Dirut Pelindo II diberhentikan

Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino (tengah) menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di Bareskirm Mabes Polri, Jakarta, Senin (30/11). RJ Lino menjalani pemeriksaan sebagai saksi perkara dugaan korupsi di Pelindo II melalui pengadaan 10 unit mobile crane Tahun 2013.
Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino (tengah) menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di Bareskirm Mabes Polri, Jakarta, Senin (30/11). RJ Lino menjalani pemeriksaan sebagai saksi perkara dugaan korupsi di Pelindo II melalui pengadaan 10 unit mobile crane Tahun 2013.

Richard Joost Lino diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Utama Pelindo II. "Hari ini saya resmi diberhentikan sebagai Dirut IPC (Indonesia Port Corporation) oleh pemegang saham," kata Lino seperti dilansir Kompas.

Pemberhentian dilakukan agar Lino fokus pada kasus yang tengah membelitnya. Apalagi saat ini Lino juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK menetapkan Lino sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan quay container crane (QCC) tahun 2010.

Dalam kasus ini, Lino -yang menjabat Dirut Pelindo II sejak 2009 ini--diduga melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri dan korporasi.

Atas perbuatannya, Lino dijerat Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 KUHP.

Selain kasus yang ditangani KPK, Lino juga terjerat kasus pengadaan mobile crane tahun 2013. Kasus ini sedang dalam penanganan di Bareskrim Polri.

Kementerian BUMN Rabu (23/12/2015) langsung menggelar rapat tertutup usai pemberhentian Lino ini.

Pemberhentian Lino juga pernah direkomendasikan Pansus Angket Pelindo II. Dari tujuh rekomendasi yang dihasilkan dan dilaporkan ke paripurna DPR, Kamis (17/12/2015), salah satu rekomendasi meminta Menteri BUMN untuk mencopot Lino dari jabatannya.

Menurut Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka, rekomendasi itu dikeluarkan, demikian Kompas menulis, karena secara politik, Pansus mendapati fakta bahwa Menteri BUMN dan Dirut Pelindo II bertindak dengan tidak memenuhi asas umum pemerintahan yang baik.

Pansus menganggap keduanya tidak mematuhi ketentuan di dalam UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Anti KKN.

Dalam pesan yang diterima para wartawan, Lino menerima pemberhentian ini dengan besar hati dan lapang dada.

Lino menyampaikan permintaan maaf kepada semua karyawan, dewan direksi, dewan komisaris, oversight committee, menteri BUMN beserta jajarannya.

Dia berharap kasus yang membelitnya segera berakhir dan karyawan Pelindo II dapat bekerja dengan tenang, nyaman, lebih kreatif, dan bersemangat.



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1NCcnL5
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat