data system ini akan diefektifkan mulai 2016," ungkap Rizal.

Hal lain adalah mengenai mafia pelabuhan. Menko Maritim menyampaikan bahwa Presiden meminta kepada Polri dan Bea Cukai untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap mafia yang beroperasi di pelabuhan.

Beberapa waktu lalu, Menko yang populer dengan jurus "Rajawali ngepret" ini sudah berjanji akan menyelesaikan isu dwelling time lewat tujuh langkah. Termasuk di dalamnya, akan "menyikat" mafia pelabuhan, khususnya di Tanjung Priok, Jakarta.



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1ONSIWv
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat