Membaca sinyal Jokowi merombak kabinet

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan arahan kepada menteri-menteri dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/12).
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan arahan kepada menteri-menteri dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/12).

Isu perombakan kabinet kembali mencuat menjelang penutupan akhir tahun ini. Satu kata reshuffle keluar dari Presiden Joko Widodo dianggap sebagai sinyal kuat adanya perombakan para menteri.

Sinyal reshuffle jilid II dari Jokowi, begitu Detik.com menulis, Senin (28/12/2015). Sinyal itu muncul dalam acara silaturahmi dengan para kepala desa dan perangkat desa di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (26/12/2015).

Tempo.co menuliskan judul menteri lamban, pasti diganti. Jokowi mengatakan sangat mudah memutuskan merombak susunan kabinet dengan melihat indikator kinerja yang selalu dicatat dalam buku rapor menteri.

"Saya selalu memantau pembangunan-pembangunan infrastruktur di daerah karena ini sangat penting. Jika saya monitor penggarapan jalan terasa lambat, saya langsung tanya mengapa lambat. Dijawab ada masalah pembebasan tanah, saya langsung telepon Menteri Agraria agar segera menyelesaikan persoalan itu. Saya beri waktu 1,5 bulan, kalau belum juga dikerjakan maka saya beri rapor merah. Itu yang nanti kena reshuffle. Begitu cara saya bekerja," kata Jokowi.

Perombakan kabinet menjelang pergantian tahun juga pernah diungkapkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli. "Kemungkinan sebelum akhir tahun ada reshuffle jilid dua, di mana Pak Jokowi akan memilih orang-orangnya di bidang hukum dan ekonomi," kata Rizal dikutip Kompas.com.

Jokowi merombak lima pos menteri plus sekretaris kabinet pada 12 Agustus lalu, menjelang setahun masa pemerintahannya.

Perombakan jilid pertama ini memasukkan Darmin Nasution sebagai Menko Ekonomi, Rizal Ramli sebagai Menko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Polhukam, Thomas Lembong Menteri Perdagangan, Sofyan Djalil sebagai Kepala Bappenas/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet.

Perombakan kabinet jilid I bisa dibilang lebih diwarnai hasil evaluasi performa menteri, ketimbang alasan politis. Tapi pada isu reshuffle jilid II, Jokowi seperti dipaksa melakukan perombakan kabinet, lebih karena alasan politis.

Isu perombakan kabinet mengemuka ketika Partai Amanat Nasional menyatakan secara terbuka mendukung pemerintah pada September lalu. Belakangan, Partai Keadilan Sejahtera "merapat" dengan partai pendukung setelah pertemuan pengurusnya dengan Presiden Jokowi.

Ihwal kinerja kementerian serta lembaga setingkatnya, pernah dirilis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kementerian dan lembaga yang memperoleh nilai A adalah Kementerian Keuangan; Komisi Pemberantasan Korupsi; Kementerian Kelautan Perikanan; serta Badan Pemeriksa Keuangan.

Di posisi paling buncit dengan nilai CC adalah Kejaksaan Agung. Nilai CC juga diperoleh Kementerian Pemuda dan Olahraga; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; serta Kementerian Tenaga Kerja.



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1NKugri
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat