Peresmian PLTS terbesar, di antara topik energi terbarukan

Presiden Joko Widodo (tengah), saat meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang diresmikan di Kupang, NTT, Minggu (27/12).
Presiden Joko Widodo (tengah), saat meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang diresmikan di Kupang, NTT, Minggu (27/12).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Independent Power Producer Pembangkit Listrik Tenaga Surya (IPP PLTS) berkapasitas 5 Megawatt, di Desa Oelpuah, Kupang Tengah, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Minggu, (27/12/2015).

PLTS ini merupakan yang terbesar di Indonesia, dengan nilai investasi USD 1,2 juta. Pengerjaannya dilakukan oleh PT LEN Industri (Persero).

Dikutip Tempo.co, Presiden Jokowi menyebut pembangunan PLTS ini demi mengatasi masalah listrik di NTT. "Pembangunan PLTS ini merupakan terbesar untuk membantu NTT atasi masalah listrik," kata Jokowi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineal, Sudirman Said, menjelaskan bahwa NTT masih mengalami defisit listrik sebesar 40 persen. "Kekurangan daya listrik bisa teratasi dengan PLTS ini," katanya.

Melalui Facebook, Jokowi juga menyebut bahwa pemerintah berencana memperbesar penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional.

"PLTS seperti ini, nantinya akan dikembangkan terutama di pulau-pulau yang sulit terjangkau oleh pembangkit listrik dari sumber fosil," demikian tertulis pada laman resmi Presiden Jokowi.

Sekadar informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mencanangkan program pembangunan PLTS berkapasitas 5 ribu Megawatt (MW). Menurut rencana, program ini akan diluncurkan dalam ajang Bali Clean Energy Forum (Bali, 11-12 Februari 2016).

Dikutip BeritaSatu (22 Desember 2015), Ketua Tim percepatan Energi Baru Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, William Sabandar, menjelaskan pasokan listrik yang berasal dari energi surya itu akan dibangun selama lima tahun ke depan.

Namun, Wiliam belum memerinci daerah yang akan menjadi lokasi pembangunan. Adapun biayanya diperikirakan akan mencapai USD 7 miliar.

Wiliam juga menyebut bahwa pendanaan akan memaksimalkan dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk melibatkan institusi non perbankan. "Nanti OJK (Otoritas Jasa Keuangan) akan memfasilitasi bagaimana sektor energi bisa dibiayai. Jadi ada kerjasama Kementerian ESDM dan OJK," ujarnya.

Sementara itu, seperti dilansir CNN Indonesia (22 Desember 2015), Menteri ESDM, Sudirman Said, mengungkapkan ambisinya menjadikan Indonesia sebagai inisiator penggunaan energi bersih di kawasan Asia Tenggara dan dunia.

"Saya mau tarik ke belakang konteksnya bahwa energi kita harus dibangun dari tiga pertimbangan mulai dari aspek legal atau konstitusi. Kedua, mengenai platform pemanfaatan energi (fosil) yang makin lama makin habis. Serta aspek ketiga mengenai kolaborasi global. Maka dari itu, kita ingin membuka dialog yang mendorong adanya reform atau aliansi dalam tiga hal tadi," tutur Sudirman



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1Ou1zCp
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat