Papua pun butuh kepastian atas bisnis Freeport

Gubernur Papua, Lukas Enembe (berbatik cokelat), bersama Ketua KONI Pusat Tono, Suratman (kedua kanan), dan perwakilan Muspida setempat saat membuka Musornas KONI 2015 di Jayapura, Papua (28/11/2015)
Gubernur Papua, Lukas Enembe (berbatik cokelat), bersama Ketua KONI Pusat Tono, Suratman (kedua kanan), dan perwakilan Muspida setempat saat membuka Musornas KONI 2015 di Jayapura, Papua (28/11/2015)

Gubernur Papua, Lukas Enembe, berharap pemerintah pusat segera memberi kepastian atas bisnis PT Freeport Indonesia (PTFI) di Papua. Ia berencana menyampaikan masalah yang berkaitan dengan Freeport dan posisi Pemprov Papua, kepada Presiden Joko Widodo yang akan berkunjung ke Papua akhir tahun ini.

Lukas Enembe tak spesifik menyinggung soal perpanjangan kontrak PTFI. Didampingi Direktur Utama PTFI, Maroef Sjamsoeddin, dalam acara "open house" perayaan Natal di kediamannya, ia mengatakan Jakarta harus bicara yang sama tentang Freeport yang telah dibangun dengan investasi yang besar.

"Kami tidak bicara kontrak Freeport harus segera dinyatakan diperpanjang. Waktunya sudah diatur dalam UU. Untuk mencapai itu butuh tahapan dan prosedur panjang. Karena itu perlu kepastian untuk melakukan tahapan itu," katanya sebagaimana dikutip Antaranews.com, Jumat (25/12/2015) lalu.

Dilansir Suara Pembaruan pada awal Desember, Gubernur Lukas pernah menyatakan keyakinannya bahwa Jakarta akan memperpanjang kontrak perusahaan pertambangan milik negeri Paman Sam itu.

"Saya pikir cepat atau lambat pemerintah pasti akan memperpanjang kontrak PT Freeport. Ini memang rumit dan harus melihat dari berbagai macam aspek. Andaikata ditutup, siapa yang mau kerja di sini. Saya yakin pasti diperpanjang, cuma waktunya apakah sekarang atau nanti, itu yang kita belum tahu," kata Lukas, Rabu (2/12).

Saat itu Lukas mengakui, ekonomi Papua hingga kini masih sangat bergantung pada sektor pertambangan. Freeport menyumbang 46 persen dari pendapatan domestik bruto Provinsi Papua. Sedangkan Kabupaten Mimika hampir 91 persen dari pendapatannya bergantung pada Freeport.

"Bayangkan kalau kontrak Freeport tidak diperpanjang. Belum lagi kami punya karyawan asli warga Papua yang bekerja di Freeport sekitar 7.700 orang. Kalau kepastian kontrak Freeport tidak segera diberikan pemerintah, maka sudah tentu akan berdampak pada ekonomi Papua," katanya di sela kunjungannya ke Tembagapura, Mimika.

Namun kali ini dia juga menegaskan, keberadaan Freeport tidak hanya berdampak terhadap pembangunan ekonomi di Papua dan secara nasional, tetapi juga terhadap politik dan Negara Kesatuan RI.

Tertarik saham Freeport

Pada kesempatan malam Natal itu, Pak Gubernur juga menyatakan ketertarikannya memiliki 10,46 persen saham Freeport yang akan didivestasi. Tetapi, menurut dia, masih dikaji cara terbaik untuk mendapatkan saham tersebut, terutama pendanaannya.

Belum diketahui secara pasti, berapa nilai di balik 10,64 persen saham tersebut. Menurut perkiraan mantan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Rozik Boedioro Soetjipto, pada November 2014 silam, nilai 10 persen saham Freeport berkisar USD2 miliar atau kurang lebih Rp27 triliun dengan kurs saat ini.

"Kalaupun akhirnya pemerintah memperpanjang kontrak Freeport di Papua, maka Pemda (Pemerintah Daerah) mengharapkan mendapat 10 persen dari 30 persen saham yang direncanakan akan didivestasikan. Kami masih mengkaji masalah itu, terutama tentang pendanaannya," katanya.

Menurut laporan Merdeka.com (27/12), Lukas menyinggung model yang digunakan untuk Blok Mahakam di Kalimantan Timur. Lukas berpendapat, model Blok Mahakam yang menyertakan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Kalimantan Timur sebagai pemilik 10 persen saham, bisa saja ditiru.

"Yang jelas kami tidak memberikannya kepada swasta. Kami masih mencari cara yang terbaik," tegasnya.

Freeport memang punya kewajiban melepas 30 persen sahamnya. Sejauh ini, pemerintah baru mengantongi 9,36 persen saham Freeport, sehingga perusahaan tambang bawah tanah tersebut masih harus melepas 20,64 persen sahamnya dalam dua tahap lanjutan.

Untuk tahap awal, Freeport diberi tenggat hingga 14 Oktober 2015 untuk mengajukan penawaran. Meski sudah telat dan sempat diberi peringatan, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan, Freeport masih punya waktu hingga Januari 2016.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 77/2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), Pemerintah mendapat prioritas pertama untuk menawar saham Freeport. Pemerintah punya waktu 90 hari sejak tanggal penawaran ditetapkan, 14 Oktober 2015, atau setahun setelah terbitnya PP 77/2014.

Jika pemerintah tak berminat, maka prioritas berikutnya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lalu Pemerintah Daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau perusahaan swasta nasional.

Sementara, Kementerian BUMN telah mempersiapkan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) untuk membeli saham divestasi Freeport tersebut. Menurut Menteri BUMN, Rini Soemarno, Antam berpengalaman di bidang pertambangan, sedangkan Inalum secara keuangan sangat kuat.



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1Tm9TlI
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat