Masih ada 70 kapal nelayan gelap menunggu ditenggelamkan

Pekerja melintas di depan baliho bergambar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bertuliskan 'Mana Kapal yang Lain ?' di depan gedung Kementerian Kelauatan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 10 Desember 2014.
Pekerja melintas di depan baliho bergambar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bertuliskan 'Mana Kapal yang Lain ?' di depan gedung Kementerian Kelauatan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 10 Desember 2014.

Susi Pudjiastuti, menteri eksentrik yang mengomandani bidang kelautan dan perikanan, benci nelayan gelap. Buktinya, hingga hampir pengujung tahun, 107 kapal pencuri ikan telah ditenggelamkan. Tapi pula, masih ada stok di 'gudang'. Dilansir Republika, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan masih ada 70 kapal yang menunggu ditenggelamkan. Puluhan kapal itu terbukti melanggar tidak pidana penangkapan ikan ilegal.

Menurut Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja, seluruh kapal itu masih dalam proses hukum setelah memasuki fase kasasi.

"Pengadilan ada prosesnya. (Kami) berharap bisa memenangkan perkara lagi. Ada 70 kapal yang masih dalam proses (pengadilan)," ujarnya.

Tyas Budiman, Direktur Penanganan Pelanggaran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, mengatakan sejak Oktober 2014 setidaknya terdapat 177 kapal yang telah ditangkap: 86 dari Indonesia dan 91 lainnya terdiri atas kapal asing.

Kemungkinan besar, jumlah kapal yang akan ditenggelamkan akan terus bertambah. Pasalnya, kebijakan tersebut masih akan terus berlanjut.

Di bawah komando Menteri Susi, Indonesia menjadi "nomor 1 (dalam hal) pemberantasan Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing di dunia.

Ia pada akhir November lalu menggap urusan IUU tidak lagi berkaitan dengan satu atau dua negara belaka, tapi bersifat internasional. "Kami ingin seluruh negara-negara di dunia, khususnya United States, memasukkan IUU fishing ini menjadi trans-nasional crime," ujarnya dikutip Kompas.

Kepada Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pun sikapnya demikian. Menurutnya, jika IUU ditetapkan PBB sebagai kejahatan transnasional, pemberantasan pencurian ikan akan lebih mudah. Soalnya, negara-negara dapat saling membantu dalam hal, misalnya, pertukaran data.

Kasus kapal MV Haifa di Ambon dapat menjadi contoh pentingnya menyikapi pencurian ikan sebagai kejahatan transnasional. Kapal berbendera Panama itu diburu di 190 negara dunia karena langkah sang menteri bekerja sama dengan organisasi keamanan dunia seperti Interpol untuk mengambil tindakan.

Dalam pernyataan yang termuat di laman resmi KKP, Menteri Susi menyebutkan bahwa IUU Fishing menyumbang kerugian ekonomi hingga USD20 miliar per tahun bagi Indonesia. Selain itu, kejahatan perikanan ini mengancam kelangsungan 65 persen terumbu karang, 85 persen stok ikan global, serta nelayan skala kecil.

Tidak hanya itu, IUU Fishing, menurutnya, dapat tertaut dengan kejahatan atas hak asasi manusia seperti perdagangan manusia dan perbudakan, pencucian uang, korupsi, dan manipulasi pajak. Karenanya, pembentukan satuan tugas pemberantasan IUU Fishing pada Oktober 2015 menjadi semacam "tonggak pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia."



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1YR9fhs
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat