Digugat pemerintah, pengadilan menangkan pembakar hutan

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kedua kiri) meninjau lokasi kebakaran lahan di Desa Pulo Keronggan, Kec Pedamaran Timur, Ogan Komering Ilir, Sumsel, Minggu (6/9). Presiden meminta Kapolri untuk menindak tegas pelaku dan perusahaan yang membakar lahan dengan sengaja.
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kedua kiri) meninjau lokasi kebakaran lahan di Desa Pulo Keronggan, Kec Pedamaran Timur, Ogan Komering Ilir, Sumsel, Minggu (6/9). Presiden meminta Kapolri untuk menindak tegas pelaku dan perusahaan yang membakar lahan dengan sengaja.

Pengadilan Negeri Palembang menolak gugatan perdata yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT Bumi Mekar Jaya, anak perusahaan salah satu perusahaan kertas terbesar di dunia, Asia Pulp and Paper (APP) senilai Rp7,8 triliun.

Pengadilan menganggap KLH tak bisa membuktikan PT BMJ melakukan pembakaran hutan dan tindakan melawan hukum.

Menurut Ketua Majelis Hakim Parlas Nababan, seperti dikutip Metrotvnews, selama ini BMJ telah menyediakan alat pengendali kebakaran. Selain itu, dalam pertimangan hakim, lahan yang terbakar juga masih bisa ditanami.

"Kehilangan keanekaragaman hayati tidak dapat dibuktikan," kata Parlas seperti ditulis Tempo.

Selain itu, menurut hakim, selama ini tidak adanya pelaporan kerusakan lahan yang dilaporkan oleh Dinas Kehutanan Ogan Komering Ilir (OKI).

Atas dasar itu, menurut Parlas, tidak ada hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian. Selain itu, menurut hakim, dari hasil penelitian diketahui tidak ada indikasi tanaman rusak setelah terbakar. "Atas pertimbangan itu, majelis hakim menolak gugatan dan membebankan biaya perkara ke pihak penggugat (KLHK)," kata Parlas.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang Parlas Nababan melihat ke ruang sidang saat akan membacakan putusan gugatan perdata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap PT Bumi Mekar Hijau (BMH) senilai Rp7,8 triliun atas ganti rugi kebakaran lahan tahun 2014 lalu, di Pengadilan Negeri Kelas I Palembang, Sumsel, Rabu (30/12). Ketua Majelis Hakim menolak seluruh gugatan KLHK terhadap PT BMH dan membebankan biaya persidangan sebesar Rp10.200.000 kepada KLHK.
Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang Parlas Nababan melihat ke ruang sidang saat akan membacakan putusan gugatan perdata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap PT Bumi Mekar Hijau (BMH) senilai Rp7,8 triliun atas ganti rugi kebakaran lahan tahun 2014 lalu, di Pengadilan Negeri Kelas I Palembang, Sumsel, Rabu (30/12). Ketua Majelis Hakim menolak seluruh gugatan KLHK terhadap PT BMH dan membebankan biaya persidangan sebesar Rp10.200.000 kepada KLHK.

Selain menolak gugatan, sidang yang diketuai hakim Parlas Nababan ini juga membebankan biaya perkara senilai Rp10,5 juta kepada penggugat.

Umar Suyudi, dari Tim kuasa hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, langsung menyatakan banding.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani kecewa dengan putusan majelis hakim. Putusan hakim, kata dia, tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Kata dia, semua fakta-fakta kerugian akibat kebakaran hutan yang diajukan pemerintah tidak menjadi pertimbangan majelis hakim.

Menurut dia, keberadaan perusahaan seperti PT BMH, terbukti merusak lingkungan dan kesehatan rakyat banyak.

Kecaman juga disampaikan Direktur WALHI Sumatera Selatan, Hadi Jatmiko. Kata dia, putusan hakim membuktikan tidak ada keseriusan dari badan penegak hukum dalam menindak pelaku perusakan lingkungan.

"Entah apa yang ada di pikiran hakim sehingga membebaskan PT BMH dari tuntutan penggugat, dengan alasan kebakaran di wilayah konsesi tergugat tidak menyebabkan kerusakan lingkungan" kata Hadi seperti ditulis BBC Indonesia.

Gugatan atas perusahaan pembakar hutan ini dilayangkan Kementerian Kehutanan pada Februari 2015. Sidang pertama PT BMH di PN Sumatera Selatan telah dimulai pada Maret 2015.



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1mqEu6K
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat