PPATK bekukan dana terduga teroris Rp2 miliar

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf memberikan keterangan kepada wartawan terkait refleksi akhir tahun PPATK di Jakarta, Senin (28/12).
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf memberikan keterangan kepada wartawan terkait refleksi akhir tahun PPATK di Jakarta, Senin (28/12).

Hingga Mei tahun ini pemerintah membekukan dana sebesar Rp2.083.684.874 milik terduga teroris dan organisasi teroris. Dana tersebut bersumber dari 26 rekening berbeda yang berasal dari 364 individu yang terdaftar sebagai teroris dari PN Jakarta Pusat dan 17 entitas.

"Sampai sekarang ada 364 individu yang sudah tercatat sebagai teroris menurut pengadilan negeri Jakarta Pusat," kata Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf Ali seperti dilansir VOA Indonesia.

Dalam pemantauan dana itu, kata Yusuf, PPATK bekerjasama dengan Australian Transaction Report and Analysis Center (Austrac). Kerja sama tersebut, demikian Kompas menulis, dilakukan untuk mengungkap adanya jaringan teroris di Australia dan Indonesia.

Menurut Yusuf, kebanyakan dana dialirkan ke yayasan di Indonesia. Salah satu pemberi dana tersebut adalah seorang warga Australia berinisial L. Dana yang dialirkan tersebut kemudian didistribusikan.

"(Ada) pihak yang menerima dana itu di Indonesia, (orang itu) tewas dalam konflik di Suriah," kata Yusuf.

Yusuf menjelaskan, dari penelitian yang dilakukan ada lebih dari 130 ribu yayasan di Indonesia. Yayasan itu berafiliasi pada pendidikan, sosial dan keagamaan. "Mungkin, kampanyenya (si L) pada donatur (di luar Australia) adalah sumbangan amal. Ternyata dari situ mengalir ke yayasan di Indonesia," ujarnya.

Sumber dana untuk kegiatan terorisme, menurut Yusuf, bukan hanya dari aliran dana luar negeri tetapi juga sedekah dan infaq sesama anggota. Termasuk juga dari perampokan.

Menurut Yusuf, sejak Februari 2012, Indonesia masuk dalam blacklist atau public statement oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FAFT) atau lembaga internasional pengawasan anti-pendanaan terorisme dan pencucian uang sebagai negara paling berisiko soal pendanaan terorisme dan pencucian uang. FAFT mengeluarkan peringatan kepada dunia agar berhati-hati melakukan transaksi perbankan dan keuangan dengan Indonesia.

Namun pada 2015, FAFT mengeluarkan Indonesia dari grey area negara yang tak patuh pada implementasi Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1267 dan 1373. Dalam pertemuan di Brisbane, Australia, kemarin, Indonesia dinilai telah lulus uji kepatuhan.

Pada 2014, PPATK berhasil membekukan aset milik tiga teroris yang masuk dalam daftar PBB. Mereka terafiliasi dengan teroris Al Qaeda dan Taliban.

"WNI yang tercatat di UN Security Council 1267 ada 17 nama, tiga di ataranya sudah dibekukan asetnya," kata Wakil Kepala PPATK Agus Santoso seperti dikutip Detik.



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1IzD7Nw
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat