Larangan truk beroperasi ketika liburan panjang dinilai berlebihan

Sejumlah kendaran terjebak macet di jalur Pantura Tegal, Jawa Tengah, Jumat (25/12).
Sejumlah kendaran terjebak macet di jalur Pantura Tegal, Jawa Tengah, Jumat (25/12).

Kendaraan angkutan barang dilarang beroperasi mulai Rabu 30 Desember 2015 sampai dengan Minggu 3 Januari 2016. Kemacetan pada liburan panjang tahun ini menjadi pangkal munculnya larangan tersebut. Truk dan kendaraan besar dianggap turut andil menimbulkan kemacetan.

Larangan beroperasi kendaraan angkutan itu berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2015 tanggal 25 Desember 2015 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dan Larangan Pengoperasian Kendaraan Angkutan Barang Pada Masa Angkutan Natal 2015 Dan Tahun Baru 2016.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub JA Barata, dikutip Antara, mengatakan Surat Edaran tersebut ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Gubernur, dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

Kendaraan angkutan barang dilarang beroperasi, meliputi kendaraan pengangkut bahan bangunan, kereta tempelan (truk tempelan), kereta gandengan (truk gandengan), serta kendaraan kontainer; dan kendaraan pengangkut barang dengan sumbu lebih dari dua.

Truk dan kendaraan besar masih dapat beroperasi untuk angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Gas (BBG), ternak, bahan pokok (beras, gula pasir, terigu, minyak goreng, cabe merah, bawang merah, kacang tanah, daging sapi, daging ayam, dan telur).

Kendaraan pengangkut pupuk, susu murni, barang antaran pos, barang ekspor/impor dari dan ke pelabuhan ekspor/impor juga diperbolehkan beroperasi.

Larangan beroperasi kendaraan angkutan itu menuai protes pengusaha. Dilansir Detik.com, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, Gemilang Tarigan mengatakan, larangan selama 5 hari itu bakal mengganggu arus logistik barang.

Tarigan mengatakan arus logistik mengalami peningkatan sangat signifikan menjelang akhir tahun. Semua pengusaha logistik sedang fokus untuk penutupan akhir tahun.

"Macet itu karena kendaraan pribadi yang melebihi kapasitas, kok kita yang dilarang. Yang buat aturan jelas nggak paham siklus logistik, dan nggak pernah libatkan stakeholder terkait," ujar Tarigan.

Berdasarkan data Aptrindo, truk dengan kategori 3,4, 5, beredar di jalan tol pada hari biasa tidak lebih dari 15 persen dibandingkan dengan kendaraan lain. Pada liburan menjelang akhir tahun volume truk tak bertambah signifikan. Prosentasenya bahkan diperkirakan menyusut menjadi 10 persen karena lonjakan kendaraan pribadi.

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, melalui laman Facebook, meminta Kementerian Perhubungan mencabut larangan truk pada tanggal 30 sd tanggal 3 Januari 2016. Surat edaran itu, tulis Aptrindo, berlaku di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

"Apakah tidak berlebihan jika hanya karena pelancong macet selama 12 jam di jalan tol menuju Bandung, kita harus melarang seluruh truk yang ada di Indonesia."



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1QQWOmQ
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat