Peluang amnesti buat Din Minimi

Kepala BIN Soetiyoso (paling kanan,berdiri) berfoto bersama dengan kelompok bersenjata Din Minimi di Aceh Timur, Aceh, Selasa (29/12). Mereka sepakat berdamai dan menyerahkan 15 pucuk senjata api dan amunisi.
Kepala BIN Soetiyoso (paling kanan,berdiri) berfoto bersama dengan kelompok bersenjata Din Minimi di Aceh Timur, Aceh, Selasa (29/12). Mereka sepakat berdamai dan menyerahkan 15 pucuk senjata api dan amunisi.

Tarik ulur antara Polri dan BIN soal amnesti buat Din Minimi belum tuntas. Polri ingin memproses Din Minimi karena ada 14 kasus yang diduga melibatkan kelompoknya.

"Termasuk pembunuhan, perampokan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Anton Charliyan Rabu (30/12) seperti ditulis Detik.com. Anton menambahkan, jika kasus pidana Din tidak diusut, maka akan menjadi pelajaran hukum yang buruk bagi masyarakat luas.

Menurut Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso menilai, kelompok bersenjata Din Minimi bukanlah kelompok separatis. Ia menyimpulkan hal itu setelah berbincang dengan Din Minimi dan mengetahui semua syarat yang diajukan. "Bisa saya simpulkan, kelompok Din Minimi bukan separatis yang mau memisahkan diri dari NKRI, bukan merampok, menyulitkan masyarakat," kata Sutiyoso, Selasa (29/12) seperti ditulis Kompas.com.

Sutiyoso mengungkapkan, kelompok Din Minimi adalah kelompok yang kecewa terhadap elite Gerakan Aceh Merdeka (GAM) karena lupa mementingkan kesejahteraan masyarakat Aceh setelah mendapat posisi di pemerintahan daerah. Dugaan Sutiyoso makin menguat karena enam syarat yang diajukan kelompok Din Minimi menyiratkan kekecewaan itu.

Dalam wawancaranya dengan Metrotvnews.com Sutiyoso membeber enam tuntutan Din.

1. Lanjutkan proses reintegerasi, perjanjian damai MoU Helsinksi

2. Kesejahteraan para janda korban dan mantan GAM dijamin oleh pemerintah

3. Kesejahteraan anak-anak yatim piatu korban dan keluarga mantan GAM dijamin kepastiannya oleh pemerintah

4. KPK menyelidiki dugaan penyelewengan dana APBD oleh Pemda Aceh.

5. Ada pemantau indenpenden dalam Pilkada Aceh pada 2017

6. Pemberian amnesti kepada seluruh anggota kelompok Din Minimi yang menyerahkan diri

Pemintaan Amnesti ini diiyakan oleh Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. "Tentunya kalau memang kepala BIN mengusulkan adanya amnesti, sebenarnya ini sudah ada yurisprudensinya," ujar Pramono di kantornya, Rabu (30/12) seperti dikutip dari Detik.com.

Saat SBY jadi Presiden, dia menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi Kepada Setiap Orang yang Terlibat Dalam Gerakan Aceh Merdeka. "Memang Kepala BIN mengusulkan (pemberian amnesti), tapi harus dapat masukan dari DPR," ujar Pramono, seperti dikutip dari Kompas.com.

Ketua Komisi Hukum DPR Aziz Syamsuddin menyatakan, secara hukum amnesty itu bisa dipertimbangkan. "Kami tunggu masukan dari pemerintah untuk beri amnesti ke pihak-pihak itu," kata Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin, Rabu (30/12) kepada Detik.com.

Menurut Aziz, jika amnesti itu diberikan, harus ada janji dari Din Minimi serta kelompoknya untuk tidak mengulangi kejahatannya. "Bisa saja diberikan. Tentu dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku," ucap politikus Golkar ini.

Salah satu mekanisme yang bisa menjadi dasar amnesti adalah Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi Kepada Setiap Orang yang Terlibat Dalam Gerakan Aceh Merdeka.

Dalam diktum pertama poin (a) Keputusan Presiden itu disebut, amnesti dan abolisi diberikan kepada setiap orang yang terlibat dalam GAM. Baik yang belum atau telah menyerahkan diri. Diktum kedua menyebut, dengan pemberian amnesti, maka semua akibat hukum pidana terhadap semua orang dihapus.

Namun dalam diktum keempat ditulis, Keputusan Presiden ini tak berlaku bagi mereka yang melakukan tindak pidana yang tidak terkait langsung dengan GAM. Atau Terlibat GAM dengan senjata setelah berlakunya Keputusan Presiden ini.



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1Ra1UJ6
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat